Buka Fakta Persidangan, Kuasa Hukum Minta Dua Anggota Dewan Dibebaskan

# Sidang Kasus Gratifikasi 16 Paket Proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019

 

 

PALEMBANG, SIMBUR – Perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji fee 16 paket proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019, ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI. Dengan terdakwanya 15 orang Anggota Dewan Kabupaten Muara Enim, digelar dengan agenda pledoi atau pembelaan.

Pembelaan yang disampaikan 15 anggota dewan dan tim kuasa hukumnya digelar Rabu (3/8) pukul 14.00 WIB secara bergantian, dihadapan ketua majelis hakim Mangapul Manulu SH MH dan Efrata Happy Tarigan SH MH di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang kelas IA khusus.

Sebanyak 15 anggota dewan ini periode 2014 – 2019 dan periode 2019 – 2023. Di antaranya AFR, AFZ, DR, EH, EL, FA, HD, IR, MD, MS, SK, TM, UF, FE, dan WH. Mengikuti persidangan secara virtual dari Rutan Pakjo Palembang kelas I dan Lapas Merdeka Perempuan Palembang kelas IIB. Sedangkan tim kuasa hukum para terdakwa sebagian besar hadir langsung dipersidangan.

Salah satunya Advokat Husni Chandra SH MH, dalam pledoi terhadap kedua kliennya anggota dewan Kabupaten Muara Enim, yakni FA dan saudara WH. Tentunya secara maksimal membuka fakta formil dan materil di dalam persidangan. Dan kedua secara rinci menjelaskan, atas alasan asumsi jaksa penuntut umum (JPU) KPK, mengenai tuntutan kliennya maksimal, hanya karena tidak ada pengakuan. Kedua kliennya dituntut JPU selama 5 tahun dan 6 bulan pidana kurungan.

“Tentunya kami sangat tidak sependapat, bahwa untuk pengakuan menjadi alasan pemberat tuntutan JPU. Kembali kepada ajas legalitas Pasal 1 KUHP jelas, bahwa sebuah proses pidana harus memenuhi 2 syarat, formil dan materil. Materil ini apa yang digali dibuktikan dalam persidangan, dan faktanya bahwa kedua klien kami ini dakwaanya hanya bersandar pada pengakuan saudara Elpin Mukhtar sebagai Kabid Jembatan Jalan di Dinas PUPR Muara Enim, tanpa didukung alat bukti yang lain,” tegasnya kepada Simbur.

“Azjasnya jelas, satu saksi bukan saksi, menurut Elpin Muktar terdakwa 6 FA mendapatkan uang Rp 500 juta dan terdakwa WH mendapatkan uang Rp 200 juta. Dalam faktanya bahwa, dalam pemeriksaan Elpin MZ Muktar, dalam pemeriksaan A Yani eks Bupati Muara Enim dan Ramlan Suryadi Plt Kadis PUPR Muara Enim serta Aries HB ketua dewan Muara Enim dan terakhir pada posisi saksi keterangan terdakwa FA sendiri itu berubah-ubah,” jelas Husni.

“Pertama dia Elpin Muktar mengatakan di keterangan Ramlan, bahwa dia menyerahkan uang ke saudara Faisal Rp500 juta, kedua keterangan yang bersangkutan Elpin Muktar, waktu mau menyerahkan uang ke saudara FA Rp 300 juta beliau langsung. Faktanya pada keterangan yang materilnya saudara Elpin Muktar mengatakan uang Rp 300 juta itu diberikan saudara Elpin langsung. Nah tempus delikpusnya tidak pernah dibuktikan kapan dan dimana, kan begitu. Diserahkan di rumah Ramlan, pada saat kesaksian Ramlan tidak ada, dan dikonfrontir dengan saudara Ramlan dengan Elpin saat itu, berubah lagi ada pemberian uang Rp 50 juta di rumah Ramlan itu juga dibantah,” bebernya kepada Simbur.

“Nah ini artinya dalam proses pidana artinya tidak boleh, Pasal 2 mengatakan, apabila karena sifat hukum pidana ajas hukum menganut menrestoratif. Ketika itu membuat keraguan, keyakinan tidak boleh dipaksakan, nah ini yang kita buktikan, kita tetap hormati proses hukum JPU KPK. Tapi tiada akhir untuk proses perjuangan hukum klien kami untuk meminta pembuktian secara arif bijaksana kepada majelis hakim. Bahwa formil materil tidak didukung, karena sifat pidana harus tertulis, dan pembuktian materil harus didukung dengan fakta yang bersesuaian dengan dua alat bukti,” timbangnya.

Maka dengan tuntutan JPU KPK selama 5 tahun 6 bulan, Husni Chandra dalam pledoi atau pembelaan kedua kliennya baik FA dan WH, ditegaskan agar kedua terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pidana. “Kalau menimbulkan keraguan hakim jangan dak bisa dihukum, ini soal nasib orang. Sedangkan pengakuan harus secara jujur, lugas dan tegas. Apalagi saudara WH dia cuma pinjam duit Rp 200 juta, kenyataannya di akhir bulan Oktober itu setelah tidak menjadi anggota dewan Kabupaten Muara Enim. Whatsapp 2 kali tidak bicara uang Rp 200 juta, yang mengantar Arga, kan ditanyakan dua kali Elpin berubah keterangan. William Husen sudah mengembalikan uang pinjaman Rp 10 juta. Dianasir lazim masak cuma Rp 10 juta anggota dewan, tidak bisa. Dia mengaku saja, seseorang misal WH saja mengaku saya ambil uang Rp 200 juta, tanpa tidak didukung fakta dan bukti tidak bisa menjadi syarat formil untuk mempidanakan seseorang,” harapnya.

Terkait uang yang dituduhkan kepada dua kliennya dan apakah telah dikembalikan? Husni Chandra menegaskan kepada Simbur, bahwa pihaknya tidak mengatakan bagaimana mau mengembalikan, kalau memang tidak pernah merasa bahwa uang itu pernah sampai ke kedua kliennya.

“Pembelaan secara pribadi dijelaskan FA Rp 300 juta tidak diterima, uang Rp 150 juta tidak diakui dan yang Rp 50 juta juga tidak, karena tidak ada orang dirumahnya, yang Rp 500 juta begitukan rincinya, tidak lansung tiba-tibakan. Satu lagi pembelaan pribadi WH. Dia mengatakan bahwa dengan kegiatan sosial, bantuan disabilitas, ya hibah tanah, sedekah tanah, danbbangun masjid, dia berkutat dengan kegiatan sosial. Masa rusak dengan uang Rp 200 juta,” tegas Husni.

“Harapannya, kami yakin dengan pertimbangan ini memohon kepada majelis hakim untuk berani membebaskan kedua kliennya. Dalam posisi akhir melihat proses pemidanaan secara formal kami optimis, selanjutnya kami serahkan kepada majelis hakim. Tidak bisa memberi opsi dengan putusan seadil-adilnya, tidak. Keyakinan itu yang perlu kami uji dengan majelis hakim. Upaya hukum akan terus kita lakukan mencari keadilan,” tukas Husni Chandra SH MH.

Tiga Terdakwa Dituntut 5 Tahun 6 Bulan

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan pidana bagi 15 Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, pada Rabu (27/7), dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji fee 16 paket proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019.

Dari 15 terdakwa Anggota Dewan, tiga terdakwa Tjik Melan, terdakwa Faizal Anwar, dan terdakwa Wilian Husin dituntut JPU KPK selama 5 tahun dan 6 bulan kurungan, dengan pertimbangan memberatkan tidak mengakui perbuatannya.

Sedangkan 12 terdakwa Anggota dewan lagi dituntut jaksa KPK lebih rendah selama 4 tahun pidana penjara. Tuntutan tersebut dibacakan dihadapan majelis hakim Mangapul Manulu SH MH. Terdakwa 15 anggota dewan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap secara bersama-sama dan berlanjut.

Pertimbangan memberatkan para anggota dewan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tidak mencerminkan contoh yang baik bagi masyarakat. Pertimbangan meringankan para terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum.

“Menuntut tiga terdakwa TM, FA, dan WH dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan pidana penjara,” cetus jaksa KPK.

“Menuntut pula 12 terdakwa anggota dewan Kabupaten Muara Enim masing-masing selama 4 tahun penjara. Ditambah pidana denda masing-masing Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara,” tegas Jaksa KPK. Jaksa KPK juga menuntut agar hak politik 15 anggota dewan Kabupaten Muara Enim dicabut selama 5 tahun. (nrd)