Anggaran Triliunan, Palembang Minim Serapan Dana Bergulir

PALEMBANG, SIMBURNEWS – Dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah dan pelaku ekonomi termasuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) dituntut untuk mampu bersaing secara kompetitif dengan negara-negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN. Namun, kenyataan yang ada, masih ada pelaku UMKM yang merasa kesulitan dalam mengakses bantuan modal sehingga menjadi penyebab kegiatan usaha mereka hanya berjalan ditempat.

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Kemas Danial menjelaskan jika dana bergulir disalurkan secara langsung ke UKM atau melalui perbankan/lembaga keuangan bukan bank/koperasi ke UKM, UKM strategis, dan koperasi simpan pinjam/koperasi jasa keuangan syariah. UKM yang dikategorikan strategis adalah yang berorientasi ekspor, komoditi unggulan daerah, dan menyerap tenaga kerja.

“UKM yang ada di Palembang sangat berpotensi, tapi sayangnya kenapa mereka ini sulit sekali meminjam kepada kami. Padahal, program kami sudah ada sejak 8-9 tahun yang lalu, namun untuk Palembang masih kecil sekali penyerapanannya,” ungkapnya dalam acara Walk In Assessment oleh LPDB, di Hotel Horison, Kamis (18/05).

Penyerapan dana LPDB UMKM secara nasional pada tahun lalu sebanyak 1,2 Triliun. Penyerapan tertinggi di pulau Jawa, sedangkan untuk provinsi Sumsel hanya terserap sekitar 30 milyar. Dirinya menilai, salah satu penyebab minimnya penyerapan di provinsi Sumsel bisa jadi karena kurangnya sosialisasi dari dinas provinsi terkait tentang keberadaan LPDB KUMKM kepada masyarakat. “Saya menghimbau kepada UMKM, ayo berdayakan dana yang ada. Kalau perlu ide Mall UMKM direalisasikan, agar setelah event Asian Games berlangsung, kita punya sesuatu untuk masyarakat, untuk pelaku UMKM,” serunya.

Dijelaskan, persyaratan pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan dana tersebut adalah dengan mengirimkan proposal ke LPDB. “Proposalnya harus memenuhi ketentuan. Pertama, berbadan usaha dan hukum minimal dua tahun. Kedua, legalitas usaha. Proposal tersebut bisa disampaikan dengan cara datang langsung, dikirim via pos, atau bisa melalui dinas koperasi dan UKM,” paparnya.

Ditempat yang sama, Wali Kota Palembang, Harnojoyo menyampaikan bahwa Pemerintah telah memberikan jawaban atas permasalahan itu. Salah satu cara yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dari pelaku ekonomi tersebut adalah memberikan stimulus modal dengan bunga ringan kepada KUMKM dalam bentuk dana bergulir.

“Pelaku UMKM harus disejahterakan, pasalnya mereka adalah pahlawan ekonomi kita. Sekarang semua sudah tahu kalau ada program dana bergulir, silahkan berkordinasi dengan masing masing dinas di provinsi. Pelaku usaha juga harus pro aktif, tidak ada lagi alasan mau usaha tapi tidak ada modal,” ungkapnya.

Sementara, Kadis koperasi dan UMKM kota Palembang, Hardayani menjelaskan bahwa sedikitnya 350 ribu jumlah UMKM yang ada di Palembang. Namun, dari jumlah itu masih ada koperasi-koperasi nakal yang terlibat hutang dan masalah lainnya. “Kami berusaha untuk membina mereka, tapi mereka juga harus rutin adakan rapat anggaran tahunan (RAT). Anggotanya harus aktif karena jika tidak, koperasi tersebut terancam dinonaktifkanan,” tegasnya.

Namun, rencana menonaktifkan koperasi nakal semacam itu masih harus dengan mempertimbangkan banyak hal. Mengingat mereka masih terkendala hutang. “Kalau tiba-tiba kita nonaktifkan, enak sekali buat mereka karena tidak lagi menanggung hutang. Yang jelas, akan kami panggil dulu. Kami punya datanya, kalau sudah tidak bisa dibina, apa boleh buat mereka bisa dipidanakan,” terangnya.

Untuk diketahui, dalam acara tersebut, sedikitnya ada 200 pelaku KUMKM yang akan diberi pelatihan tentang bagaimana meminjam dana bergulir, termasuk membuat proposal dan administrasi lainnya. Ditahun 2017, Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui LPDB KUMKM telah menyiapkan dana bergulir sebesar 1,5 Triliun. Untuk Sumsel, LPDB berencana mematok 500 Miliar. (cjs01)