Drama Peradilan Agama

Praktik maladministrasi mulai mencoreng wajah Pengadilan Tinggi Agama (PA) Klas 1A Kota Palembang. Modus itu terendus dari sidang cerai gugat yang tidak wajar, lucu dan menggelikan. Sang suami telah mengajukan cerai talak dan tinggal ikrar tiba-tiba mendapat panggilan sidang cerai gugat istri yang diduga hasil rekayasa kakak iparnya. Sementara, suami tidak lagi mengetahui di mana keberadaan sang istri. Kacaunya register di portal resmi dan persuratan hingga melibatkan keberpihakan oknum orang dalam membuka tabir buram sistem peradilan agama. Berikut laporan Simbur Sumatera selengkapnya.

 

……….

 

 

PALEMBANG, SIMBUR – Gugatan dari Juliet (nama disamarkan) kepada suaminya Romeo (juga disamarkan) tercatat dengan register nomor perkara 2xxx/Pdt.G/20xx/PA.PLG. Gugatan cerai tersebut diduga direkayasa kakak kandung penggugat, bekerja sama dengan oknum pegawai pengadilan agama yang diketahui masih memiliki hubungan keluarga. Sementara, penggugat sendiri tidak diketahui di mana keberadaannya dan tidak bisa dihadirkan dalam persidangan.

Diketahui sebelumnya, Romeo sang suami justru sudah melayangkan gugatan cerai talak kepada istrinya Juliet dengan nomor perkara 1xxx/Pdt.G/20xx/PA.PLG. Gugatan cerai talak itu sudah resmi diputuskan PA beberapa waktu lalu, kini tinggal menunggu ikrar talak dan surat cerai.

Dagelan peradilan tersebut ditanggapi dingin oleh kuasa hukum tergugat, Rustam H Saleh yang ikut menghadiri sidang gugat cerai pihak Juliet di PA Kota Palembang, Rabu (2/1). Menurut Rustam, hal itu terjadi karena ketidakjujuran penggugat atau sanak saudara (kakak kandung) Juliet selaku penggugat cerai.

Dijelaskan Rustam, pihaknya heran karena kliennya mendapat gugatan dari mantan istrinya, padahal gugatan cerai talak pertama telah putus dan tinggal menunggu ikrar saja. “Munculnya gugatan baru itu masalahnya mereka (pihak penggugat) tidak mengerti. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1/1974 pasal 73, jika istri mengajukan permohonan seharusnya itu dilakukan di tempat (domisili) istrinya (bukan di Palembang). Jadi, gugatan mantan istri klien kami batal demi hukum,” tegasnya.

Terkait gugatan cerai palsu, pejabat PA Klas 1A Palembang yang tidak ingin disebutkan namanya membantah jika hal tersebut bukanlah hal yang tidak wajar. Aplikasi pendaftaran gugatan tidak bisa mendeteksi hal tersebut. “Itu tidak (tidak terdeteksi). Tidak ada masalah, ini bukan masalah administrasi,” ujarnya.

Panitera Muda PA, Drs Sahim menegaskan jika oknum tersebut tidak ada di PA. “Kalau oknum nakal di pengadilan agama tidak ada. Kami kan masalah rumah tangga. Terkait dugaan maladministrasi juga tidak ada. Belum ditemukan (oknum),” ujarnya kepada Simbur di ruangannya, Rabu (9/1).

Dirinya tidak menjamin jika oknum tersebut dari luar PA. “Kalau di luar (lembaga) saya tidak tahu yah. Tapi kalau kami bersih dan itu bisa dibuktikan. Karena untuk ngobrol dengan para pihak itu tidak boleh karena langsung akan ditegur pimpinan. Contohnya, kamu karena dari media, boleh ketemu saya. Tapi kalau pengacara itu tidak boleh masuk ke ruangan saya. Itu langsung ditegur,” katanya sembari memastikan jika para pihak dan pengacara tidak boleh ke ruangan hakim.

Terkait aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) online yang digunakan di PA, Sahim mengatakan jika itu dari Mahkamah Agung (MA). “Itu sudah paten dari MA. Jadi apapun yang diperintahkan oleh MA, kami nurut. Jadi setiap perkara yang diinput itu langsung bisa diketahui oleh MA. Sejauh ini, tidak ada kendala dengan aplikasi itu,” bebernya.

Saat akan ditelusuri lebih jauh, tiba-tiba Kepala PA, Drs H Syamsulbahri SH MH datang tanpa bersedia dikonfirmasi dan langsung menanyakan surat (tugas) wartawan. “Ada surat untuk itu (untuk wawancara),” tanyanya. Saat ditunjukkan kartu pers, Ketua PA malah menampik. “Kami paham Anda (dari) pers. Tetapi tetap harus ada hitam di atas putih kalau ingin wawancara di sini (PA). Tidak sembarang. Di sini perkara perceraian,” jelasnya. Ketika ditanya bahwa maksud Simbur mencari informasi adalah tentang sistem SIPP, Ketua PA mengarahkan ke panitera. “Nah, mestinya ke panitera,” terangnya. (dfn)

 

 

(Baca berita selengkapnya di surat kabar Simbur Sumatera edisi XVII)