Karhutla di Enam Provinsi Terkendali, 51 Tersangka Pembakar Lahan Diamankan

# Wapres Apresiasi Penanganan Karhutla Riau

JAKARTA, SIMBUR – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming memberikan apresiasi atas penanganan terpadu dalam merespon kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Hal ini disampaikan saat meninjau kondisi karhutla di sekitar Pangkalan Udara TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (28/7).

“Kondisi cuaca mendung saat kita landing, ini karena ada proses operasi modifikasi cuaca yang telah dilakukan. Saya apresiasi Kepala BNPB, Gubernur, Wali Kota, Forkopimda, seluruh kementerian/lembaga yang terlibat, hari ini modifikasi cuacanya berhasil dan kondisinya terpantau aman terkendali,” ungkapnya.

Dirinya menegaskan bahwa tindakan preventif tetap harus dilakukan untuk mencegah terjadinya karhutla diiringi dengan penegakan hukum yang berlaku. “Penanganan secara terpadu harus tetap dilakukan untuk mencegah terjadinya karhutla atau perluasan titik api, monitoring dan deteksi awal sangat penting ditambah dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas mitigasi dan respons bencana. Khususnya di daerah rawan karhutla yang secara historis mengalami kebakaran berulang setiap tahunnya.

Dirinya menyatakan untuk melakukan penguatan regulasi serta pengawasan dalam pembukaan lahan, agar aktivitas tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. “Tadi juga dipaparkan terdapat 51 tersangka pembakaran lahan, pemerintah daerah perlu melakukan penegakan regulasi untuk menghindari pembukan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan,” tuturnya.

Dukungan Penanganan Terpadu

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Penanganan Darurat Mayjen TNI Budi Irawan memaparkan serangkaian dukungan penanganan terpadu yang dilakukan oleh BNPB dalam penanganan karhutla Riau. “BNPB telah melakukan OMC sejak 2 Mei 2025 sebagai mitigasi awal untuk menjaga kelembapan lahan gambut dan mengurangi potensi kebakaran,” pungkas Budi.

Budi menjelaskan bahwa OMC yang dilakukan di Provinsi Riau telah dilaksanakan sejak 2 Mei hingga 27 Juli 2025 dengan 48 sortie dan total terbang 64 jam 8 menit. Sebanyak 43.600 kilogram bahan semai telah dikeluarkan untuk pembasahan lahan dan pemadaman karhutla. “Alhamdullilah, 90 persen berhasil, saat ini sudah tidak ada titik hotspot di Riau,” ucapnya.

Selain OMC, BNPB mengerahkan total tiga helikopter patroli udara sejak 1 Mei 2025 dengan 69 sortie dan total terbang 212 jam 45 menit. Sedangkan untuk menjangkau lokasi yang tidak tercapai dengan pemadaman darat, BNPB mengerahkan lima unit helikopter water bombing dengan lebih dari 4,5 juta liter air yang ditumpahkan pada lokasi terdampak.

Selain penanganan terpadu secara teknis, penananan karhutla juga didukung oleh penegakan hukum setempat sesuai peraturan yang berlaku. “Kami evaluasi bahwa kebakaran ini 90 persen disebabkan oleh ulah manusia. Tersangkanya sudah ditangkap dan diproses oleh Kapolda, proses hukumnya akan berjalan terus sebagai efek jera dan tidak ada yang melakukan pembakaran secara ilegal,” tutup Budi.

Monitoring Situasi Terkini

Sementara itu, karhutla di enam provinsi prioritas saat ini dalam status terkendali. Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, Ph.D. setelah mendengarkan laporan situasi terkini dari para kepala daerah, dalam Rapat Monitoring Karhutla pada Senin (28/7) di Ruang Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), Graha BNPB.

Selain Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan yang termasuk dalam enam provinsi prioritas rawan karhutla, tiga provinsi lain yang beberapa pekan terakhir mengalami kenaikan titik hotspot, yakni Kalimantan Timur, Sumatera Barat dan Sumatera Utara juga melaporkan situasi telah terkendali.

Raja Juli menyampaikan keberhasilan pengendalian karhutla di Indonesia merupakan hasil dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun semangat kebersaman. Selain itu penegakan hukum yang tidak pandang bulu menindak para pelaku pembakaran baik level korporasi maupun perorangan juga menjadi penting.

“Di Riau terdapat 43 kasus dan 51 tersangka pembakaran lahan yang sedang diproses. Semoga ini menjadi berita buruk bagi mereka yang berniat melakukan pembakaran, sehingga ini menjadi efek jera, tidak hanya di Riau tetapi juga di tempat lain,” ucap Raja Juli.

Raja Juli juga menyebut partisipsi masyarakat secara aktif seperti yang dilakukan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Manggala Agni sangat berkontribusi dalam upaya pengendalian karhutla. Terakhir, operasi penanganan karhutla ini berdasarkan ilmu pengetahuan yang secara akurat melihat perubahan cuaca dengan indikator-indokatornya untuk digunakan sebagai dasar melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Meski demikian, Raja Juli mengajak semua pihak untuk tetap waspada hingga musim kemarau berlalu pada Oktober, dan fokus mencegah karhutla pada Agustus dan September. “Sepuluh hari pertama Agustus waspada, curah hujan rendah, tingkat kekeringan dan potensi kebakaran tinggi. Agustus dan September saatnya semua pihak bekerja keras mencegah karhutla,” ucap Raja Juli.

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati yang menyebut wilayah Sumatera bagian selatan masih berada pada periode puncak musim kemarau hingga Agustus mendatang.

Dwikorita juga memperingatkan kepada para kepala daerah untuk mewaspadai potensi karhutla, hingga 10 hari pertama bulan Agustus. Pada periode tersebut potensi karhutla meningkat tajam dikarenakan curah hujan rendah dan secara alamiah lahan akan sangat mudah terbakar. Dwikorita mengimbau untuk memperketat patroli darat dan udara serta penyiraman air dari udara melalui OMC jika diperlukan.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S. Sos., M.M., yang juga hadir di rapat monitoring ini menyebut, BNPB telah menyiagakan 10 armada helikopter patroli dan 14 helikopter water bombing yang disebar di enam provinsi. Tak hanya satgas udara, BNPB juga mendukung satgas darat dengan memberikan dukungan berupa motor karhutla roda dua, motor pemadam roda tiga, pompa jinjing, APD karhutla, dan alat pelindung wajah khusus pemadaman senilai lebih dari 4 miliar rupiah.

Lebih lanjut Suharyanto menyebut kombinasi penguatan satgas darat dan penebalan signifikan pada satgas udara khususnya OMC dan heli patroli serta water bombing memberikan hasil yang signifikan dalam upaya pemadaman dan pengurangan titik panas dan titik api. (red)