Belum Ada Komunikasi soal Jembatan dan Pelabuhan di Tanjung Tapa

PALEMBANG, SIMBUR – Kepala Balai Besar Pengelolaan Jalan nasional (BBPJN) Wilayah V, Kiagus Syaiful Anwar belum menerima informasi dan komunikasi lebih lanjut terkait wacana pemindahan jembatan Sumsel-Babel ke Tanjung Tapa yang berdekatan dengan pelabuhan laut dalam (deep sea port) yang rencananya akan dibangun oleh perusahaan grup Sinarmas. Hal itu berpotensi memunculkan pertanyaan baru menyangkut keharmonisan korporasi dengan pemerintah pusat dan daerah.

Terkait proyek strategis nasional jembatan yang menghubungkan Sumatera Selatan dan Bangka, Syaiful belum bisa memberi informasi lebih jauh. Itu karena disposisi dari Menteri PUPR baru pada kerangka acuan kerja.

“Kami baru ada disposisi Menteri (PUPR) mengenai membuat kerangka acuan kerja untuk jembatan Sumatera – Bangka itu. FS-nya akan dibuat Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan KemenPUPR. Nah, dari FS itu akan ada beberapa rute. Itukan belum tahu titiknya di mana. Nanti akan ada beberapa kajian-kajian. Mungkin yang lebih murah atau lebih panjang dan pendek (jarak). Sisi pengembangan di Bangka atau kawasan ekonominya di mana dan Sumsel di mana,” ungkapnya.

Begitu juga dengan wacana pembangunan pelabuhan laut dalam oleh Sinarmas, sampai saat ini Syaiful mengaku belum ada komunikasi dengan pihak terkait. “Soal rencana pembangunan pelabuhan laut dalam oleh Sinarmas, FS-nya (jalan) baru kami mulai. Jadi belum ada komunikasi ke sana. Itukan (akan) diinventarisir oleh konsultan yang FS ini, baru bisa dilihat ke sana. Sejauh ini kami belum ada komunikasi ke sana,” tutupnya.

Diwartakan sebelumnya, Gubernur Sumsel, Herman Deru memastikan jika secara prinsip, pembangunan jembatan Sumsel – Babel yang sudah dimasukkan dalam proyek strategis nasional (PSN) itu sudah disetujui oleh Kementerian PUPR. Akan tetapi, tetap harus dilakukan feasibility study (FS) yang harus sudah dimulai tahun depan.

“Jembatan Sumsel – Babel itu di Desa Tanjung Tapa dan tembus ke Provinsi Babel. Panjangnya 13 kilometer. Dananya (pembangunan) di atas Rp15 triliun. Itu kemarin secara prinsip Kementerian PUPR sudah setuju, cuma perlu dilakukan feasibility study (studi kelayakan) terlebih dahulu. Studi kelayakan itu berbiaya mahal dan Kementerian PU yang membiayai, bukan kita (APBD Sumsel). Studi kelayakan ditarget pada 2020. Jadi dihitung dulu secara konkrit,” jelasnya  medio Juli lalu.

Menurut Gubernur Sumsel, dirinya bersama Gubernur Babel sudah sepakat, bahkan sudah lama menandatangani memorandum of understanding(MoU). “Berdua sudah teken MoU, bahkan MoU nya sudah lama. Tadinya, Babel mengundang investor dari Cina. Kayaknya karena investor kan menghitungnya break event point (BEP/balik modal). Kapan baliknya. Yah tidak selesai kalau mau menghitung itu (BEP),” lanjutnya.

Dengan adanya jembatan penghubung tersebut, tentunya akan memberi banyak efek positif di semua sektor bagi masyarakat khususnya di OKI. “Efeknya banyak ya. Kalau itu (jembatan) di OKI, salah satunya pelayanan penerbangan. Jadi tidak harus ke Palembang kan. Kalau warga di sana ingin ke Jakarta kan bisa naik pesawatnya di Babel. Terus lagi Provinsi Babel itu bahan pokoknya mahal. Kalau terhubung kan pedagang Sumsel bisa ke sana. Jadi warga Babel tidak harus beli komoditas di Jakarta,” jelasnya sembari memastikan jika jembatan penghubung tersebut bukanlah jembatan tol seperti Suramadu, tetapi betul-betul jembatan penghubung.

Terkait, adanya sinyal akan dibangunnya pelabuhan-laut dalam internasional  (international deep sea port) di wilayah Tanjung Tapa, tentu kedua infrastruktur baik jembatan maupun pelabuhan akan saling terkoneksi satu sama lain. Bagi Herman Deru, infrastruktur darat dan laut harus berjalan. “Oh yang perusahaan swasta yang mau mendirikan itu. Iya tetap. Jadi harus daratnya jalan dan harus lautnya jalan. Kenapa itu (jembatan) kami buat dan Sumsel mendukung, karena itu juga ada dukungan dari Kodam (Kodam II/Sriwijaya). Karena itu mobilisasi personel (TNI) dan lain sebagainya untuk ketahanan negara dibutuhkan. Karena kalau naik kapal butuh waktu semalam,” ujarnya.

Deru bahkan berjanji akan mendorong dan mendukung jika pembangunan pelabuhan tersebut bisa segera dimulai dan terealisasi. “Kami akan dorong juga. Itukan (jembatan) cuma konektivitas Sumsel dan Bangka. Kalau itu kan (pelabuhan) ke seluruh dunia,” pungkasnya.

Diketahui, Gubernur sebenarnya sudah memberi lampu hijau jika ada pihak atau investor yang dapat membantu merealisasikan pelabuhan internasional tersebut. Dia berjanji akan mempermudah perizinannya jika memang wilayah yang ditentukan masih masuk dalam kewenangan Gubernur Sumsel. “Saya sambut. Kasih tahu sama yang ngomong itu. Jangan hanya ngomong saja. Kasih tahu ya,” ujar Herman Deru.

Deru tidak bisa memastikan apakah Pemprov Sumsel sendiri yang akan membangunnya dengan menggunakan anggaran daerah maupun negara. “Pemerintah ini anggarannya banyak digunakan. Kalau Sinarmas yang saat ini punya HTI di sana ternyata punya kebutuhan (atas) pelabuhan dan  bisa juga digunakan untuk komoditas lain, saya menyambut baik,” ujar Deru.

Gubernur pun siap memberikan fasilitas perizinan gratis jika hutan tanaman industri (HTI) milik perusahaan di Tanjung Tapa memang membutuhkan pelabuhan untuk distribusi hasil industrinya. “Kalau beban perizinan di lokasi itu atau menyangkut itu, (dan) di bawah kewenangan gubernur, saya suruh gratiskan bila perlu. Iya, kalau memang itu (perizinan) di bawah kewenangan saya,” tegasnya.

Awalnya, Managing Director Sinarmas Group, Saleh Husin yang juga mantan Menteri Perindustrian (Menperin) mengatakan akan membangun pelabuhan laut dalam di Tanjung Tapa. “Saya kira itu nanti rencana jangka panjang. Tapi pada intinya, bagaimana setelah barang diproduksi di OKI bisa didistribusikan ke negara-negara tujuan ekspor dengan biaya yang murah. Tentu pasti akan disiapkan berbagai macam fasilitas. Dalam hal ini dermaga atau lainnya. Tapi nanti dilihat. Yang utama adalah bagaimana rantai distribusi itu bisa menjadi pendek, dan biayanya menjadi lebih murah. Kalau misalnya lebih murah, tentu pasti misalnya ada pelabuhan yang lebih dekat. Nah, pelabuhan itu nanti entah siapa yang bangun nanti,” ujarnya.

Menurut Saleh Husin, dengan investasi Sinarmas yang cukup besar sehingga bisa dilihat, daerah yang tadinya sepi akhirnya menjadi salah satu daerah yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi. “Akhirnya, masyarakat datang ke daerah tersebut. Sekarang tidak hanya OKI Pulp and Paper saja yang tumbuh di sana, tetapi juga industri-industri pendukungnya termasuk usaha masyarakat sekitar,” jelasnya.

Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, lanjut Saleh Husin, pertama yang dibutuhkan bagaimana rantai distribusinya. Misalnya kalau OKI Pulp and Paper distribusinya untuk tujuan ekspor. Ekspornya harus melalui pelabuhan. Pelabuhannya tentu harus disiapkan, baik itu disiapkan oleh pemerintah atau oleh swasta sendiri. “Dalam hal ini, mungkin bisa saja dari Sinarmas yang membangun. Nanti kita lihat,” ujarnya.(dfn)