Diberi Nama Sriwijaya, Buper Gandus Masih Terkendala Listrik, Air, dan Sengketa Tanah

PALEMBANG, SIMBUR – Gubernur Sumsel H Herman Deru  menilai keberadaan Bumi Pekemahan (Buper) Gandus masih minim fasilitas. Bukan saja masalah penerangan listrik, tapi juga ketersediaan air bersih. Hal tersebut diungkapkannya saat meninjau  Bumi Pekemahan Gandus,  Sabtu (13/4) sore.

“Hari ini saya ini lihat langsung kondisi Bumi Perkemahan Gandus ini. Namanya juga belum ada. Makanya saya beri nama awalnya Sriwijaya. Saya harap jangan ada kontroversi,” tegas Herman Deru.

Herman Deru memastikan untuk sambungan listrik  akan dipasok PLN mengingat tiangnya sudah ada. Begitu juga dengan air bersih dipastikan dapat pasokan dari jalur Raider atau Talang Kepu  yang lokasinya tidak begitu jauh. Sehingga dapat  terkoneksi  dengan cepat mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar. “Saya minta ada  mesin pengolahan air mini. Agar air hasil olahan layak diminum oleh anggota pramuka yang sedang kemah,” tambahnya.

Dia mengharapkan lahan  perkemahan yang sudah ada dapat dimanfaatkan. Termasuk diantaranya agenda pramuka tingkat nasional. “Saya harap kegiatan tingkat Kota Palembang dan Kabupaten Bayuasin dapat digelar di bumi perkemahan ini,” tambahnya.

Sejumlah fasilitas pendukung diharapkannya tersedia di lokasi seperti sarana outbound. “Saya terinspirasi  outbound bisa komersil  di sini. Gunanya untuk menutupi biaya oprasional jadi kita tidak terlalu berharap  subsidi atau bisa juga dalam bentuk hibah,” imbuhnya.

Dia juga meminta Kanwil BPN untuk segera menuntaskan lima  lahan bagian perkemahan  yang masih bermasalah. “Segera tuntaskan, kerjasama dengan pihak terkait seperti Pol PP atau Polisi, Pengadilan Negeri, Kejakasan Tinggi. Dan nanti pasang pagar untuk pengamanan. Kerjasama dengan Swasta, BUMN, BUMD untuk buat acara outbound ini biar tidak terbengkalai.  Kita fasilitasi ini, kita jaga aset milik ini secara bersama,” tandasnya.

Diwartakan Simbur pada 1 Agustus 2017 dengan judul “Proyek Siluman Bumi Perkemahan”, pembangunan bumi perkemahan Gandus mengunakan dana APBD Sumsel 2014 sebesar Rp25 miliar, ditambah hibah 2015 sekitar Rp5 miliar diduga sarat penyimpangan. Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sumsel yang saat itu dijabat Mukti Sulaiman justru mengatakan pihaknya tidak dilibatkan sama sekali. Dikatakannya saat itu, secara teknis, pembangunan dikerjakan Dinas PUCK dan PUBM Provinsi.

Untuk bangunan yang ada dan akan dibangun di buper itu langsung oleh PUCK Provinsi, Jalan dikerjakan oleh PUBM, waduk dikerjakan oleh PU Pengairan. Jadi pengerjaannya sistem keroyokan oleh dinas-dinas terkait. Kwarda Sumsel terima jadi.

Target penyelesaian bumi perkemahan (buper) Gandus itu, lanjut dia, berlangsung sepanjang masa. Secara fungsional itu sudah dapat digunakan sejak saat itu. Soal pembebasan lahan dan amdal, Kakwarda mengatakan, Buper Gandus adalah tanah hibah dari masyarakat kepada pramuka sehingga tidak ada masalah. Kecuali, ada sebidang tanah yang diklaim orang dan sedang dalam proses pengadilan.

Dijelaskan, pengadilan tingkat pertama Kwarda Sumsel sudah menang, namun nanti itu banding. Sengketa terjadi itu terjadi karena tanah tersebut lama tidak dikelola. Buper itukan mulai aktif lagi sejak 2014. Sebelumnya itukan tidak dikelola dan tidak dibangun. Setelah beroperasi, tanah lalu dipagari, dibuat musala, ada rumah jaga, rumah tinggal enam unit.(kbs)