Pemerintahan

PAPUA, SIMBUR – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, yang mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan agenda nasional. Hal ini disampaikan secara daring saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025–2029 di Manokwari, beberapa waktu lalu. Restuardy menekankan bahwa pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23…

YOGYAKARTA, SIMBUR – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) menegaskan pentingnya peran strategis pemerintah daerah. Terutama dalam pemerataan akses internet dan penguatan keamanan siber nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi “Akselerasi Menuju Zero Blankspot dan Penguatan Kapasitas Keamanan Siber Nasional”. Rapat digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (26/6). Direktur SUPD II Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno, menekankan bahwa keberhasilan transformasi…

JAKARTA, SIMBUR – Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Restuardy Daud menegaskan pentingnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kegiatan tersebut sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, Musrenbang tidak hanya menjadi forum rutin tahunan, tetapi juga wadah untuk mengharmonisasikan dan mensinkronkan rencana pembangunan di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. “Di forum ini, program pusat dan daerah bisa dipertemukan, diselaraskan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang…

JAKARTA, SIMBUR — Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan Konsultasi Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2025–2029. Konsultasi ini dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud belum lama ini. Pada paparannya, Restuardy menegaskan pentingnya penyelarasan antara RPJMD provinsi dengan RPJMN 2025–2029, demi memastikan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. RPJMD Provinsi Papua Barat harus mampu menjawab kebutuhan daerah secara spesifik sekaligus…

JAKARTA, SIMBUR – Pemerintah terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Tahun 2025–2029. Sebagai arah kebijakan strategis pembangunan kesehatan nasional lima tahun ke depan sebagai turunan amanat dokumen perencanaan Pemerintah Pusat. Pembahasan tersebut dilakukan melalui kegiatan diskusi daring yang secara khusus membahas batang tubuh RPerpres RIBK. Fokus utama diskusi kali ini adalah menyelaraskan substansi RPerpres dengan dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. RIBK disusun sebagai tindak…

# Sinergi Kemendagri dan Dekranas JAKARTA, SIMBUR – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Menjahit, di Rumah Kriya Asri, Jakarta, pada 17 – 19 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga melalui penguatan kapasitas ibu rumah tangga. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, menyampaikan apresiasi atas komitmen Dekranas dalam memberdayakan masyarakat, khususnya di…

KEPRI, SIMBUR – Pemerintah daerah diminta untuk menyusun dokumen RKPD Tahun 2026 yang benar-benar selaras dengan arah kebijakan nasional dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud. Dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 belum lama ini. Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera mengintegrasikan 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Quick Wins ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik untuk…

JAKARTA, SIMBUR – Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa (29/4). Kegiatan resmi dibuka oleh Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah. Dalam arahannya Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, dengan pemanfaatan satu data terpusat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah dapat berkolaborasi lewat penyusunan program bersama untuk mengatasi kemiskinan. Terutama terkait pemenuhan hunian…

JAKARTA, SIMBUR – Pemerintah mulai mengambil langkah cepat untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pasca Pilkada serentak 2024. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025, pemerintah mengarahkan seluruh kepala daerah terpilih untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) periode 2025–2029. Instruksi ini berlaku bagi gubernur, bupati, wali kota, serta ketua DPRD di seluruh Indonesia. Dalam ketentuannya, penyusunan RPJMD wajib ditetapkan maksimal enam bulan setelah pelantikan…