Bantuan Pemerintah Sia-sia, jika Masyarakat Tidak Disiplin Prokes

JAKARTA – Dalam rangka memberikan perlindungan sosial sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan pada masa pandemi COVID-19, Kementerian Sosial berupaya mengurangi beban masyarakat melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai, Bantuan Sosial (Bansos) dan lainnya.

Melalui program yang diberikan tersebut, masyarakat juga diminta untuk mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19 dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan seperti tetap patuh protokol kesehatan hingga mendukung dan menyukseskan program vaksinasi.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2021, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bahwa apabila program bantuan itu tidak diimbangi dengan kepatuhan masyarakat, maka apa yang telah diberikan pemerintah akan sia-sia.

“Apabila kita tidak bisa menjaga semuanya itu. Apalagi kalau kemudian ada yang tidak mau divaksin, maka semua uang yang sudah kita gelontorkan menjadi sia-sia,” jelas Mensos Risma dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana  (BNPB) Tahun 2021 di Jakarta, Selasa (9/3).

Sebelumnya, Risma melihat bahwa dampak dari pandemi COVID-19 yang sudah hampir berjalan selama kurun waktu satu tahun di Tanah Air itu sangat terasa dan membuat angka kemiskinan menjadi lebih berat.

Menurutnya, hal itu terjadi karena pengeluaran masyarakat juga semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan lain dalam kehidupan sehari-hari, seperti bertambahnya pengeluaran untuk alat pelindung diri untuk mencegah penularan COVID-19, akses internet dan sebagainya.

Akan tetapi di sisi lain, mantan Wali Kota Surabaya itu menilai bahwa pandemi COVID-19 juga mengajarkan masyarakat untuk disiplin, peduli kebersihan dan kesehatan hingga mencoba hal baru seperti pembelajaran formal melalui media daring hingga berkembangnya peluang yang besar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis online.

Oleh sebab itu, Risma mengajak agar seluruh komponen tidak hanya melihat dampak buruk dari pandemi COVID-19, akan tetapi juga optimis bahwa masyarakat dapat bersama-sama memerangi penularan virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit corona.

“Mari kita tidak berkecil hati. Semangat terus berjuang terus. Kita buktikan bahwa kita adalah bangsa yang bisa dihargai karena kita disiplin dan kita menjaga protokol dengan ketat,” pungkas Risma.

Sementara,  Kementerian Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Kemendes PDTT melakukan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yaitu dengan rem dan gas yang seimbang.

Hal ini disampaikan Menteri Kemendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam paparan melalui sambungan virtual saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2021 dengan topik evaluasi satu tahun penanganan Covid-19 di Indonesia. Kegiatan ini merupakan rangkaian Rakornas PB hari keempat yang berlangsung di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (9/3).

“Kemendes PDTT melakukan penanganan Covid-19 mengikuti arahan Presiden, yaitu dengan rem dan gas yang dilakukan secara seimbang. Rem dan gas yang dimaksud ialah pencegahan penyebaran Covid-19 dan meningkatkan perekonomian desa dengan penguatan daya beli masyarakat,” ujar Abdul Halim.

Ia menambahkan demi menahan laju Covid-19, Kemendes PDTT menggunakan dana desa melalui kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan membentuk Relawan Desa Tanggap Covid. “Dana desa digunakan untuk kegiatan Desa Tanggap Covid sampai Desember 2020 sekitar Rp3,2 triliun untuk se-Indonesia,” ucapnya.

Dana tersebut digunakan antara lain untuk mengedukasi masyarakat desa terkait Covid-19 dan membangun sarana penunjang lainnya. “Tugas Relawan Desa Tanggap Covid yang pertama adalah sosialisasi kepada masyarakat desa tentang Covid dan menyiapkan sarana prasarana seperti tempat cuci tangan,” ujarnya.

“Tugas lain yaitu mensosialisasikan protokol kesehatan yang sumber referensinya dari BNPB dan penyemprotan lingkungan (menggunakan disinfektan) serta menyediakan ruang isolasi sebanyak 85 ribu tempat tidur yang menangani 191.610 hingga kurun waktu Desember 2020. Ini cukup efektif untuk warga atau pendatang yang datang untuk melakukan isolasi di desa,” lanjutnya.

Kemudian untuk peningkatan ekonomi, penggunaan dana desa digunakan untuk padat karya tunai desa. Program ini memiliki spesifikasi pelibatan keluarga miskin dan penganggur serta kelompok marjinal lain dengan pekerjaan gorong-gorong, pengerasan jalan setapak dan lainnya yang diupah menggunakan dana desa.

“Selain digunakan untuk Padat Karya Tunai Desa, dana desa digunakan sesuai arahan Presiden untuk jaring pengaman sosial yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai) dana desa,” kata Abdul Halim.

Penyaluran dana desa ini berlangsung baik karena dilakukan pendataan dari tingkat RT agar keputusan yang diambil tepat sasaran hingga masyarakat terdampak dan belum mendapatkan jaring pengaman apapun. “Dari pendataan yang dilakukan diperoleh 8 juta warga yang menerima manfaat dari BLT dana desa,” ucapnya.

Selanjutnya untuk tahun 2021 dana desa dilanjutkan untuk penanganan Covid-19, seluruh pendanaan di desa tetap dapat menggunakan dana desa. “Tahun 2021 penanganan Covid di tingkat desa dapat menggunakan dana desa yang terus dimonitor oleh Kemendes PDTT, sampai dengan 8 Maret 2021 penyerapan dana desa secara nasional sebesar 31% atau 23.096 desa,” tutupnya

Rangkaian kegiatan Rakornas PB 2021 diselenggarakan dengan metode tatap muka dan virtual serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Para narasumber dan panitia yang hadir diwajibkan untuk melakukan swab rapid test antigen sebelum menghadiri acara.

Sementara, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa vaksinasi menjadi hal yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat atau imunitas keseluruhan. Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) menyampaikan hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Pihaknya menargetkan sekitar 182 juta masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Namun, masyarakat yang di luar usia 19 tahun ke bawah tidak akan mendapatkannya. “Target tahun ini semuanya bisa divaksinasi dan rate vaksinasi menjadi penting,” ujarnya.

Di sisi lain, Airlanga juga menekankan penanganan pandemi dalam konteks perekonomian. Ia mengatakan bahwa keadaan ekonomi di kuartal kedua mencapai minus lima. Hal ini dikarenakan kegiatan mobilitas masyarakat dihentikan dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Merespons kondisi tersebut, pihaknya mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan adanya stimulus untuk mendorong ekonomi tidak jatuh dalam. Hasil PEN ini cukup terlihat dari meningkatnya tren ekonomi pada Desember mencapai minus dua.

Sementara itu, untuk menunjang perekonomian dalam negeri KPC PEN memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tahap tiga, terhitung mulai Selasa (9/3) hingga Minggu (21/3). Airlangga menyampaikan bahwa PPKM ini bersifat dinamis tergantung lokasi.

“Pembatasan kegiatan skala mikro sifatnya dinamis tergantung pada situasi masyarakat, desa, lurah demikian pula di tingkat provinsi,” tambah Airlangga.

Pada perpanjangan PPKM tahap tiga ini, pemerintah memperluas cakupan wilayah tak hanya di Jawa dan Bali saja, namun ada tambahan tiga provinsi. Ketiga provinsi tersebut yakni Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.

Menindaklanjuti hal ini, pemerintah segera melakukan akselerasi dengan program vaksin Gotong Royong dengan tetap melakukan 3T (tracing, tracking dan treatment). Di samping dari segi ekonomi, Menteri Koordinator Perekonomian mendorong program padat karya sehingga di tingkat desa dan kelurahan aktivitas masyarakat terus berjalan.

Penyelenggaraan Rakornas PB yang dipandu oleh dr. Lula Kamal mendiskusikan evaluasi satu tahun penanganan Covid-19 di Indonesia.  BNPB menghadirkan pembicara lain yaitu Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Kepala BNPB Doni Monardo dan Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

Berbeda dari agenda tahun sebelumnya, peserta Rakornas PB 2021 di tengah pandemi Covid-19 ini hadir secara virtual. Masyarakat juga dapat mengikuti acara ini melalui live streaming BNPB Indonesia melalui kanal Youtube. (red)