Kejagung Ungkap Kasus Dugaan Korupsi Pembelian Gas Bumi di Sumsel

PALEMBANG, SIMBUR – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) kembali mengungkap kasus besar di tanah air. Kali ini Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI menjerat dua tersangka asal Sumatera Selatan (Sumsel) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi.

“Pada hari ini Kamis, 16 September 2021, tim Direktorat Penyidikan Jampidsus telah melakukan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap dua orang. Terkait tindak pidana korupsi pembelian gas bumi melalui BUMD, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH MH didampingi Kabid Hubungan Media dan Kehumasan Puspenkum Kejagung, Mohamad Mikroj SH MH melalui keterangan resmi yang diterima redaksi, Kamis (16/9).

Kedua tersangka, lanjut Leonard, yakni MM dan AN. Menurut dia, MM adalah Direktur PT DKLN sekaligus Komisaris Utama dan Direktur PT PDPDE Gas. Tersangka lainnya, AN yang pernah menjabat Gubernur Sumatera Selatan periode 2008-2013 dan periode 2013-2018.

Leonard menjelaskan, untuk mempercepat proses penyidikan, pihaknya melakukan penahanan terhadap  kedua tersangka. Para tersangka MM dan AN ditahan selama 20 hari ke depan  hingga 5 Oktober 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung. “Sebelum dilakukan penahanan, MM dan AN telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen. Hasilnya, dinyatakan sehat dan negatif Covid-19,” terangnya.

Dijelaskan Leonard, tahun 2010 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari dari JOB PT Pertamina, Talisman Ltd, Pasific Oil and Gas ltd, Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD. Pembelian tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) atas permintaan Gubernur Sumatera Selatan yang saat itu dijabat AN.

Berdasarkan keputusan Kepala BP Migas yang ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara tersebut, sambung Leonard, merupakan badan usaha milik daerah (BUMD), yakni PDPDE Sumsel. “Akan tetapi, dengan dalih PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, maka bekerja sama dengan investor swasta, PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) membentuk perusahaan patungan (PT PDPDE Gas) yang komposisi kepemilikan sahamnya 15 persen untuk PDPDE Sumsel dan 85 persen untuk PT DKLN,” jelasnya.

Akibat penyimpangan tersebut, tambah dia, negara telah mengalami dua kali kerugian. Pertama, kerugian sebesar USD$30.194.452.79 berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010 s/d 2019 yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel. Temuan itu dihitung oleh ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kedua, kerugian negara sebesar US$ 63.750,00 dan Rp2.131.250.000,00 yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.

Leonard menambahkan, tersangka MM menerima pembayaran yang tidak sah berupa fee marketing dari PT PDPDE Gas. Selanjutnya, tersangka AN yang melakukan permintaan alokasi gas bagian negara dari BP Migas untuk PDPDE Sumsel. “Tersangka AN menyetujui dilakukan kerja sama antara PDPDE Sumsel dengan PT  DKLN membentuk PT PDPDE Gas dengan maksud menggunakan PDPDE Sumsel untuk mendapatkan alokasi gas bagian negara,” terangnya.

Akibat perbuatannya, kata Leonard, kedua tersangka diancam pasal berlapis. Primer pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20/ 2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider, pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No Nomor 20/2001 tentang Perubahan UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (maz)

Share This: