Opini

JAKARTA, SIMBUR – Gagasan transformasi paradigma advokat sebagai officium nobile kembali mengemuka. Kali ini disampaikan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum, yang menilai bahwa martabat profesi advokat hanya bisa dipulihkan melalui pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir: kurikulum Pendidikan Profesi Advokat (PPA) dan sistem pengawasan etik yang independen. Pandangan Prof. Latif ini sejalan dengan pernyataan Pendiri Peradi Profesional, Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum, yang…

Oleh Dr Indah Riyanti SPd SH MH Deklarasi organisasi advokat Peradi Profesional pada 5 Maret 2026 di Jakarta menjadi salah satu peristiwa penting dalam dinamika profesi hukum di Indonesia. Kehadiran organisasi advokat baru selalu memantik perdebatan: apakah ia sekadar menambah fragmentasi organisasi profesi, atau justru membuka ruang pembaruan bagi profesi advokat itu sendiri. Namun jika dilihat dari pesan yang dibawa para pendirinya, deklarasi organisasi ini tidak semata-mata tentang pembentukan institusi baru. Ia mencerminkan kegelisahan yang…

Catatan Seorang Deklarator Peradi Profesional Oleh DR. Hendra Dinatha, S.H., M.H.   Artikel ini menganalisis kebutuhan mendesak akan lahirnya paradigma baru profesi advokat Indonesia di abad ke-21 dalam konteks perubahan sistem hukum, krisis etika profesi, serta transformasi sosial yang lebih luas. Melalui pendekatan normatif- kritis dengan landasan teori profesi, rule of law, dan etika hukum, tulisan ini menelaah posisi advokat sebagai salah satu pilar utama negara hukum yang memikul fungsi konstitusional menjaga rasionalitas hukum, keadilan…

Oleh Prof Dr Drs H Henri Subiakto SH MSi Hari ini tanggal 2 Januari 2026, UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) dan revisi KUHAP baru mulai berlaku resmi. Ini mengkhawatirkan. Salah satunya ada aturan baru terkait larangan Penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, atau lembaga negara. Beberapa tahun kemarin norma ini sudah tidak ada karena dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK), namun sekarang norma larangan pidana ini ada lagi di KUHP Baru sehingga bisa menjerat banyak…

Oleh Dr Ketut Sumedana (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)   KEJAKSAAN RI di bawah kepemimpinan ST Burhanudin telah mereformasi diri, baik secara kelembagaan terkait dengan penataan SDM. Yang paling menonjol dan terlihat adalah kinerja yang dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia; Penguatan kelembagaan dimulai dengan penataan SDM, dibangun merit System yang sangat ketat. Mulai dari assesment sampai pada penempatan yang harus melalui tahapan dan pendidikan yang selektif. Penerapan reward dan punisment juga sangat tegas dilaksanakan…

Oleh TM Luthfi Yazid Mengapa pers sekelas Tempo mendapatkan teror? Apa sebab Tempo diintimidasi? Dimana letak kemerdekaan pers yang dijamin oleh Konstitusi, UUD 1945? Apa implikasinya terhadap demokrasi dan klaim bahwa Indonesia adalah negara hukum? Majalah legendaris Indonesia yang bernama Tempo mendapatkan teror dengan dikirimi kepala babi dan dikirimi bangkai tikus. Apa pelajaran dan hikmah dari kasus teror dan intimidasi kepada pers seperti ini? Pertama, sudah jelas bahwa kemerdekaan pers dijamin oleh Konstitusi, UUD 1945…

Oleh Firdaus DISRUPSI teknologi kian menjadi-jadi ketika organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) genap berusia sewindu pada Jumat, 7 Maret 2025. Disrupsi tidak kunjung mereda, bahkan memasuki babak baru: disrupsi multidimensi. Ciri multidimensi ditandai dengan serangan dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi media dilumpuhkan satu sama lain. Dari sisi bisnis, keredaksian, jurnalisme, distribusi dan sistem pemasaran. Persaingan antar platform media tidak terelakkan. Persaingan semakin luas antar perusahaan pers, media sosial, dan bahkan media global,…

# Skandal Minyak Ilegal dan Batu Bara, Korupsi Anggaran Daerah hingga Kejahatan Perbankan   TAHUN 2024 mencatat sejumlah peristiwa penting yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Rangkaian fakta dan peristiwa tak luput dari pantauan SimburSumatera.com di tahun politik ini. Mulai dari kebakaran sumur minyak ilegal di Musi Banyuasin, banjir bandang di empat kabupaten di Sumsel, kecelakaan transportasi sungai, pembunuhan sadis di Kota Palembang, korupsi anggaran dan uang negara di pemerintah daerah, serta kejahatan perbankan berkelanjutan….

Oleh Joko Sudarmawan Membaca tulisan Dr Aqua Dwipayana yang berjudul “Tidak Sampai 24 Jam di Bandung terkait Wisuda, Ero dari Bangkok ke Ambon”, terasa sayang apabila saya tidak ikut berkomentar. Tahun 2024 mungkin menjadi salah satu tahun yang cukup penting bagi Mas Savero “Ero” Karamiveta Dwipayana. Sejak awal tahun hingga menjelang akhir 2024, Mas Ero banyak terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan ilmu yang sangat dikuasainya, yakni Ilmu Komunikasi. Jadwalnya padat sekali. Ketemu dengan ribuan…