Beri Kepastian Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah

PALEMBANG, SIMBUR –  Persoalan sengketa tanah dan lahan yang sering terjadi di tengah masyarakat terus diminimalisir Pemrov Sumsel. Salah satu upayanya, yakni dengan menyusun strategi ferorma agraria tahun 2021.

H Mawardi Yahya selaku Wagub Sumsel mengatakan persoalan agraria selalu terjadi setiap tahunnya. Maka rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria tahun 2021, semoga dapat memberikan solusi persoalan sengketa tanah ini.

“Rapat koordinasi ini tentu, akan memberikan kepastian hukum, bagi masyarakat terhadap kepemilikan lahannya. Maka sengketa keagrarian tidak terjadi lagi ke depannya, masyarakat semakin terlindungi” cetusnya.

Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria tahun 2021 digelar di Hotel Santika Palembang, Selasa (30/3/21) pagi.  “Rapat ini bisa memberikan strategi, dalam penyelesaian berbagai persoalan terkait angraria di Sumsel. Sehingga menjadikan masyarakat lebih nyaman dan tenang dalam memaksimalkan lahan garapannya,” pinta Mawardi.

Drs Pelopor M Eng Sc sebagai Kepala BPN Sumsel, pihaknya terus melakukan berbagai upaya melaksanakan tugas ditempat masing-masing demi kesejahteraan masyarakat.  “Kita berupaya menyelesaikan permasalahan agraria di berbagai kabupaten dan kota di Sumsel. Ini sebagai bukti tidak ada labelisasi terkait penyelesaian permasalahan agraria di Sumsel,” tegasnya.

Pelopor menargetkan, permasalahan agrarian yang terjadi di Sumsel terselesaikan, termasuk permasalahan lahan warga transmigrasi. “Selain mendorong mendapatkan sertifikat, kita juga membantu agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan dengan optimal dan berproduksi dengan maksimal,” tegasnya.

Tujuan rakor ini, untuk mewujudkan reforma agrarian yang lebih baik, dan merumuskan agar aset tanah milih masyarakat tidak bermasalah.

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumsel, Lasma Ravita SH MM mengatakan rakor ini  melibatkan berbagai pihak terkait dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi data lahan di Sumsel.

“Data-data yang ada, mulai dari pemerintah pusat, pemerintan daerah, NGO dan pihak lainnya kita selaraskan. Ada 67 orang yang kita libatkan dalam kegiatan ini, mulai dari tim pelaksana harian gugus tugas serta pihak lainnya,” tukas Lasma. (red/rel)