Langsung Dapat Tugas Cegah Karhutla

# Enam dari Tujuh Kepala Daerah Dilantik Gubernur Sumsel

PALEMBANG, SIMBUR – Bupati dan wakil bupati terpilih yang baru saja dilantik, langsung mendapat tugas dari Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru. Tugas yang diberikan di antaranya, mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah masing-masing. Selain itu, Bupati juga diminta agar tidak meninggalkan daerahnya serta menyampaikan RJMD selama enam bulan ke depan.

Gubernur Herman Deru mengatakan, masyarakat tengah menanti kepepimpinan baru. Dalam tugas ada hirakki, baik pemerintahan dan satgas. “Seperti Satgas Covid-19, kepala dan wakil bupati sebagai kepalanya harus mengelola dengan baik. Apalagi ada 10 kabupaten/kota rawan karhutla. Jadi jangan terlalu banyak meninggalkan tempat. Jangan terlalu banyak bupati di Jakarta. Rakyat butuh pelayanan. Dalam enam bulan pertama harus menyampaikan RPMD, itu rencana dari sebuah proses,” cetus Gubernur saat pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih pilkada secara serentak di Griya Agung Palembang, Jumat (26/2) siang.

Dikatakan Deru, hasil pemilihan kepala daerah serentak 2020, akan memimpin sampai dengan hasil pilkada 2024. Massa jabatan terasa pendek, tetapi pasti ada pembahasan dan pengkajian lagi.

“Setelah menerima amanah sebagai kepada daerah, dari enam kabupaten di daerah. Maka aturlah RPMD, aturlah sesuai dengan kondisi terkini agar menghasilkan dari proses menjadi produk yang benar,” tukas Deru.

Diketahui, pelantikan 12 bupati dan wakil bupati di enam Kabupaten/kota dihadiri langsung 5 bupati dan 6 wakil bupati terpilih. Pasalnya, salah satu Bupati OKU, hadir secara virtual saja yang kini tengah menjalani isolasi terpapar Covid-19. Para bupati dan wakilnya yang diambil sumpah jabatan dan pelantikan, yakni Bupati OKU Timur H Lanosin ST dan wakilnya HM Adi Nugraha Purna Yudha SH.

Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar SH dan wakilnya H Ardani SH MH. Bupati Musi Rawas Ir Hj Ratna Machmud dan wakilnya Hj Suwarti Sip. Kemudian Bupati OKU Selatan, Popo Ali Martopo Bcom dan wakilnya Sholehien Abuasir SP MSi.

Berikutnya, Bupati Muratara H Devi Suhartoni dan wakilnya H Innayatullah. Terakhir Bupati OKU Drs H Kuryana Aziz, hadir secara virtual tengah menjalani isolasi, hanya Wakil Bupati OKU, Drs Johan Anuar SH MH hadir langsung di Griya Agung.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut dihadiri Forkopimda Sumsel dan daerah. Dari  hasil pilkada serantak tahun 2020 lalu, maka bupati dan wakil bupati di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas, OKU Selatan, Kabupaten OKU, Kabupaten Muratara, OKUT, akan menjalani masa jabatan dari 2021-2024. Sesuai SK Mendagri RI No 161.16-363 tahun 2001, tentang perubahan No 31.16-254 tentang pengesahan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020 di Sumsel.

Gubernur mengutarakan, sumpah jabatan dalam pelantikan yang diucapkan para bupati dan wakil bupati ini, menanggung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, menyelamatkan Pancasila dan UUD 45, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

“Sumpah ini disaksikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang maha itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini diucapkan dengan kesadaran sepenuhnya dan kemauan yang sungguh-sunguh. Janji kepada tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keiklasan dan kejujuran,” cetus Deru.

Pelantikan bupati dan wakilnya, dari enam kabupaten, merupakan hasil pelaksanaan pemilihan serentak di tujuh kabupaten tahun 2020.

“Ada satu Kabupaten Pali, saat ini masih menunggu keputusan di MA. Dilanjutkan ke proses pengangkatan dan pelantikan sampai keluar hasil putusan MK. Telah selesai pemilihan serentak berkat kerja keras kita bersama. Namun yang paling penting, Sumsel menorehkan sejarah, sebagai Provinsi zero konflik. Alhamdulilah teruji dengan jelas kedewasaan politik Sumsel, tanpa ada konflik fisik,” jelas Deru.

Deru juga berpesan kepada bupati yang lama atau yang baru agar menjaga kerukunan. “Pesan saya, pertama jaga kerukunan antara kepala dan wakil kepada daerah. Kerukunan berikutnya dengan forkopimda, kerukunan dengan legislatif, kerukunan dengan jajaran, dan paling penting, kerukunan dengan masyarakat, itu jadi tanggung jawab kita,” pintanya.

Mantan bupati OKU Timur ini mengibaratkan kepala dan wakil kepala daerah ini seperti pasangan suami istri, perbedaan hal biasa, tidak jadi masalah, dan tidak menjadi konflik sampai terdengar luas.

“Tentu kami akan menggunakan kewenangan sesuai aturan, jika terjadi konflik antar kepala dan wakil kepala daerah. Kerukukanan adalah modal, tanpa itu kita tidak bisa menyelesaikan masalah baik di lapangan dan administrasi,” timbangnya.

Begitu pula kerukunan dengan tataran lain, forkopimda, legislatif, apalagi masyarakat. “Untuk mencamkan hal ini, sekembalinya nanti ke daerah masing-masing, langsung bertugas. Lebih spesifik, saya berpesan kepada kepala daerah, agar jadi pemimpin yang mudah dijangkau. Jangan terlalu jauh, meletakan jarak dengan yang kita pimpin, pemimpin harus jadi panutan dan teladan bagi masyarakatnya,” harapnya.

Usai pelantikan jabatan dilakukan penandatanganan pakta integritas. Disaksikan Wakil Gubernur Sumsel, Pangdam II/Swj, Kapolda Sumsel, Wakajati, DPRD, Pengadilan Negeri, dan Kemenag. Selanjutnya, Ketua Penggerak PKK Sumsel, Danrem 044/Gapo, Danlanal, Danlanud, serta Bupati-Wakil Bupati se-Sumsel. (nrd)