Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel, Kepala Dinas PUPR Banyuasin, dan Kontraktor Jadi Tersangka Gratifikasi di Banyuasin

Terdiri dari Pembangunan Kantor Lurah RT 01 RW 01 Kelurahan Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa. Selanjutnya, pengecoran jalan RT 01 RW 01 Kelurahan Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa. Pengecoran Jalan RT 09, RT 11 RW 03 Kelurahan Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa dan Pembuatan Saluran Drainase di RT 09, RT 11 RW 03 Kelurahan Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa.

“Pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak selesai dan tidak sesuainya dengan Surat Perjanjian Kontrak. Disebabkan adanya perbuatan KKN berupa suap (comitmen fee) dan/atau gratifikasi serta pengkondisian/pengaturan pemenang lelang,” tegasnya.

Kongkalikong dilakukan oleh Kabag Humas dan Protokol Setwan DPRD Sumsel bersama Kepala Dinas PUPR Banyuasin dan pemenang lelang. Akibatnya, negara rugi Rp826.100.000. Ditegaskannya pula, Tim Penyidik Pidsus Kejati Sumsel tentu akan terus mendalami alat bukti. Terkait keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. “Melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud yang mengakibatkan pekerjaan tersebut tidak selesai dan tidak terlaksana sebagaimana dalam kontrak,” paparnya.

Diketahui, Kejati Sumsel tahun 2024, fokus pada penanganan perkara tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, perkebunan, mafia tanah, dan sektor Peendapatan negara, yang berorientasi pada pemulihan keuangan negara. Pada Tahun 2025, tetap fokus pada hal tersebut. “Tetapi ada penambahan pada tindak pidana suap ataupun gratifikasi yang diawali OTT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan awal Januari 2025,” tutupnya.(nrd)