Meski Harga Murah, Sulit Jual Beras dan Gabah

MARTAPURA, SIMBUR – Musim panen tahap pertama tiba. Namun sayang, harga jual beras dan gabah kering tidak sebanding dengan ongkos tanam dan pemeliharaan. Seperti dialami Gito (44), petani asal Buay Madang Kabupaten OKU Timur ini. Dia hanya pasrah dengan keadaan. Menurutnya, para petani saat ini sulit untuk menjual hasil panen mereka meski dengan harga murah.

“Pupuk bersubsidi saat musim tanam sangat susah kami dapatkan. Jadi, kami terpaksa membeli pupuk nonsubsisdi dengan harga tinggi. Saat ini harga gabah kering hanya di angka Rp3.000/ kg sedangkan harga beras hanya Rp7.000/kg. Dengan harga semurah itu, kami para petani masih kesulitan untuk menjualnya,” ungkapnya Gito, Sabtu (20/3).

Azmi Shofix, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyikapi permasalahan gabah dan beras murah saat musim panen saat ini. “Seharusnya negara hadir menyikapi permasalahan petani. Kasihan petani, pejuang ketahanan pangan. Di kala musim tanam mau cari pupuk saja susah dan mahal. Saat musim panen harga beras dan gabah murah bahkan sulit menjual,” ucapnya.

Anggota DPRD Sumsel termuda asal Fraksi Demokrat ini menambahkan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah untuk gabah atau beras ditetapkan bahwa HPP (harga pokok pembelian) pembelian pemerintah di Gudang Bulog adalah Rp8.300/kg.

“Saya kira jelas negara harus hadir. Daripada memenuhi stok cadangan pangan nasional melalui impor yang digadang-gadang akan dilakukan sebesar 1 juta ton, maka saat ini lebih baik menyerap beras petani lokal kita yang sedang panen raya dan harganya jatuh,” tegasnya.

Lebih lanjut anggota DPRD Sumsel Komisi II ini berkomitmen akan mendorong pemerintah (kabupaten dan provinsi) untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Bulog dalam menyerap hasil petani OKU Timur. “Diketahui bersama bahwa saat ini harga beras di tingkat petani berkisar Rp6.500—Rp 7.000/kg, sangat murah. Bulog harus membuka keran pengadaan sebesar-besarnya untuk menyerap beras cadangan beras pemerintah (CBP). “Tentu saja dengan memerhatikan kualitas dan SOP yang berlaku. Saya kira kualitas beras petani kita ini cukup baik dan mampu memenuhi kriteria persyaratan pengadaan yang ditetapkan oleh Bulog,” ujarnya.

Masih menurut Shofix, Bulog memang menghadapi dilema, artinya Bulog menjadi garda terdepan penyerapan hasil pertanian akan tetapi tidak mempunyai kanal penyaluran berasnya. Dengan begitu, insan Bulog berpikir, menyerap banyak berasnya, mau dikemanakan?

“Diketahui bersama sekarang program Raskin/Rastra sudah tidak ada. Program Sembako BPNT pun tidak murni penugasan nya ke Bulog. Oleh karena itu perlu adanya sinergitas antara Pemda dan Bulog untuk menyerap hasil petani dan memikirkan output dari hasil penyerapan beras tersebut, apakah disalurkan untuk program Beras ASN, bantuan beras daerah, atau untuk TNI/Polri di wilayah masing-masing,” pungkasnya.(red/rel)