Dituding Danai Kotak Kosong, Richard: Bisa Saja Muncul Isu Beristri Banyak

PRABUMULIH, SIMBURNEWS – Pesta demokrasi di kota Prabumulih khususnya pemilihan Wali Kota (Pilwako) kian hari semakin menarik perhatian masyarakat Prabumulih. Apalagi, setelah munculnya wacana kotak kosong sebagai lawan politik dari pasangan incumbent yang menjadi pasangan calon (paslon) tunggal.

Berbagai isu kian merebak, termasuk adanya isu yang memojokkan Pejabat sementara (Pjs) Wako Prabumulih, Richard Cahyadi sebagai sosok yang mendanai gerakan kotak kosong. Menanggapi hal itu, Richard terkesan santai dan tidak mengambil pusing dengan isu yang tidak jelas kebenarannya.

“Kalau ada isu bahwa saya mendanai, itu silakan saja. Jangankan itu, bisa saja muncul isu kalau saya beristri banyak. Itu sekadar isu, jadi saya biasa-biasa saja. tidak usah ditanggapilah yang model begitu,” candanya di RM Kampoeng Cemara, Selasa (6/3).

Baginya, kotak kosong itu adalah suara rakyat, hak rakyat. Siapapun berada di dalamnya. Jika ada isu bahwa ada yang menggerakkan dan sebagainya, itu sah-sah saja. yang jelas itu adalah hak rakyat. “Siapa saja berhak untuk itu. Ada hak masyarakat di kotak kosong itu,” ujarnya.

Apalagi, karena kotak kosong tidak diatur dalam Undang-Undang (UU). Jadi kalau berfoto dengan kotak kosong lalu dikatakan itu pelanggaran, tentu tidak. “Kotak kosong itu tidak diusung, melainkan timbul karena tidak ada calon untuk melawan incumbent. Itu berarti, kotak kosong adalah milik masyarakat banyak, termasuk ASN. ASN adalah masyarakat juga (punya hak pilih),” tegasnya.

Terkait adanya dugaan ASN Prabumulih yang berpolitik praktis, sudah jelas dalam UU bahwa ASN harus netral. “Kami (pemkot), Bawaslu, Inspektorat sudah menindaklanjuti. Dan kebetulan, Kementerian Dalam Negeri sudah menunggu laporannya. Hari ini laporan itu naik (dikirim),” ungkapnya.

Terkait sanksi lanjut Richard, pihaknya sudah menegur yang bersangkutan dan melaporkan temuan tersebut. “Kami kan sudah melapor. Kalau kejadian itu tidak ada sanksi, bisa jadi (ASN) yang lain akan menganggap sepele. Kalau masalah sanksinya, itu nanti kita bicarakan,” pungkasnya. (mrf)