- Peringati Hari Bhayangkara Ke-80, Optimistis Kepercayaan Publik terhadap Polisi Terus Meningkat
- Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Taufiequrachman Ruki Terima Bintang Kehormatan dari Presiden Prabowo pada Hari Bhayangkara ke-80
- Sambut Hari Bhayangkara Ke-80, Polda Sumsel Gelar Doa Bersama Lintas Agama
- Benteng Kuto Besak Identitas Asli Indonesia, Dibangun Anak Bangsa dan Bukan Warisan Penjajah
- Kejaksaan Dukung Astacita Presiden, Cegah dan Berantas Korupsi dari Desa
Program Daerah Harus Sejalan dengan Pusat dan Provinsi
PRABUMULIH, SIMBURNEWS – Untuk mencapai kesejahteraan yang merata di Sumatera Selatan (Sumsel), tentu dibutuhkan program yang sinergi antara Kabupaten/kota dan Provinsi. Hal itu disampaikan Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota (Wako) Prabumulih, Richard Cahyadi usai menghadiri seminar enterprenuer di gedung kesenian kota Prabumulih, Sabtu (10/3).
Richard mengatakan jika program yang dimiliki Pemerintah kota (pemkot) Prabumulih miliki, harus senada dan seirama dengan program pemerintah Provinsi.
“Kamis kemarin, ada rapat (di Provinsi) tentang sinergitas program pusat sampai ke daerah. Jangan sampai program itu saling bertolak belakang. Apabila ada sinergitas program, maka akan ada tindak lanjut baik itu dari Provinsi maupun daerah,” ujarnya.
Terkait, dirinya sangat mengapresiasi positif terhadap upaya masyarakat untuk menumbuhkan jiwa enterprenuer di kalangan anak muda. Bagaimana tidak, saat ini Prabumulih membutuhkan lapangan kerja yang lebih banyak lagi demi menekan angka pengangguran yang ada.
“Kegiatan ini positif. Dengan adanya kegiatan ini, itu akan menimbulkan gairah bagi anak-anak muda untuk berupaya membuka peluang lapangan kerja. Selain itu juga, kegiatan ini mengarahkan anak muda ke kegiatan positif, dan jauh dari kegiatan negatif,” ujarnya.
Apalagi kata Richard, harus diakui bahwa kota Prabumulih adalah kota penyumbang pengangguran terbesar kedua di Sumsel. Dengan adanya kegiatan itu, diharapkan kelak bisa menekan angka pengangguran di Prabumulih.
Richard sangat berharap agar kota Prabumulih mau membuka diri dengan pihak ketiga. Diantaranya mempermudah perizinan mereka jika memang ada pihak mau berinvestasi di Prabumulih.
“Salah satu faktor pihak ketiga mau masuk, karena Sumsel adalah wilayah zero conflict. Kenapa tidak untuk Prabumulih (menarik investor),” ujarnya yakin jika Prabumulih memiliki potensi besar untuk menjadi kota maju.
Tetapi lanjut Richard, mereka (investor) juga harus mendirikan perusahaan atau pabriknya di sini. Dengan begitu, akan membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Prabumulih.
“Makanya komitmen pemerintah daerah dengan pihak investor adalah bagaimana mereka mau memprioritaskan masyarakat Prabumulih sebagai tenaga kerjanya, minimal 70 persen pekerjanya adalah pribumi yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan sesuai dengan ketentuan perusahaan,” pungkasnya. (mrf)



