Masyarakat Sumsel Perlu Awasi Penerapan Protokol Kesehatan saat Pilkada

PALEMBANG, SIMBUR – Protokol kesehatan menjadi kunci sukses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Untuk itu, masyarakat Sumatera Selatan juga harus dapat berpartisipasi mengawasi penerapan protokol kesehatan di kabupaten/kota penyelenggara pesta demokrasi kali ini.

Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru mengatakan, terkait pelaksanaan kampanye, sudah sesuai dengan peraturan KPU RI. Di samping kesepakatan pemimpin daerahnya. “Kita jangan hanya mengandalkan Bawaslu untuk mengawasi (penerapan protokol kesehatan saat Pilkada) tapi masyarakat juga harus menjadi pengawas dalam keberlangsungan pesta demokrasi ini,” ujar Gubernur usai mengikuti video conference pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka penegakan hukum pelakasanaan Pilkada serentak tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19, di Command Center Pemprov Sumsel, Jumat (18/9).

Gubernur Herman Deru berharap pilkada tahun ini terselenggara on schedule. Tahapan-tahapan sudah diikuti, lanjut Gubernur, pada 23 September akan melakukan penetapan dan 24 September pengundian nomor sesuai tahapan prosedur yang telah ditentukan KPU RI. “Untuk menghadapi Pilkada sudah ada payung hukum yaitu Pergub Nomor 37/2020 yang digunakan untuk memproteksi masyarakat secara luas mengenai protokol kesehatan,” tegasnya.

Gubernur juga berharap agar pesta demokrasi di Sumsel dapat berjalan lancar. Itu karena Sumsel tidak termasuk zona merah. “Mengawasi diri sendiri untuk tidak melanggar protokol kesehatan, lalu mengawasi keluarganya juga. Jika masyarakat patuh dengan protokol kesehatan yang sudah diatur mudah-mudahan kita bisa segera zona hijau,” tambahnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan mengumumkan bahwa pihaknya membentuk kelompok kerja (pokja) untuk penanganan penyelenggaraan protokol kesehatan pada Pilkada 2020 . Bawaslu juga turut menggandeng Kemendagri, KPU, TNI, Polri, kejaksaan, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) hingga satgas penanganan Covid-19.

Rapat koordinasi pilkada ini dihadiri Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala BNPB RI. Hadir pula gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia melalui aplikasi zoom.(cws01)