Kredit Macet, Dua Pegawai Bank Dipenjara 16 Bulan

# Rugikan Negara Rp13,425 Miliar

 

 

PALEMBANG, SIMBUR – Kasus korupsi fasilitas kredit modal kerja (KMK) salah satu bank daerah mengakibatkan kerugian negara Rp13,425 miliar. Akhirnya pada Rabu (3/8) pukul 10.00 WIB, kasus tersebut memasuki agenda vonis atau putusan hukuman pidana penjara.

Ketua majelis hakim Efrata Happy Tarigan SH MH didampingi Waslam Makshid SH MH dan Ardian Angga SH MH memimpin persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang kelas IA khusus. Terdakwa AWW sebagai pegawai tetap analis di bank tersebut mengikuti persidangan secara virtual dari Rutan Pakjo Palembang kelas I.

Terdakwa AH sebagai pemimpin Divisi Kredit bank selama ini berstatus tahanan kota karena sakit. Dia hadir langsung di persidangan. Kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar Pasal 3 telah menyalahgunakan kedudukan kedudukan dan wewenang.

Pertimbangan memberatkan perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertimbangan meringankan kedua terdakwa belum pernah dihukum dan sebagai tulang punggung keluarga.

“Mengadili dan menjatuhkan pidana penjara terhadap AWW dan terdakwa AH selama 1 tahun 4 bulan pidana penjara. Ditambah pidana denda sebesar Rp300 juta subsider 2 bulan dengan tetap terdakwa ditahan di Rutan Pakjo Palembang kelas I,” tegas Efrata.

Atas vonis tersebut, kuasa hukum kedua terdakwa yakni Martin Punrekun SH MH menegaskan kepada Simbur, pihaknya menolak pertimbangan majelis hakim, sehingga pasti menggunakan upaya hukum dan tentunya banding. Kalau mau menghukum ada penilaian ada kelalaian dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

“Kalau hakim pakai pertimbangan pembelaan kami, ya harus bebas. Itu konsekuensi logis itu, disini tidak ada kerugian negara tidak ada pidan uang pengganti dan kedua klien kami tidak terbukti. Sebagaimana kami tuangkan dalam pembelaan,”

“Positif banding lah yah, bukan masalah berat ringannya, tapi tidak terbukti bersalah. Terdakwa AH dilakukan penahanan, Arankan tahanan kota karena sakit operasi jantung, dibantarkan karena pertimbangan kesehatan. Sedangkan terdakwa AWW sudah ditahan di Rutan Pakjo Palembang kelas I,” tegas Martin Punrekun SH MH.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel  Suhartono SH MH dan tim membacakan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa AWW sebagai pegawai tetap analis bank dan terdakwa AH sebagai Pemimpin Divisi Kredit bank tersebut. Dalam perkara dugaan korupsi fasilitas kredit modal kerja (KMK)  yang merugikan keuangan negara Rp13,425 miliar.

Tuntutan tersebut dibacakan dihadapan ketua majelis hakim Efrata Happy Tarigan SH MH didampingi Waslan SH MH dan Ardian Angga SH MH di Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada 12 Juli 2022 lalu. Dimana terdakwa Asri Wisnu mengikuti secara virtual dari Rutan Pakjo Palembang kelas I dan terdakwa AH hadir langsung di persidangan. JPU Kejati Sumsel  dan kuasa hukum terdakwa hadir langsung.

Terdakwa telah melanggar pasal subsider Pasal 3 Junto Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terdakwa dituntut pidana penjara selama 2 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan. Membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Tuntutan kedua ditujukan kepada terdakwa AH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan subsider Pasal 3 Junto Pasal 18 UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Terdakwa dituntut pidana penjara selama 2 tahun, dikurangi selama menjalani tahanan. Membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Andre SH MH sebagai kuasa hukum terdakwa menanggapi bahwa, tuntutan JPU ini hanya berdasarkan dakwaan dan tidak sesuai dengan fakta persidangan dan menurutnya tidak dibenarkan.  Diketahui dari dakwaan, terdakwa AWW sebagai pegawai tetap analis bank antara bulan Januari 2014 – Desember 2015 di kantor pusat bank tersebut di Palembang. Terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi melakukan bersama terdakwa AH sebagai Pemimpin Divisi Kredit dan  bersama terpidana Ir Augustinus Judianto sebagai Komisaris PTGI, yang gagal bayar atau kredit macet. Bersama Herry Gunawan (meninggal dunia) sebagai Direktur PTGI, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Diduga perbuatan terdakwa, telah memperkaya orang lain Ir Agustinus Judianto dan Herry Gunawan, yang menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian negera. Sesuai audit BPKP Provinsi Sumsel menyebabkan kerugian negara Rp 13.425.034.897,- atau 13,425 miliar lebih. (nrd)