Laboratorium Covid-19 Perlu Dievaluasi, Wujudkan Satu Data antara Pusat dan Daerah

JAKARTA, SIMBUR – Satgas Penanganan Covid-19 terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan testing secara maksimal dan menyeluruh. Hal ini sebagai upaya deteksi dini terhadap kasus positif Covid-19 di daerahnya masing-masing. Selain itu perlu adanya evaluasi terhadap operasional laboratorium di seluruh Indonesia.

“Menurut analisis data terjadi penurunan testing setiap akhir minggu ataupun saat libur panjang. Ini merupakan salah satu tantangan yang sedang kita coba selesaikan,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, Kamis (5/11).

Satgas pusat katanya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya seperti reagen. Namun masih terdapat kendala seperti wilayah testing yang luas dan jumlah masyarakatnya. Dalam mendukung upaya testing, masyarakat dapat segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat jika mendapat gejala Covid-19.

Terkait menurunnya jumlah hasil testing, terdapat kendala pada alat testing dan tenaga pemeriksa. Tetapi dari waktu ke waktu sudah ditingkatkan. Koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah daerah dan laboratorium-laboratorium untuk memastikan alat testing dan SDM yang dibutuhkan.

“Karena jumlahnya cukup banyak kita harus memastikan satu persatu. Untuk total alat dan SDM yang dibutuhkan tergantung jumlah penduduk dan luas daerah,” lanjutnya.

Dikatakannya, pemerintah saat ini sedang dilakukan perbaikan dan penyelarasan koordinasi pe data dari kabupaten/kota ke provinsi dan ke pusat yaitu ke Kementerian Kesehatan. Satgas Penanganan Covid-19 mengantisipasi akan adanya update data setelah proses verifikasi di tingkat daerah dan pusat. “Ini merupakan upaya untuk mencapai tingkatan satu data Covid-19 dan interoperabilitas data pusat dan daerah,” jelas Wiku.

Sebelumnya, Wiku menambahkan, Satgas Penanganan Covid-19 terus melakukan perbaikan dan penyelarasan koordinasi pelaporan data, dari daerah kabupaten/kota ke provinsi dan ke pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan. Hal itu terkait adanya perbedaan data suspek Covid-19 dalam pemberitaan media massa. “Hal ini menyangkut teknik pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya sangat besar, dan membutuhkan waktu pemrosesannya sehingga belum bisa betul-betul realtime,” jelasnya.

Dalam memproses data, pihaknya mengantisipasi update data setelah terjadi proses verifikasi yang dilakukan di tingkat daerah dan tingkat pusat. Hal ini dilakukan, kata Wiku, karena menjadi bagian dari proses satu data Covid-19 dan upaya interoperabilitas data pusat dan daerah. “Terkait data suspek, Kementerian Kesehatan sudah berkoordinasi dengan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga terjadi perubahan cukup signifikan,” ungkapnya.

Satgas Penanganan Covid-19, kata Wiku akan selalu memberikan update kepada publik, tentang proses peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan data dalam rangka kebijakan pemerintah untuk menangani Covid-19 berdasarkan data ilmiah.

Kementerian Kesehatan juga telah melakukan pemutakhiran data berdasarkan input dari masing-masing provinsi. Hal ini sesuai definisi yang ada dalam surat keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/413/2020. (red)