Asap Karhutla Menyebar ke Lintas Negara Berdampak pada Geopolitik Indonesia

JAKARTA, SIMBUR – Pemerintah mengupayakan zero karhutla di tahun 2025. Itu karena karhutla tidak hanya berdampak terjadinya korban jiwa dan berhubungan terhadap lingkungan. Akan tetapi, memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan karena dampak asapnya sampai lintas negara. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia (RI) Budi Gunawan saat meluncurkan dua Desk Koordinasi, yakni Desk Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Desk Koordinasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam sesi wawancara dengan awak media usai meluncurkan kedua desk tersebut, Menko Polkam RI Budi Gunawan menyebut, kedua desk tersebut dibentuk atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto. ”Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun selalu terjadi di wilayah Indonesia yang memiliki dampak sangat luas. Tidak hanya berdampak terjadinya korban jiwa dan berhubungan terhadap lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan karena dampak asapnya sampai lintas negara,” kata Budi Gunawan di ruang Rapat Bima Kantor Menko Polhukam RI, Kamis (13/3).

Budi Gunawan mengungkapkan keseriusan pemerintah dalam memaksimalkan penanggulangan karhutla. Diantaranya dengan mengumpulkan berbagai instansi terkait mulai dari level pusat maupun daerah yang rawan terjadi karhutla masing-masing Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. “Mereka kami undang secara langsung pada rapat Koordinasi untuk memastikan langkah-langkah penanggulangan karhutla berjalan dengan baik,” tegasnya.

Dikatakan, khusus untuk Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla bakal dipimpin langsung oleh kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. ”Untuk Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla leading sectornya adalah kepala BNPB, menteri kehutanan, panglima TNI, Kapolri, dan menteri lingkungan hidup,” kata dia.

Dijelaskannya, untuk potensi terjadinya karhutla berdasarkan prediksi dari BMKG terdeteksi di sejumlah wilayah, meskipun saat ini beberapa wilayah tersebut masih dalam cuaca mengalami musim penghujan. “Di beberapa wilayah sudah mulai beberapa titik hotspot api, diprediksi puncaknya terjadi Juni-September 2025 dengan daerah rawan hotspot api yaitu di Gorontalo, kemudian Riau, NTT, Sumsel, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalsel, Kalteng, Sumbar, Sumut, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan,” katanya.

Menurut Budi, saat ini pemerintah juga sudah menyiapkan langkah mitigasi untuk antisipasi bencana karhutla di musim kemarau. Dia berharap, dengan adanya antisipasi ini, Indonesia bisa mencapai zero karhutla sebagaimana keinginan Presiden Prabowo Subianto. “Hal ini butuh kolaborasi, sinergitas tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, tapi juga swasta dan masyarakat bersama-sama menjaga lahan mereka jangan sampai ada yang terbakar,” tegasnya.

Terpisah, Menteri Kehutanan, Raja Antoni menyebutkan jika peluncuran Desk Koordinasi Pengendalian Karhutla, menjadi momentum sekaligus modalitas bangsa. Terutama dalam menghadapi triple planetary crisis , yaitu perubahan iklim ( climate change ), pencemaran dan kerusakan lingkungan ( environmental degradation and pollution ) dan kehilangan keanekaragaman hayati ( biodiversity lost ).

Menurut dia, antisipasi kejadian karhutla sangat penting untuk dilakukan melalui koordinasi yang kuat antar elemen Pusat dan Daerah. Siklus pengendalian karhutla dimulai dengan pemantauan infromasi karhutla. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah memiliki Sistem Sipongi yang menyediakan informasi karhutla. Melalui pemantauan berkala dan terus menerus akan diketahui fase-fase kejadian karhutla di Indonesia, yaitu (1) pra-krisis, (2) peringatan, (3) krisis, (4) pemulihan, dan (5) evaluasi dampak.

Menhut mencontohkan, dengan antisipasi yang baik oleh semua pihak, maka tahun 2024 yang lalu yang merupakan periode El Nino lemah – La Nina, terdapat penurunan akumulasi luas karhutla sebesar lebih kurang 784.387,86 ha (68 persen) dibandingkan periode tahun 2023 yang merupakan periode El Nino sedang-kuat. Bahkan jika dibandingkan baseline tahun 2019 penurunan akan lebih tinggi lagi, yaitu sebesar lebih kurang 1.272.452,52 ha (77 persen). “Lesson learned dari keberhasilan penanganan karhutla tahun 2024 antara lain: kolaborasi, terpimpin, pencegahan dan penegakan hukum dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tepat waktu,” ujar Menteri Raja Antoni.

Menhut pun menyatakan dari analisis informasi karhutla, perlu diantisipasi kecenderungan karhutla yang saat ini bergeser ke daerah Timur Indonesia antara lain Nusa Tenggara, Papua Selatan, Jawa Timur, dan Maluku. Bergesernya kecenderungan ini menambah tinggi potensi krisis karhutla karena disaat bersamaan di daerah Sumatera dan Kalimantan masih tinggi potensi kejadian karhutlanya.

Mengantisipasi hal tersebut, Kemenhut telah mulai menurunkan tim lapangan untuk patroli, pencegahan dan pemadaman karhutla di tahun 2025 ini. Kemenhut juga telah menyiagakan Manggala Agni, Polhut, dan MPA untuk melakukan pengendalian karhutla. Aksi lapangan ini dilaksanakan dalam program “Siaga Ramadan” dimana selama bulan suci Ramadan Tim Kemenhut tetap aktif dalam kesiagaan menghadapi karhutla.

Sementara itu, peristiwa karhutla terjadi di 13 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Di antaranya lain Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, dan Palangkaraya. Selanjutnya, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, dan Sukamara.

Abdul Muhari PhD, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan, data kaji cepat per 9 Maret 2025, total lahan gambut yang terbakar seluas 21.92 hektare. “Api di beberapa wilayah terdampak dilaporkan belum padam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kalimantan Tengah terus melakukan penangangan di lapangan,” terangnya.(red)