Ketua SMSI Sumsel Sayangkan Oknum Protokol Pemkot Palembang Tantang Wartawan

PALEMBANG, SIMBUR – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumsel, Jon Heri SSos menyayangkan tindakan staf Bagian Protokol Setda Pemkot Palembang berinisial A yang mengintimidasi wartawan saat meliput ke rumah dinas Wali Kota Palembang.

“Kami sangat menyayangkan atas perlakuan dari petugas protokol walikota itu. Seharusnya dia menyiapkan tempat  press conference sesuai SOP WHO. Karena  semua tahu bahwa virus Covid-19 sedang mewabah. Saya selaku Ketua SMSI Sumsel sangat mengecam perbuatan oknum itu yang menantang wartawan untuk berkelahi dan mengancam wartawan tersebut,” ungkap Jon Heri dalam siaran persnya, Kamis (2/4).

Menurut Jon Heri, perbuatannya sangat tidak mencerminkan profesional dalam melaksanakan tugas keprotokolan. “Saya minta kepada wartawan yang diancam tersebut agar segera melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian agar kasus ancaman ini dapat diproses secara hukum,” ujar Jon Heri.

Diketahui, kejadian usai Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menggelar rapat laporan percepatan penanganan Covid-19. Rapat diadakan di rumah dinas Walikota, Jl Tasik Palembang, Kamis (2/4). Konferensi pers terkait hasil dari rapat, puluhan wartawan yang meliput dikumpulkan dalam satu lokasi sehingga berdesakan tanpa jarak dan berkerumun. Hal itu membuat kericuhan puluhan wartawan yang biasa bertugas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Saat kericuhan terjadi, saat salah satu petugas Protokol tidak terima dengan keresahan yang disampaikan wartawan. Petugas  tersebut membentak dan menantang salah satu wartawan media online di Sumsel untuk keluar dari lokasi rapat.

Beberapa kali oknum tersebut dan staf lain memanggil wartawan untuk keluar dan seakan mengajak berkelahi. Oknum tersebut menantang dan menyebutkan bahwa dirinya berasal dari salah satu suku di Sumatera Selatan dan tidak takut dengan siapapun.

Sementara itu,  Staf Khusus Walikota Bidang Media dan Informasi, yang namanya tak ingin disebutkan, apa yang dilakukan protokol acara memang salah. Wartawan dikumpulkan berdesakan tanpa jarak yang menjadi standar WHO untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Menurutnya, sesuai instruksi Dewan Pers, wartawan diminta mengikuti serta menjalani prinsip-prinsip protokol kesehatan tentang penanganan Virus Corona agar tidak tertular Covid-19. “Jadi tidak ada salahnya jika wartawan yang ingin wawancara meminta bantuan protokol untuk diatur jaraknya sama seperti mereka mengatur tempat duduk para pejabat Pemkot Palembang,” sampainya.

Apa yang dilakukan semata-mata untuk melindungi semua wartawan termasuk Walikota dari penyebaran Covid-19. Tapi, wartawan malah dibentak dan ditantang. “Wajar jika teman-teman mengatakan kami juga manusia. Bukan hanya pejabat yang butuh perlindungan. Kami juga butuh perlindungan,” ungkapnya.

Sementara itu, R, wartawan yang ditantang mengaku, meminta kepada protokol untuk mengatur jarak saat peliputan rapat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona. “Pertama saya minta dengan salah satu petugas untuk diatur sama seperti posisi duduk pejabat yang mengikuti rapat. Katanya dua mau laporan dulu,” ungkapnya.

Tapi saat dipanggil untuk konferensi pers, sejumlah wartawan dikumpul berdekatan dan sempat membuat resah para wartawan yang datang demi menyampaikan informasi terkait perkembangan Covid-19 di Kota Palembang. “Kalau kami sebenarnya sudah biasa diperlakukan tidak pantas karena memang tugas kami hanya untuk mencari informasi untuk masyarakat. Tapi ini persoalannya lain. Di tengah kondisi pencegahan Covid-19. Apa yang kami lakukan cuma untuk saling menjaga, termasuk menjaga Walikota dan para pejabat. Karena kebijakan mereka sangat penting untuk disampaikan ke masyarakat,” tandasnya.(red)