Terdata 47 Warga Tewas akibat Gempa NTT

Pemerintah Pusat Bergerak Cepat

Pemerintah pusat melakukan rapat koordinasi untuk memastikan penanganan darurat gempa bumi M7.7 berjalan optimal. Sejumlah kementerian dan lembaga juga secara pararel telah bergerak menuju lokasi bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin rapat koordinasi pada Sabtu siang (15/8) secara daring. Pertemuan ini menghadirkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, yang memberikan bantuan sumber dayanya menuju NTT. Koordinasi ini juga diikuti oleh Gubernur NTT yang sejak pagi tadi sudah berada di Sikka, salah satu wilayah terdampak gempa.

Dalam pertemuan koordinasi tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga telah mengirimkan sumber dayanya, baik personel, perlengkapan dan peralatan yang mendukung fase awal tanggap darurat. Penanganan diprioritaskan pada evakuasi dan penyelamatan korban yang masih berada direruntuhan bangunan dan mereka yang mengalami luka-luka. Selain itu, pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi perhatian pemerintah pusat.

Menko PMK Pratikno menyampaikan arahan, aksi cepat harus dilakukan sehingga warga dapat segera pulih. “Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas,” ujar Menko PMK.

Di samping itu, Pratikno juga meminta kepada Gubernur NTT untuk mengidentifikasi kebutuhan tanggap darurat sehingga respons cepat dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik, misalnya kebutuhan rumah sakit sementara. “Mohon identifikasi sehingga pemerintah pusat segera dapat mengerahkan dukungan lebih efektif,” ungkapnya.

Menko PMK mengatakan, dengan adanya identifikasi kebutuhan tersebut akan mempermudah Kepala BNPB dalam mengelola dukungan pemerintah pusat kepada daerah-daerah terdampak bencana. Pada kesempatan itu, Pratikno mengungkapkan bencana gempa bumi telah menjadi perhatian Presiden Prabowo. Presiden memastikan bantuan pemerintah pusat yang dikoordinasikan melalui BNPB. “Dukungan ke BNPB sudah turun dari Presiden. Harapannya penanganan dapat berjalan efektif,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., meminta kepada kepala daerah untuk menetapkan status tanggap darurat bencana. Ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengaktifan pos komando sehingga penanganan dapat berjalan secara terkoordinasi, terpadu dan efektif.