Anggaran Pertanian Sumsel Rp1,4 Triliun, Bakal Ditambah Rp200 Miliar

PALEMBANG, SIMBUR –  Luasnya lahan pertanian membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk menjadi Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Hingga kini pemerintah pusat telah menganggarkan dana mencapai Rp1,4 triliun untuk meningkatkan hasil pertanian di Sumsel. Anggaran tersebut dinilai masih kurang, bahkan akan ditambah lagi sebesar Rp200 miliar melalui program program Selamatkan Rawa Selamatkan Petani (Serasi).

“Sudah dibuktikan. Anggaran pertanian yang dulu kami salurkan ke Sumsel sebesar Rp88 miliar sekarang sudah mencapai Rp1,4 triliun. Kami buktikan ke pemerintah pusat bahwa ada pertumbuhan pangan yang lebih dari 200 persen. Dana Rp1,4 triliun itu (sebenarnya) masih kurang karena lahan di Sumsel masih banyak dan bisa ditingkatkan. Program Serasi saja itu ditambah Rp200 miliar lagi,” ungkap Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo usai melakukan rapat di ruang rapat Bina Praja, Senin (29/7).

Dalam kunjungan kerja (kunker) selama masa reses kali ini, Komisi IV DPR RI menyoroti beberapa program pemerintah pusat yang sedang dijalankan di Sumatera Selatan (Sumsel). Reses tersebut fokus pada bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta Perum Bulog.

Menurut Edhy, ada beberapa program di bidang pertanian tim mengecek sejauh mana langkah-langkahnya, terutama program Selamatkan Rawa Selamatkan Petani (Serasi). “Saya pikir itu sebuah terobosan. Sebagaimana kita melihat bahwa Sumsel yang wilayah rawanya begitu besar sejak zaman dulu sampai sekarang belum terlalu optimal. Walaupun dulu sudah ada program namun tidak dibarengi dengan perawatan. Itu yang kami ingin terobos supaya pertanamannya terus bertambah,” ujarnya usai melakukan rapat di ruang rapat Bina Praja, Senin (29/7).

Program Serasi diharapkan akan ada pertambahan lagi, sehingga secara nasional Sumsel memiliki daya tahan terhadap kekurangan pangan dunia. “Jadi, diharapkan Indonesia siap menghadapi era pertumbuhan yang begitu besar, sementara pangan sangat terbatas. Justru dari tiga provinsi yang ada, Sumsel adalah wilayah yang paling siap menerima dan membuktikan hasilnya. Program pertama 200 persen peningkatan hasil beras, dan itu ditujukan juga buat percetakan sawah-sawah di lahan rawa. Intinya bagaimana memaksimalkan lahan-lahan (rawa) yang ada di Sumsel,” lanjutnya.

Selain program Serasi, Komisi IV juga menyorot Kesiapan Sumsel dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan, kebun, dan lahan (Karhutbunla). “Hari ini memang kami tidak fokus ke lapangan, karena kami ingin tahu secara struktural, administrasi, dan birokrasi, itu penanganannya seperti apa. Hubungan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota sejauh mana dan ada kendala dimana. Kendala itulah yang diharapkan diselesaikan di meja, setelah itu baru pada masalahnya. Memang waktu sangat terbatas, diharapkan para kepala dinas semakin memahami alurnya (dan) ada anggarannya (yang) begitu besar,” ungkap Edhy.

Di bidang perikanan, lanjut Edhy, tim juga melihat program-program yang sudah dicanangkan. Terakhir adalah pasar ikan modern (PIM) yang seyogianya diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat Sumsel dalam menjual  ikannya sampai ke tingkat nasional. “Sebenarnya penerapan PIM itu sudah lama, namun berapa kali terjadi penundaan karena beberapa masalah. Seharusnya akhir Desember (2019) sudah harus selesai, tapi saya tidak yakin karena (tahap pembangunan) baru tujuh persen. Yah, tidak apa-apa, yang penting itu selesai, barangnya ada, dan bermanfaat buat masyarakat. Jangan nanti hanya menjadi simbol kemudian lain pengurusnya dan lain pemerintah. Cuma kami berharap tidak (seperti itu),” harapnya.

Dikatakan Edhy, pada dasarnya pemerintah pusat akan dengan mudah memberikan bantuan dana pada daerah jika program-program yang dijalankan berjalan dengan efektif, dan tentu berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakatnya. “Pemerintah pusat itu mudah memberikan dana pada provinsi atau kabupaten/kota kalau penggunaannya memang benar dan terasa untuk masyarakat, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang berjalan dan semuanya berjalan,” pungkasnya.

Sementara, Sekda Provinsi Sumsel, Nasrun Umar yang mendampingi tim Komisi IV saat rapat kerja, tidak ingin mengomentari soal pembangunan PIM, sebab baginya itu adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang. “Kalau soal PIM, itu wilayah kota (Pemkot Palembang),” ujarnya sambil berlalu.

Sekda sangat berterima kasih atas kunjungan Komisi IV ke Sumsel termasuk dukungan komisi itu terhadap sejunlah program di Sumsel terurama di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. “Dengan adanya program-program tersebut di Sumsel seperti pertanian ditargetkan dapat  meningkatkan ekonomi  dan kesejahteraan petani dan masyarakat. Karena itu, kami sangat  berharap bapak-ibu tetap mau memperjuangkan anggaran di sektor pertanian  kehutanan di Sumsel,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu Nasrun juga itu  memaparkan  bahwa Sumsel memiliki sekitar 739 ribu hektare lahan, dimana 522 ribu hektare atau sekitar 70 persennya merupakan lahan rawa. Sumsel juga pada tahun 2019 mendapatkan kegiatan, Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) sebanyak 200 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten di Sumsel.

“Pogram itu tersebar di sembilan kabupaten yaitu Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten OKI, Kabupaten OI, Kabupaten OKUT, Kabupaten Muratara, PALI, OKU dan Muaraenim,” jelasnya.

Selain lahan untuk sawah rawa, Sumsel lanjut nasrun juga mendapatkan kegiatan lainnya seperti program pembangunan pasar ikan modern dari Dirjen PDSPKP Kementerian Kelautan ran Perikanan. Pasar seluas 9000 meter persegi ini akan dimanfaatkan untuk menampung berbagai jenis ikan untuk diperdagangkan. “Pasar ini berlokasi di Simpang Patal dan sudah progres sekitar 6-7 persen,” jelasnya.

Mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Nasrun Umar juga memaparkan bahwa jumlah hotspot terus mengalami penurunan di Sumsel. Pemprov pun telah mengaktifkan 1.500 personel dari TNI, Polri, Pol PP beserta grup pemadam kebakaran dari beberapa perusahaan. “Kami juga terus mensosialisasikan penanggulangan karhutla  dan menyebarkan maklumat Gubernur bersama Kapolda dan Pangdam II Sriwijaya,” jelasnya.

Dengan adanya program-program itu di Sumsel  baik di bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Perum Bulog diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Sumsel serta meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu pula Sekda mewakili Gubernur berharap pimpinan dan anggota Komisi IV tetap memperjuangkan anggaran pembangunan di sektor pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikana  serta Perum Bulog di Sumsel. (dfn)