Kasus Kematian Covid-19 di Sumsel Tertinggi Ketiga Nasional

PALEMBANG, SIMBUR –  Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Dr (HC) Doni Monardo meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) agar melakukan evaluasi dalam penanganan Covid-19 di seluruh wilayah administrasinya. Arahan tersebut disampaikan Doni mengingat angka kasus Covid-19 di ‘Bumi Sriwijaya’ itu mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Doni, apabila terjadi kasus kenaikan, maka upaya yang harus dilakukan adalah evaluasi penanganannya.

Adapun jumlah kasus kematian tersebut juga telah membuat Sumsel menempati peringkat ketiga secara nasional. “Mohon maaf. Sekali lagi angka kasus kematian Covid-19 di Sumsel ini masuk di peringkat ketiga secara nasional,” jelas Doni dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 bersama jajaran Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Rabu (5/5).

Lebih lanjut menurut Doni, Covid-19 merupakan penyakit yang tidak bisa dikendalikan. Artinya, sekali kasusnya aktif maka semuanya akan berpotensi mengalami peningkatan. Doni juga menggaris bawahi agar kenaikan kasus Covid-19 tidak dianggap sepele. “Kalau ada peningkatan maka lakukan evaluasi apa penyebabnya dan lakukan langkah-langkah penanganan. Jangan anggap enteng,” tegas Doni.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 per 4 Mei 2021, jumlah angka kasus aktif Covid-19 di Sumsel mencapai 1.417 atau 6,76 persen, yang mana jumlah tersebut lebih tinggi atau di atas rata-rata nasional yakni 5,9 persen. Kemudian prosentase kasus sembuh di Sumsel berada pada posisi 88,3 persen dan masih di bawah angka rata-rata nasional yakni 91,4 persen. Selanjutnya kasus kematian mencapai 4,93 persen dan lebih tinggi atau berada di atas angka rata-rata nasional yakni 2,7 persen.

Selain itu, berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Pemprov Sumsel, pada awal bulan April 2021, bed occupancy rate Sumsel pada awal April 2021 berada di angka 30 persen. Namun dalam satu bulan terakhir, posisi itu naik menjadi 56 persen. Di sisi lain, secara garis besar wilayah administrasi di Sumsel telah masuk pada zona kuning. Akan tetapi hal itu berubah drastis dalam beberapa pekan terakhir sehingga yang masuk dalam zona kuning hanya ada 5 wilayah saja.

Oleh karena itu, melalui kehadirannya, Doni mengajak agar pemprov Sumsel dapat mengontrol segala sesuatu yang mengarah kepada penanganan COVID-19 dan penguatan literasi masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen, sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo.

“Saya berharap ada strategi dari seluruh instansi, dari seluruh daerah sampai ke tingkat kelurahan dan desa, bagaimana meningkatkan kepatuhan masyarakat agar sadar dan bukan karena dipaksa,” jelas Doni.

Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya mengatakan, dibanding provinsi lain yang Sumsel juga tertinggi dalam pandemi ini. “Kami ucapkan rasa terimakasih atas perhatiannya BNPB. Kami seluruh jajaran Satgas di Sumsel siap menerima arahan dan tugas sehingga dapat menurunkan angka Covid-19. Terjadi koordinasi dengan tidak menimbulkan permasalahan baru,” ucap Wagub.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Nuraini Lesty MKes meyebutkan, kenaikan Covid-19 dipengaruhi mobilitas dengan menumpuknya kegiatan di bulan Ramadan ini.  “Harapan kami pekan ini, tidak ada lagi zona orange atau merah. Setidaknya, masuk zona kuning kalau bisa menjadi zona hijau. Vaksinasi Covid sejak 14 Januari sudah kami lakukan, dengan terus melakukan strategi pengendalian pandemi, dari 3T dan 3M dimana vaksin saat ini habis, kita tidak bisa melakukan vaksinasi, sehingga mohon di-drop vaksinasi,” cetusnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumsel Iriansyah SSos MM  mengatakan, Sumsel sebagai provinsi tinggi terkena pandemi hingga berujung kematian. Maka perlu adanya koordinasi dan evaluasi dalam penganan Covid-19.  “Selain menghadapi Covid-19, juga memasuki pergantian musim hujan ke musim kemarau, sehingga karhutla harus ditangani dengan baik. Maka kami mohon dukungan semua dalam pencegahan bencana alam ini,” kata Iriansyah. (nrd/red)