Negara Dipastikan Hadir, Penanganan Darurat Pascagempa di NTT

JAKARTA, SIMBUR – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. mengunjungi Kabupaten Ngada dan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (18/8). Memastikan penanganan darurat pascagempa bumi magnitudo (M) 7,7 Flores berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi.

Kepala BNPB bertolak dari Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, menuju wilayah terdampak dengan penerbangan melalui Bandara Turelelo, Bajawa. Setibanya di Kabupaten Ngada, Kepala BNPB langsung meninjau sejumlah fasilitas pelayanan publik yang terdampak guncangan gempa, termasuk fasilitas kesehatan di Kecamatan Riung.

Lokasi pertama yang ditinjau adalah Rumah Sakit Pratama Riung. Fasilitas kesehatan tersebut mengalami kerusakan pada bagian plafon bangunan akibat guncangan gempa. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk sementara belum dapat berjalan secara normal.

Selanjutnya, Kepala BNPB meninjau Puskesmas Riung. Kerusakan pada bangunan puskesmas membuat sejumlah pasien harus dievakuasi dan mendapatkan perawatan di halaman fasilitas kesehatan tersebut. Kepala BNPB berdialog langsung dengan pasien, tenaga kesehatan, serta warga untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan.

Dalam dialog tersebut, Kepala BNPB memastikan pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa penanganan darurat. Dukungan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan logistik, tetapi juga mencakup peralatan, pelayanan kesehatan, dapur umum, serta berbagai kebutuhan lain sesuai hasil asesmen di lapangan.

“Kehadiran kami di sini untuk memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi. Mulai dari logistik, peralatan, pelayanan kesehatan, dapur umum, sampai kebutuhan lainnya akan kami dukung sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Suharyanto.

Pemenuhan kebutuhan kelompok rentan juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB menyerahkan dukungan logistik serta berbagai kebutuhan anak-anak kepada para penyintas. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan warga, khususnya anak-anak, selama berada di lokasi pengungsian dan menjalani masa penanganan darurat.

BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus melakukan asesmen terhadap dampak gempabumi, termasuk kondisi fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Hasil asesmen menjadi dasar untuk menentukan dukungan lanjutan sekaligus memastikan bantuan disalurkan sesuai kebutuhan dan prioritas di masing-masing wilayah.

Untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah alternatif bagi fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan dan belum dapat digunakan. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan medis selama proses pemeriksaan dan penanganan kerusakan bangunan berlangsung.

Di sisi lain, dukungan logistik dan peralatan penanganan darurat terus didorong ke wilayah terdampak. BNPB berkoordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, dan unsur terkait lainnya untuk mempercepat penanganan serta memastikan kebutuhan masyarakat di berbagai titik terdampak dapat terpenuhi.

Kepala BNPB menegaskan bahwa penanganan darurat dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi masyarakat di seluruh wilayah terdampak, tidak hanya pada satu lokasi. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan mengidentifikasi kebutuhan di lapangan agar dukungan dapat diberikan secara cepat, tepat sasaran, dan sesuai skala prioritas.

Dukungan Perbaikan Rumah Warga Terdampak

Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan dukungan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempabumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026. Dukungan tersebut disiapkan berdasarkan tingkat kerusakan rumah dan akan diberikan setelah proses pendataan serta verifikasi selesai dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., mengatakan pemerintah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak. Untuk rumah dengan kategori rusak ringan, BNPB akan memberikan dukungan sebesar Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang mendapatkan dukungan sebesar Rp30 juta.

Sementara itu, bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat, pemerintah menyiapkan solusi berupa pembangunan hunian tetap (huntap). Namun, sebelum proses pembangunan huntap dapat direalisasikan, BNPB juga menyiapkan solusi tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat melalui dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu atau hunian sementara (huntara).

Masyarakat yang rumahnya masuk kategori rusak berat nantinya dapat memilih salah satu dari dua alternatif tersebut, yakni menerima DTH yang penggunaannya diperuntukkan untuk menyewa rumah atau menempati huntara sebagai tempat tinggal sementara. Skema ini disiapkan untuk memastikan warga tetap memiliki tempat tinggal yang layak selama menunggu proses pembangunan hunian tetap.

“Rusak ringan akan menerima 15 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, dan yang rusak berat misal rumahnya hancur akan dibangunkan hunian sementara untuk tempat tinggal sambil menunggu hunian permanen, hunian tetap dibangun atau diberikan dana tunggu hunian,” jelas Suharyanto, saat meninjau Puskesmas Riung, Ngada, Selasa (18/8)

Lebih lanjut, Kepala BNPB menegaskan bahwa seluruh dukungan tersebut baru dapat direalisasikan setelah proses pendataan dan verifikasi terhadap tingkat kerusakan rumah dilakukan secara menyeluruh. Pendataan menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran, sekaligus menghindari adanya data ganda maupun ketidaksesuaian kategori kerusakan.

Oleh karena itu, Kepala BNPB mendorong seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat sinergi, khususnya dalam proses pendataan dan verifikasi rumah warga terdampak. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BPBD, serta seluruh unsur terkait diperlukan agar proses tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mempercepat proses penanganan, Kepala BNPB juga meminta agar setiap kabupaten/kota terdampak segera membentuk satuan tugas (satgas) percepatan penanganan darurat. Satgas tersebut dapat dibentuk oleh bupati/wali kota dengan melibatkan seluruh unsur terkait, sehingga koordinasi penanganan, termasuk pendataan kerusakan rumah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, dapat dilakukan secara terpadu.

“Pendataan harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi kerusakan rumahnya. Karena itu, sinergi seluruh unsur di daerah sangat penting agar proses ini berjalan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Suharyanto.

BNPB bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan penanganan pascagempa, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta penyiapan solusi tempat tinggal bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan.

KRI Bung Hatta Angkut Dukungan Logistik

Terpisah, Pemerintah mengerahkan Kapal Republik Indonesia (KRI) Bung Hatta untuk mendistribusikan dukungan logistik bagi warga terdampak Gempa NTT Magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai pada Selasa (18/8). Kapal berlayar dari Pelabuhan Labuhan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat menuju Pelabuhan Reok di Kabupaten Manggarai.

Pada pelayaran ini, KRI Bung Hatta mengangkut dukungan logistik berupa paket bantuan Presiden RI, paket sembako, tenda keluarga dan tenda pengungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta beberapa bantuan donasi dari masyarakat. Setelah KRI Bung Hatta bersandar di Pelabuhan Reok, dukungan logistik ini selanjutnya akan dikirimkan ke wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Transportasi laut dipilih untuk mempercepat dukungan logistik tiba di wilayah terdampak.

Berdasarkan pengkinian data penanganan pascabencana gempa bumi M7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur per 18 Agustus 2026, tercatat Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur menjadi dua kabupaten terdampak dengan jumlah korban jiwa dan pengungsi tertinggi. Di Kabupaten Manggarai, korban jiwa meninggal dunia sebanyak 27 jiwa dan pengungsi sebanyak 6.487 jiwa. Sementara itu di Kabupaten Manggarai Timur, korban meninggal dunia sebanyak 25 jiwa dan pengungsi mencapai 15.465 jiwa.

Selain KRI Bung Hatta, dalam penanganan darurat pascagempa NTT ini, Pemerintah melalui TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI dr. Soeharso (KRI SHS) yang merupakan kapal bantu rumah sakit milik TNI AL untuk melaksanakan bantuan kesehatan di NTT.

Pos Dukungan Logistik Nasional

Dalam upaya pendistribusian logistik yang merata ke seluruh wilayah terdampak gempa M7,7 BNPB membuka Pos Dukungan Logistik Nasional (Posduklognas) di tiga titik yaitu di Jakarta, Labuhan Bajo, dan Maumere.

Posduklognas Jakarta berpusat di Base Ops Halim Perdanakusuma. Pos logistik ini menampung bantuan dari instansi, organisasi, maupun masyarakat. Dari posduklognas Halim, logistik akan dibagikan ke Posduklognas Labuhan Bajo dan Posduklognas Maumere.

Posduklognas Labuan Bajo berada di Kantor UBPU Komodo. Pos ini akan mendukung distribusi logistik ke wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Sementara itu, cakupan Pos Dukungan Logistik Nasional Maumere yang terletak di Bandara Maumere meliputi wilayah terdampak di Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.

Posduklognas terbuka bagi masyarakat maupun organisasi yang hendak mengirimkan donasi bagi warga terdampak Gempa NTT. BNPB mengimbau masyarakat dan mitra yang ingin menyalurkan bantuan untuk berkoordinasi dengan tim di Posduklognas setempat perihal jadwal dan kebutuhan distribusi. “Koordinasi tersebut diperlukan agar bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak, baik dari sisi jenis, jumlah, waktu maupun moda transportasi, sehingga dapat tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran,” tutupnya.(red)