Menko Pangan Tegaskan Koperasi Merah Putih Tidak Gunakan APBN/APBD

PALEMBANG, SIMBUR – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Republik Indonesia (RI) H. Zulkifli Hasan (Zulhas), secara resmi meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KPM). Kegiatan berlangsung di Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang, Senin (16/6).

Dalam kesempatan itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga meninjau sejumlah tenant koperasi yang telah disiapkan oleh warga setempat. Ia menyampaikan bahwa pembentukan KPM merupakan bagian dari upaya untuk mendorong pemerataan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan nasional berbasis desa.

“Koperasi Merah Putih ini yang utama adalah usahanya. Uang akan mengikuti kemudian. Yang penting masyarakat desa dan kelurahan terbantu, terutama dalam akses terhadap bahan pokok yang lebih terjangkau,” kata Zulhas dalam sambutannya.

Menurut Zulhas, koperasi yang digagas ini tidak hanya sekadar wadah jual beli, melainkan pusat kegiatan ekonomi yang berperan memangkas rantai distribusi sembako dari produsen hingga ke konsumen. Dengan begitu, harga jual bisa ditekan dan daya beli masyarakat meningkat.

Ia menambahkan bahwa program ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, yang menargetkan pendirian sebanyak 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Saat ini, Zulhas mengklaim bahwa 97 persen dari target tersebut telah rampung dan siap beroperasi.

“Presiden ingin agar di setiap desa dan kelurahan tersedia pusat kegiatan ekonomi yang kuat. Jangan sampai warga mendapatkan sembako dengan harga tinggi karena rantai pasok yang terlalu panjang,” ujarnya.

Zulhas juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Herman Deru yang dinilainya cepat tanggap dalam mendukung program strategis nasional ini. Ia menyebut Sumsel sebagai salah satu provinsi yang paling progresif dalam implementasi KPM. “Alhamdulillah Gubernur selalu gercep (gerak cepat), menyambut baik dan mendukung program ini agar bisa berlangsung dengan lancar,” tambah Zulhas.

Selain mendirikan koperasi, pemerintah juga menggandeng lembaga perbankan seperti BRI dan BNI agar masyarakat desa memperoleh pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Dengan bunga yang rendah, KUR sangat membantu pelaku usaha di pedesaan. Kehadiran bank juga mengedukasi warga soal perbankan,” katanya.

Menariknya, Zulhas menegaskan bahwa KPM ini dibentuk murni dengan pendekatan bisnis dan tidak menggunakan dana dari APBN maupun APBD. Menurutnya, model ini diharapkan lebih berkelanjutan dan mandiri dalam jangka panjang. “Koperasi ini tidak menggunakan uang negara. Ini murni bisnis rakyat yang difasilitasi pemerintah agar tumbuh dari bawah,” tandasnya.

Peluncuran tersebut turut didampingi Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru. Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Wali Kota Palembang Ratu Dewa.(kbs/red)