DPRD OKU Tolak Plh Bupati Pilihan Gubernur Sumsel

BATURAJA, SIMBUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten OKU,  kompak mendesak Gubernur Sumsel mencabut SK Plh Bupati OKU. Sebab dinilai mengangkangkangi Undang – Undang. Pernyataan sikap 8 Fraksi DPRD OKU ini, disampaikan oleh Mirza Gumay Sip, dari Fraksi PANasional, Selasa (09/03/21) sore.

Mirza Gumay menegaskan, bahwa penunjukan Drs H Edwar Candra MH selaku Plh Bupati OKU, tidak sesuai, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pernyataan sikap tersebut, diputuskan setelah malalui rapat lintas Fraksi, yang digelar di ruang Bamus DPRD OKU. “Pasal 65 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwasanya Sekda adalah pelaksana tugas Bupati sehari – hari,”tegasnya.

Rapat pernyataan sikap ini, dihadiri sejumlah perwakilan 8 Fraksi yang ada di DPRD OKU diantaranya, dari Fraksi PAN, Mirza Gumai, Ledi Patra, Yudi Purna Nugra, Januar Alfi. Kemudian dari Fraksi Demokrat Yopi Syahrudin.

Selanjutnya, dari Fraksi Gerindra, Sejahtera Parwanto; dari Fraksi Golkar Yoni Risdianto, dari Fraksi Nasdem Bintang Persatuan, Umi, Ir Syaifudin. Dari Fraksi Hanura Joni Awaludin, dan  dari Fraksi PDI-P H Azuzandri, serta dari Fraksi PKB Densi Hermanto.

Maka dari itu, DPRD OKU menolak ditunjuknya Edwar Candra sebagai Plh Bupati oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru. “Sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014, jelas diatur tentang pengangkatan Plh Bupati OKU. Dimana jika Bupati atau Wakil Bupati berhalangan, maka pelaksana harian Bupati yaitu Sekertaris Daerah,”jelasnya.

Dijelaskan Mirza, 3 point pernyataan sikap 8Fraksi DPRD OKU, akan disampaikan segera ke Gubernur Sumsel. “Pernyataan sikap penolakan atas penunjukan Plh Bupati OKU, ditandatangani oleh perwakilan masing – masing Fraksi dan akan segera disampaikan ke Gubernur Sumateara Selatan,”paparnya.

Pernyataan tersebut, dibuat secara kolektif, guna menjawab kegelisahan masyarakat serta tegaknya hukum di Bumi Sebimbing Sekundang. Adapun isi dari suarat pernyataan tersebut, pertama, meminta saudara Gubernur Sumsel, untuk mengingat dan menjalankan ketentuan pasal 65 Undang-undang 23 Tahun 2014.

Bahwa Sekda pelaksana tugas sehari-hari kepala daerah. Kedua, meminta Gubernur Sumsel untuk mencabut surat keputusan pengangkatan Plh Bupati OKU.

“Terakhir meminta Kementrian Dalam Negeri mengevaluasi keputusan Gubernur Sumsel, agar patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dalam menentukan Plh Bupati,” harapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru melalui Kabag Humas Pemprov Sumsel Septriandi Setya Permana SSTP menanggapi dingin, pernyataan sikap 8 fraksi anggota dewan OKU. Menurutnya, sudah ada surat pernyataan Ahmad Tarmizi Sekda OKU, tidak bersedia dipilih Gubernur Sumsel sebagai PLH Bupati OKU, karena masih dalam suasana berkabung.

“Bahkan tadi sore, Gubernur telah menghubungi sekda OKU. Keputusan ini bukan dibuat-buat. Jadi bukan tanpa dasar bapak (Gubernur, red) mengeluarkan keputusan, sebelum menunjuk Drs H Edwar Candra MH jadi Plh Bupati OKU,” ujar Septriandi kepada Simbur, Selasa (9/3/21) pukul 21.00 WIB.

Sementara Edwar Candra sendiri, mau tak mau harus menerima perintah menjadi Plh Bupati OKU dari Gubernur Sumsel.

“Kalau pak Edwar itu perintah, bukan bersedia. Kalau delapan fraksi itu meminta sekda aktif, tapi sekdanya sendiri tidak mau. Mungkin nanti suratnya akan dibalas secara resmi. Karena mengirimkan surat kepada gubernur, maka kemungkinan akan dijawab oleh biro pemerintahan,” tukas Kabag Humas Pemprov Sumsel.  (red/rel)

Share This: