Kader Harus Berani Berkorban untuk Partai

PRABUMULIH, SIMBURNEWS – Walau pemilihan legislatif (pileg) baru dimulai tahun depan (2019), namun Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sumatera Selatan (Sumsel) sudah memasang target untuk merebut kursi kepemimpinan DPRD kota Prabumulih dan Kabupaten PALI.

Namun, hal itu masih sulit teralisasi jika tidak diikuti oleh pengorbanan para kader, baik materi, tenaga, atau pikiran. Oleh karenanya, Sekretaris DPW Partai Nasdem Sumsel, Hamzah Syakban mewanti-wanti seluruh kader untuk siap bekerja keras dan berkorban untuk membesarkan partai.

“Kalau yang uang, yah berkorbanlah uang. Tidak punya uang, korban tenaga, waktu dan pikiran. Tapi yang tidak mempunyai semuanya, silahkan berkorban dengan doa,” ujarnya dalam acara pelantikan Komite Saksi Nasdem (KSN) Prabumulih dan Pali,  di RM Siang Malam, Senin (5/3).

Imbauan itu bukan tanpa sebab, karena menurut Hamzah, Pileg 2014 lalu Partai Nasdem mendapat kursi di Dewan, hanya saja tidak cukup untuk mendongkrak kadernya menjadi ketua DPRD. “Kita belum menang di Pileg 2014 lalu. Hanya tiga kursi dan dua kursi di Pali.  Pileg berikutnya (2019), Partai menargetkan enam kursi untuk DPRD Prabumulih dan lima sampai enam kursi di DPRD Pali,” serunya dan menambahkan  jika capaian tersebut akan mampu mengangkat Darmi (anggota DPRD Pali) menjadi ketua.

Selain itu, untuk memuluskan langkah tersebut, DPW Partai Nasdem membentuk KSN yang bertugas mengawal jalannya Pileg, Pilkada, Pilpres mendatang.  “KSN harus diperkuat. Harus juga membekali diri dengan pengetahuan tentang aturan pemilu. Anggota KSN jiga harus berani beradu argumentasi dalam mempertahankan hak,” tegasnya.

Sementara, Ketua KSN DPW Nasdem Provinsi Sumsel, H Eddy Rianto menegaskan bahwa setiap DPD Nasdem wajib membentuk KSN.  “Semua KSN ditugaskan untuk memenangkan partai dan menjadi saksi di Pilkada serentak,” ungkapnya.

Masih kata Eddy, ada tujuh fungsi strategis pengawasan yang akan dilakukan, yaitu monitoring parpol mendidik para pemilih Nasdem,  penggalangan suara, pemetaan pemilih, dan mencegah pelanggaran.

“Paling penting adalah pengawalan pemungutan hingga penghitungan suara, serta memastikan kesiapan alat bukti yang dibutuhkan untuk sengketa Pemilu,” pungkasnya. (mrf)