Pekerja Bagan Tidak Tersentuh Bantuan

# Melihat dari Dekat Kehidupan Manusia Laut di Perairan Muara Sungsang dan Selat Bangka

Selama pandemi Covid-19, krisis juga dialami manusia laut yang tinggal dan bekerja di bagan tancap, tepatnya di perairan Muara Sungsang dan Selat Bangka. Pendapatan pekerja bagan dari hasil menangkap ikan semakin berkurang karena permintaan dan daya beli masyarakat menurun. Selama krisis akibat pandemi itu pula, manusia laut yang tinggal di bagan itu mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan sosial (bansos) seperti karyawan dan masyarakat yang terdampak pandemi lainnya. Mereka tidak pernah menerima bansos berupa sembako, vitamin dan obat-obatan, apalagi dukungan modal kerja dan/atau subsidi gaji.

MUHAMMAD AZHARI – PALEMBANG

Menemui manusia laut pekerja bagan tancap di perairan muara Sungsang dan Selat Bangka, Simbur harus menempuh jalan darat dari Kota Palembang menuju dermaga Sungsang selama hampir 1,5 jam. Dilanjutkan perjalanan sungai dengan kapal pompong menuju muara Sungsang dan Selat Bangka selama hampir 1,5 jam. Sabtu (24/7) siang itu suhu udara sekitar 23 – 33 °C dengan kelembapan 55% – 98 % dan tinggi gelombang laut 0.5 – 1.25 m. Cuaca berawan dan arah angin Timur – Selatan dengan kecepatan 05 – 37 km/jam.

Tiba di lokasi, Simbur disambut empat pekerja dan langsung naik ke bagan setinggi 8 meter. Saat diwawancara, kedua tangan seorang pengelola bagan paruh baya terlihat menjulurkan senar pancing dari dari lubang kecil yang ada di lantai pondokan. Sembari menyeruput kopi hitam dan mengisap rokok kretek, tubuh tak berbaju itu cukup kebal menahan angin laut yang masuk dan menusuk pori-pori badannya. Dua penunggu bagan tidur pulas di ranjang bertingkat. Seorang lagi tidur di ayunan jala yang bergantung di tiang pondokan bagan.

Edi (50 tahun), pengelola bagan tancap di perairan Muara Sungsang dan Selat Bangka mengaku telah bekerja di sana selama hampir 4 tahun. Menurut Edi, bagan yang dikelola itu milik Yanto, iparnya. Bagan tersebut ditunggu tiga orang pekerja, yakni Yopi, Albert, dan Jul. “Kami bekerja menangkap ikan di bagan. Di sini apa rezeki yang masuk diambil. Kalau lagi kosong ya kosong. Kalau lagi ada (ikan) yang besar atau kecil pokoknya kami ambil. Tergantung musim dan rezeki. Kalau lagi ada rezeki, bisa masuk omzet Rp30-40 juta per bulan,” ungkap Edi kepada Simbur, Sabtu (24/7) malam.

Menurut Edi, ikan yang didapat bermacam-macam. Kadang teri, manyong dan ikan lainnya. Kalau ikan teri, kata dia, dikirim ke Palembang. Sementara, ikan lain hasil tangkapan mereka jual ke kapal-kapal. “Banyak hasil tangkapan bagan dijual ke pemborong ikan. Izin mereka (pemborong ikan) saja Rp50 jutaan per tahun. Akan tetapi, omzet pemborong ikan tersebut bisa miliaran. Kalau semua ikan dari bagan masuk, per hari saja keuntungan pemborong ikan bisa mencapai Rp100juta. Apalagi kalau kapalnya banyak,” ujarnya.

Dijelaskannya pula, membuat bagan tancap dari kayu nibung. “Kami nempa bahannya. Harus hati-hati juga. Karena panjarnya Rp30-45 juta masih harus menunggu. Biaya pembuatan Bagan lain lagi, sekitar Rp150 juta. Totalnya (bahan dan upah) pembuatan Bagan bagian pinggir laut hampir Rp200 jutaan,” ujarnya.

Lanjut Edi, kalau bagan di tengah laut harganya lebih tinggi lagi. “Bisa tembus Rp300jutaan karena cagak (penyangga) lebih tinggi lagi, 10-11 meter,” terangnya seraya menambahkan, ukuran bagan standar luasnya 10×12 meter persegi dan pondoknya berukuran 4×6 meter persegi.

Dirinya menjelaskan, yang disebut bagan itu semua bangunan. Terdiri dari tangkul, sirip, garang, dan pondokan (bagan). “Tempat meletakkan jala namanya tangkul (triman). Cagak yang disusun berjajar namanya sirip, tempat menghadang ikan. Tempat menjemur ikan disebut garang. Pondokan bagan tempat pekerja tinggal,” ujarnya.

Jika bagan sudah menjadi milik orang, kata Edi, walaupun roboh tetap tidak bisa diisi orang lain. Harus cari lokasi lain. Kalau ada orang tetap mau membuat bagan di lokasi tersebut harus nego sama orang yang punya, berapa dijualnya. “Negosiasi hanya untuk membeli lahan. Belum termasuk biaya bahan dan upah pembuatan bahan. Usia Bagan tergantung perawatan. Bisa mencapai 30 tahun,” tegasnya.

Banyak bagan roboh dan hanyut akibat tongkang batu bara. Biasanya pemilik usaha bagan banyak yang nangis. “Mereka tidak mau hanya diganti rugi tapi minta dibuatkan bagan baru kepada pemilik tongkang batu bara,” ungkapnya.

Ditanya program dan bantuan pemerintah, baik dari Sumatera Selatan maupun Bangka Belitung, Edi mengaku tidak pernah sampai kepada manusia laut yang bekerja di bagan. “Program dan bantuan pemerintah cuma sampai batas kecamatan (Sungsang). Tidak  pernah sampai ke (masyarakat) yang hidup di tengah laut (Selat Bangka),” imbuhnya lirih.

Kalau dulu ada, syarat izin pendirian bagan dari syahbandar. Sekarang tidak ada lagi. Patroli masih dilakukan Polairud dan sering menyapa pekerja bagan. “Kami turut menjaga laut Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Provinsi  Sumsel dan Babel diketahui telah menyalurkan bantuan beras PPKM 2021 sebanyak 4.308.080 kilogram yang diperuntukan  bagi  430.808 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Sumsel. Sebanyak 430.808 KPM  tersebut masing-masing penerima Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan jumlah 123.299 KPM dan 307.509  merupakan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH). Tidak hanya masyarakat yang telah masuk Data Terpadu Kesejahteran Sosial  (DTKS) yang menerima,  namun  juga masyarakat yang tidak terdaftar DTKS dengan kondisi ekonomi tidak mampu juga mendapatkan bantuan beras ini. Berdasarkan Surat Kemensos NO. S-147/MS/C/3.3/BS.01/07/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Penanganan Bencana Melalui CBP, serta menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait penanganan bencana melalui CBP bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta KPM dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 10 juta KPM selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan jumlah bantuan sebanyak 10 kg  beras per masing-masing KPM. Penyaluran Bantuan Beras masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 2021 (BB-PPKM 2021) dimulai pada minggu 18 Juli 2021 secara serentak seluruh Indonesia.(*)

Share This: