Jelang Pemilu 2019, Sumsel Aman dan Kondusif

PALEMBANG, SIMBUR -Wilayah Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini masih tetap aman dan kondusif  terbebas dari  segala bentuk ancaman dan gesekan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta gangguan yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama. Hal tersebut diungkapkan Gubenur Sumatera Selatan H Herman Deru dalam sambutannya ketika menghadiri Silaturahmi Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di  Griya Agung Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Senin (21/1).

Gubernur menyampaikan, semua berkumpul disini untuk mendengarkan arahan dan bersilahturahmi dengan Menhan RI dalam rangka meningkatkan rasa persaudaraan antara pejabat di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk para pejabat TNI Polri agar tercipta sinergitas yang solid dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di Wilayah Prov. Sumsel yang samapai saat ini masih tetap Zero conflict.

“Sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu memilih anggota Legislatif dan memilih Presiden dan Wakil Presiden, maka mari kita rapatkan barisan untuk menjaga wilayah Sumsel agar tetap kondusif serta berhasil dan suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019,” ungkapnya

H Herman Deru menegaskan, kondisi tersebut dapat tercipta  tidak lain karena terjalinnya kerjasama yang baik antara ulama, umara dan umat. Serta peran dari TNI dan Polri yang tetap konsisten menjaga keamanan dan kenyaman di wilayah Sumatera Selatan. “Kami di Sumsel selalu guyub. Bersama ulama, umara dan umat. TNI dan Polri. Sampai saat ini Sumsel zero konflik,” ucap H Herman Deru.

Herman Deru menegaskan, saat ini masyarakat Sumsel sangat berbangga karena banyak putra daerah yang diberikan kepercayaan mengemban tugas negara di tingkat pusat seperti Menhan Ryamizard Ryacudu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan masih banyak lagi.

“Kita sangat bangga pada rezim ini banyak pejabat negara yang ada di pusat, mudah-mudahan ini akan memberikan motivasi bagi kita warga Sumsel agar tetap mejaga keamanan dan keamanan di daerah ini,” tambahnya.

Di lain pihak Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan, S.IP, M. Hum dalam laporannya  menyebutkan, mereka yang hadir dalam kegiatan tatap muka  Mentri Pertahan RI kali ini anggota TNI sebayak 200 orang ditambah dengan pejabat daerah sebanyak 30 orang. “Kami sangat senang atas kehadiran pak Menhan. Dan kita berharap jalannya  Pileg dan Pilpres di Sumsel. harus aman, damai dan sejuk,” harap Pangdam.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam mengatakan, mengingat pentingnya materi yang akan disampaikan oleh Bapak Menhan RI, kepada para Dansat agar mengikuti, menyimak dan memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. “Tekad kami para pejabat TNI, Polri dan Pemda untuk Pemiluserentak tahun 2019 agas sukses, aman, nyaman dan sejuk sehingga Sumsel tetap kondusif dan zero konflik,” tegas Pangdam.

Sementara itu, Menhan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu dalam materinya menegaskan, fungsi kementerian pertahanan menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan.

Lebih lanjut Menhan menegaskan ideologi Pancasila harus tetap ditanamkan dihati sanubari rakyat Indonesia sebagai bentuk pencegahaan paham radikalisme dan terorisme. Karena itu sejak empat tahun silam, dirinya  meminta pada Presiden agar perpeloncoan yang diadakan di sekolah dan perguruan tinggi dihapus dan diganti dengan bela negara.

“Mindset kita harus diubah. Perpeloncoan diganti dengan dasar bela negara. Kita sudah koordinasi dengan Mendikti dan Mendikbud. Sudah empat tahun kita jalankan,” tambahnya.

Pencegahan paham radikalisasi melalui pendidikan lanjut dia sangat  penting. Karena itu, bela negara harus dijalankan dari semua tingkatan pendidikan mulai dari  SD hingga Mahasiswa di perguruan tinggi. “Radikal musuh manusia, musuh negara.  Karena itu harus diingatkan terus melalui pendidikan dan mimbar agama,” tegas Menhan.

Menhan menambahkan, kekuatan utama yang ada dibangsa ini adalah persatuan. Namun persatuan harus dikelola dengan baik. Mengingat  ada ancaman yang akan menggerus dan kesatuan bangsa dengan cara merongrong ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

Yang patut diwaspadai adalah ancaman teroris generasi ke tiga. Militan asing Foreign Terrorist Fighter yang kembali dari Syria dan Irak setelah  ISIS terpukul dari Irak dan Syria. Mereka kembali ke negara masing masing di asia timur. Seperti Indonesia, Filipina dan Malaysia,” tambahnya.

Menghadapi Pileg dan Pilpres 2019 mendatang, Menhan mengajak  agar semua pejabat TNI dan Polri serta kepala daerah di Sumsel dapat menciptakan  rasa aman dan kondusif. “Pemilu jangan sampai buhuh bunuhan, jangan sampai negara ini pecah. Kalau sampai berdarah darah dak usalah pemilu diadakan. Apalagi  kalau sampai negara ini sampai pecah,” tegas Menhan.

Menhan juga mengajak jajaran aparat untuk hidup dengan profesional. Profesional terhadap Allah yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangnnya. Kemudian profesional sebagai manusia dan selaku pejabat atau aparat menjalankan tugas dengan baik sebab tidak  akan dikenakan sanksi. “Kejahatan akan meraja lela jika orang baik tidak melakukan sesuatu. Saya tegaskan  NKRI harga mati,” tandasnya.

Menhan menyampaikan rasa gembiranya dapat bersilaturahim dengan para pejabat TNI, Polri dan Pemda Sumsel dalam menjalin hubungan baik. “Sebagai manusia dan pejabat kita harus profesional sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnyadapat berjalan sesuai dengan keinginan dan bisa mensejahterahkan rakyat, bangsa dan negara”, terangnya.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa kedudukan TNI sebagai komando utama pertahanan negara, merupakan bagian daripilar arsitektur Hanneg yang disusun Menhan, sedangkanMenhan sebagai kontrol demokratis terhadap kekuatan militer, mendesain startegis pertahanan negara dibidang Alutsista, kebutuham Alutsista berdasarkan strategi pertahanannegara saat ini.

“Dua konsep grand strategi besar yaitu grand strategi ekonomi dan grand strategykeamanan atau strategikeamanan nasional. Dalam hal ini, Pemda adalah bagian tidak terpisahkan dari turunan grand strategi besar pemerintah pusat didaerah yang muaranya adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang madani (Civil Society) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” jelas Menhan RI.

Hadir mendampingi Menhan Jenderal (Prun) Ryamizard Ryacudu Menhan RI. Letjen TNI Thamrin Marzuki Irjen Kemhan. Brigjen TNI Tandyo Dir Bela Negara Kemhan RI. Brigjen TNI Totok Sugiharto Kapuskompublik Kemhan RI. Brigjen TNI Yudhy Chandra Jaya Karo TU dan Protokol Kemhan RI. Kolonel Inf Wahyudin Kabag Protokol Kemhan RI.(kbs)