Anggaran Karhutla Sumsel Dikabarkan Habis, 850 Personel Diterjunkan 10 Hari sampai Turun Hujan

# Padamkan Api, Hilangkan Asap

PALEMBANG, SIMBUR – Bukan hanya wilayah Sumatera Selatan saja yang diselimuti asap. Akan tetapi, dana bencana pun pun diduga berkabut. Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya mengatakan, secara taktis, untuk dana talangan tersebut akan diambil dari anggaran bencana alam yang ada di pemerintah kabupaten/kota, termasuk Pemprov Sumsel. Akan tetapi proses mengeluarkannya disesuaikan situasi dan kebutuhan. “Nanti ada dari pemda ada dana-dana bencana alam. Kami akan kordinasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan,” ujarnya.

Terkait dana talangan bencana, Mawardi mengatakan, dana itu selalu ada dan disiapkan setiap tahun oleh Pemprov Sumsel. “Memang disediakan Pemprov Sumsel setiap tahun. Akan tetapi, untuk pengeluarannya kan sesuai dengan situasi dan kebutuhan itu. Kami (juga) sudah bersurat ke pusat bahwa kemarau ini Sumsel agak banyak (titik api). Soal jumlahnya (APBN) nanti akan kami ajukan. Sebanyak-banyaknya akan diajukan,” terangnya.

Dilanjutkan Wagub, musim hujan saat ini ada perubahan dan mundur dari waktunya. Oleh karenanya itu di luar dari perkiraan seluruh stakeholder yang ada. “Tetapi tidak boleh hanya (pasrah) begitu saja. Kapolda dan Pangdam tentu akan mengambil inisiatif bahwa kondisi saat ini tidak boleh dibiarkan. Sebab itu sudah disampaikan ke Gubernur dan kami (berdua) sepakat bahwa Gubernur siap tanggung jawab tentang Pemprov Sumsel terhadap masyarakat dan tentang menyiapkan bekal-bekal bagi petugas di lapangan,” lanjut Mawardi.

Habisnya anggaran karhutla tersebut dibenarkan Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan usai digelarnya apel pergeseran pasukan penanggulangan karhutla di lapangan Mapolda Sumsel, Jumat (25/10). “Terhitung dari tanggal 31 (September) habis. Sekarang kami masih utang-utang dulu. Tolong doa agar hujan cepat turun,” ujarnya.

Diakui, saat ini satgas karhutla masih menemui kendala dalam upaya pemadaman lahan di beberapa wilayah di Sumsel. “Pertama karena situasinya kering. Kedua, lahannya adalah gambut, dimana jika masih berasap maka masih ada api di bawah. Jika terkena angin, itu akan hidup kembali, padahal disirami juga oleh water bombing dan hujan buatan beberapa waktu lalu. Ketiga, titik air untuk water bombing cukup jauh. Pulang perginya bisa 10 sampai 15 menit. Kalau idealnya 5 sampai 7 menit, sehingga lebih cepat menyirami lokasi yang masih besar potensi apinya,” ungkapnya.

Terkait penambahan waktu darurat asap untuk 10 hari kedepan, Pangdam berharap agar petugas yang akan membantu tim satgas akan berjalan maksimal. “Saya berharap 10 hari ini efektif, karena diharapkan petugas ini membantu satgas di lapangan. Mudah-mudahan bisa melokalisir api yang ada. Kami hanya bisa melokalisir disamping dipadamkan oleh water bombing secara terbatas. Sejak semalam titik api bertambah, disebabkan ada bara api yang terbawa angin ke lokasi-lokasi yang baru disampingnya. Jadi satu lokasi itu titik apinya bisa banyak. Itu masih di sekitar area perkebunan yang belum ditanam,” katanya.

Di tempat yang sama, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Firli Bahuri mengatakan jika sesuai dengan hasil diskusi dan evaluasi seluruh stakeholder yang terlibat, situasi karhutla menjadi perhatian semua pihak. Maka disepakati bahwa perlu penebalan dan penambahan personel yang akan tergabung dalam satgas karhutla.

Hari ini sudah diberangkatkan 850 personel, dimana empat dari komando, 50 dari Pemda, 300 anggota TNI dan 500 dari Polda Sumsel. Semoga apa yang dilakukan akan mendapatkan manfaat dan tentu situasi kembali pulih dan kebakaran menjadi turun, sehingga situasi kembali menjadi aman, nyaman, dan kondusif,” katanya.

Disampaikan juga, untuk sementara yang akan digerakkan sesuai dengan kesepakatan Kapolda, Pangdam dan didukung anggaran oleh Pemprov Sumsel, untuk tahap pertama itu sepuluh ha. “Tapi tentu nanti akan ada evaluasi dari Dansatgas Karhutla yang akan melihat situasi setiap hari apakah jumlah hotspot menurun dan dapat dikendalikan, atau perlu perpanjangan. Itu yang akan dievaluasi setelah sepuluh hari (ke depan). Tetapi yang pasti, Pemprov Sumsel, Kodam II/Sriwijaya, dan Polda Sumsel sepakat dan serius menangani masalah karhutla,” jelasnya.

Terkait pelaku pembakar lahan yang sudah dan sedang menjalani proses hukum, dipastikan jika Polda Sumsel telah melimpahkan pelaku dan berkas perkara ke Kejaksaan.

Para tersangka sudah kami ajukan ke pengadilan baik yang di MUBA, Banyuasin, OKI, dan OKU. Itu sudah tahap di Kejaksaan karena kami sudah melimpahkan tersangka dan barang bukti. Sehingga nanti kami tinggal menunggu proses penyusunan pra tuntutan dari Kejaksaan dan sampai ke persidangan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati mengatakan, pihaknya mendapat informasi bahwa dana karhutla yang ada di satuan TNI/Polri sudah habis digunakan untuk melakukan upaya pemadaman api dan segala kebutuhannya.

“Memang anggaran untuk karhutla sudah habis. Sehingga memang harus ada langkah percepatan program-program dari Gubernur untuk perhatiannya. Apakah diambil dari (dana) bencana atau bagaimana nanti, harusnya ada perhatian,” ujarnya kepada Simbur usai Rapat Paripurna pengucapan Sumpah pimpinan DPDR Sumsel, Rabu (23/10).

Pastinya, lanjut Anita, anggaran karhutla tidak sepenuhnya tanggung jawab APBD, karena berasal dari APBN juga. Namun ada porsi-porsi tertentu, seharusnya anggaran tersebut ada di dalam APBD. “Dengan kondisi seperti ini, kami tentu berharap Pemprov Sumsel bersama DPRD Sumsel untuk tanggap tentang hal itu ke depannya. Lebih baik pencegahan daripada menanggulangi,” tegasnya.(dfn)