Luas Dampak Karhutla di Sumsel 678 Hektare

JAKARTA, SIMBUR – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis ulang, luas dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan 678 hektare. Hal itu diungkap Raditya Jati, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, kepada Simbur, Selasa (25/8).

Selain Sumsel, daerah lain yang terdampak meliputi Riau 14.939 hektare, Jambi 262 hektare, Kalimantan Barat 2.500 hektare, Kalimantan Tengah 1.459 hektare dan Kalimantan Selatan 128 hektare. Total luas dampak berjumlah 19.966 hektare.

Menurut Raditya, data tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi luas kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) yang didapatkan dari SiPongi, Karhutla Monitoring Sistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Sebagai informasi tambahan, data yang disebutkan pada rilis sebelumnya adalah data akumulasi SiPongi tahun 2019, kemudian kami perbaiki sesuai dengan data SiPongi tahun 2020. Kami mohon maaf atas adanya kesalahan. Atas kerja samanya, kami ucapkan terima kasih,” tandasnya.

Menyikapi itu, lanjut Raditya, BNPB telah meminta pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan menghadapi karhulta, seperti penetapan status siaga darurat. Pencegahan dapat dilakukan, seperti pemadaman titik api sedini mungkin melalui satuan tugas darat maupun udara. BNPB mengerahkan 6.000 personel yang diterjunkan di enam provinsi. Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. “Setiap provinsi mendapatkan dukungan 1.000 personel. Perhitungan komposisi personel di setiap daerah terdiri TNI dan Polri 40 persen, Manggala Agni 20, masyarakat 30, dan berbagai unsur 10,” terangnya.

Sedangkan satuan udara, lanjut dia, BNPB dan BPBD menggunakan pemadaman menggunakan water-bombing dan teknologi modifikasi cuaca. Pelaksanaan water-bombing menggunakan armada helikopter yang telah ditempakan di beberapa provinsi. BNPB menyiagakan armada untuk pengeboman dan pemantauan, terdiri 3 helikopter di Jambi, 11 di Sumatera Selatan, 8 di Riau, 1 di Kalimantan Barat dan 5 di Kalimantan Tengah. “Komposisi ini dapat digerakkan ke wilayah yang lain dengan tingkat keparahan yang berbeda,” ujarnya.

Hingga saat ini, kata Raditya, enam provinsi telah menetapkan status siaga darurat, antara lain Riau (11 Februari – 31 Oktober 2020), Sumatera Selatan (20 Mei- 31 Oktober 2020), Jambi (29 Juni-26 September 2020), Kalimantan Barat (2 Juli-30 November 2020), Kalimantan Tengah (1 Juli-28 September 2020) dan Kalimantan Selatan (1 Juli – 30 November 2020).

Diungkapnya pula, upaya pencegahan menghadapi karhutla, BNPB mendorong untuk pengembangan pengetahuan, pemahaman dan kapasitas pengelolaan hutan dan lahan, potensi ekonomi lokal dan pengolahan hasil produksi hutan dan lahan menjadi bernilai tambah. “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) telah mengembangkan pendekatan pada pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Di samping itu, tambahnya, beberapa langkah teknis diupayakan yakni monitoring sistem peringatan dini melalui informasi fire danger rating system (FDRS) dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pantauan titik panas atau hot spot dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) maupun ketinggian muka air di lahan gambut dari BRG.

Beberapa waktu lalu, ungkapnya, BNPB telah menginformasikan dua dukungan armada baru helikopter Chinook dan Black Hawk. Di samping helikopter, satuan udara didukung dengan pesawat fixed-wing untuk menebar garam di udara atau cloud seeding. Operasi TMC ini dipimpin oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta TNI.

Pemerintah daerah merupakan penanggung jawab utama dalam penanganan darurat di wilayahnya. BNPB dan kementerian/lembaga akan memberikan pendampingan dalam penanganan karhutla di daerah. “Dukungan yang akan diberikan untuk penguatan daerah yakni penguatan koordinasi dan komando melalui pos komando dan pusat pengendali operasi,” katanya.

Dirinya mengungkap, penanganan darurat bencana karhutla menggunakan beberapa parameter seperti hot spot, indeks standar pencemar udara (ISPU), dan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Di samping jarak pandang atau visibilitas serta periode musim kemarau. (red)