Tak Khawatir 22 Mei, Sandiaga Uno: Koridor Aksi Sangat Damai

PALEMBANG, SIMBUR – Gerakan kedaulatan rakyat menjadi perhatian khusus seluruh elemen bangsa Indonesia. Hampir dipastikan jika seluruh masyarakat saat ini menanti 22 Mei mendatang. Momentum tersebut disinyalir menjadi hari dimana akan ada aksi rakyat dalam skala besar.

Sandiaga Uno, cawapres 02 dalam lawatannya ke Palembang, Jumat (17/5) menanggapinya dengan santai. Baginya tidak ada yang perlu ditakutkan selama pemilu yang lalu berlangsung dengan jujur dan adil (jurdil). Apalagi, lanjut dia, gerakan tersebut akan berlangsung dengan tertib dan damai.

“Sudah saya sampaikan. Apa pun yang harus dihadirkan adalah kegiatan kedaulatan rakyat yang berada dalam koridor hukum dan taat konstitusi. Selama pemilu itu jujur dan adil tidak usah khawatir. Semua dilakukan dalam koridor aksi yang sangat damai,” ujar Sandi.

Menurut dia, yang ingin dihadirkan adalah pemilu yang jurdil. Karena seandainya itu bisa dipastikan, pasti masyarakat akan menerima. “Kalau sekarang banyak sekali temuan penyimpangan yang terjadi di lapangan yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu dan DKPP,” ungkapnya seraya menegaskan, jika hal itu tentu harus ditindaklanjuti, karena masyarakat berhak mendapatkan pemilu yang jurdil.

Ditambahkan, Prabowo-Sandi hanya ingin mengawal apa yang dikehendaki rakyat dan tidak memedulikan soal siapa menang dan siapa kalah. “Ini bukan lagi tentang kalah dan menang karena fase itu sudah lewat. Kami ingin pastikan bahwa ini untuk menjaga martabat Indonesia, bahwa kejujuran, kebenaran, dan keadilan,” tegasnya.

Ditanya gugatan ke MK, Sandiaga mengaku saat ini tidak berpikir gugatan-gugatan. Sekarang kami masih menunggu hasil dari Bawaslu dan DKPP,” tambah Sandi.

Dalam kunjungannya dan bertemu langsung dengan kaum milenial, Sandi kembali mengingatkan peringatan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) bahwa saat ini ekonomi Indonesia melambat, harus ditanggapi dengan serius.

“Bangsa ini baru saja melewati agenda politik yang bisa dibangun melalui persepsi, pencitraan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau ekonomi itu murni logika dan matematikanya sangat jelas,” jelasnya memastikan.

Dilanjutkan, jika betul apa yang disampaikan oleh Menkeu akan ada perlambatan ekonomi dimana pendapatan negara juga akan berkurang, berarti lapangan kerja juga akan semakin sulit didapat. “Mereka (milenials) harus memulai satu revolusi mililenial preneurship 4.0. Itu adalah dimana anak-anak muda bisa membuka lapangan kerja,” ajaknya.

Menurut Sandi, kegagalan pemerintah dalam mengelola ekonomi mengakibatkan neraca perdagangan terpuruk, ekonomi tidak bisa bertumbuh, kebijakan amburadul sehingga tidak memberikan kepastian, pengusaha tidak mendapatkan stabilitas sehingga tidak berinvestasi, sehingga ekonomi akhirnya tidak mampu membuka lapangan kerja dan peluang untuk anak-anak muda. “Itu yang harus disikapi dengan sangat serius menghadapi turbulensi ekonomi Indonesia ke depan,” ujarnya serius.

Tentang ajakan boikot dengan tidak membayar pajak, Sandi menilai hal tersebut tidak harus dilakukan disaat ekonomi bangsa sedang terpuruk. “Saya menyatakan dengan tegas bahwa negara saat ini sedang sulit. Menkeu menyatakan dalam empat bulan terakhir penerimaan negara berkurang. Negara ini butuh sekali peningkatan tax rasio,” katanya dengan yakin.

Kalau tax rasio rendah dan penerimaan negara kurang, lanjut Sandi, akhirnya ekonomi akan bergerak lebih lambat, program-program akan tertunda. Warga negara wajib melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak, apalagi dalam keadaan ekonomi saat ini. “Saya sama sekali tidak mendukung itu. Saya melihat kepentingan bangsa dan negara jauh lebih penting dibanding kepentingan politik,” tutupnya.(dfn)