Opini

Langkah politik Joko Widodo memperkuat PSI di daerah memicu alarm bagi stabilitas kabinet. Isu perombakan kabinet (reshuffle) Juni ini mencuat sebagai upaya meredam gejolak di akar rumput dan menjinakkan liarnya kurs dolar. Oleh Firdaus DI bawah langit daerah yang kian temaram, piring-piring nasi rakyat makin menyusut. Tekanan ekonomi, melambungnya harga barang pokok, dan redupnya daya beli bermuara pada satu muara yang sama: penurunan kualitas hidup masyarakat di daerah. Namun, potret buram di lapisan bawah ini…

# Catatan atas Pidato Ketua Umum DPN Peradi Profesional pada Pelantikan Pengurus 8 Mei 2026 Oleh Dr. Hendra Dinatha, S.H., M.H. PERUBAHAN besar dalam lanskap hukum Indonesia pada abad ke-21 sesungguhnya tidak hanya menghadirkan tantangan bagi negara dan lembaga peradilan, tetapi juga mengguncang fondasi profesi advokat itu sendiri. Digitalisasi ekonomi, munculnya kecerdasan buatan (artificial intelligence), perkembangan transaksi lintas yurisdiksi, hingga transformasi sistem pembuktian elektronik telah melahirkan bentuk-bentuk relasi hukum baru yang tidak lagi dapat dijawab…

Oleh Jon Heri Potongan video berdurasi 11 detik itu beredar cepat. Di berbagai platform media sosial, cuplikan pernyataan Jusuf Kalla tentang konflik Poso muncul dengan narasi yang seragam: ia dituduh menyalahkan kelompok agama tertentu sebagai pemicu kerusuhan. Tagar provokatif menyertainya. Akun-akun anonim menjadi penggerak utama penyebaran. Namun, seperti kerap terjadi di era digital, yang viral tidak selalu utuh. Dalam forum rekonsiliasi, JK justru berbicara panjang tentang kompleksitas konflik Poso. Ia menyebut faktor politik, ekonomi, ketimpangan…

Oleh Firdaus   Di bawah langit Teheran yang muram, retorika perang bukan lagi sekadar gertakan di meja diplomasi. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kini telah bergeser dari perang proksi menjadi konfrontasi langsung yang dianggap sebagai sebuah keniscayaan sejarah. Bagi para pendukungnya, Iran bukan lagi sekadar negara yang mempertahankan kedaulatan, melainkan simbol perlawanan global—sebuah representasi harga diri “kaum mustadaafin” yang berdiri tegak melawan dominasi negara-negara Amerika dan Israel. Perang ini melampaui hitungan kalah atau…

JAKARTA, SIMBUR – Gagasan transformasi paradigma advokat sebagai officium nobile kembali mengemuka. Kali ini disampaikan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum, yang menilai bahwa martabat profesi advokat hanya bisa dipulihkan melalui pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir: kurikulum Pendidikan Profesi Advokat (PPA) dan sistem pengawasan etik yang independen. Pandangan Prof. Latif ini sejalan dengan pernyataan Pendiri Peradi Profesional, Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum, yang…

Oleh Dr Indah Riyanti SPd SH MH Deklarasi organisasi advokat Peradi Profesional pada 5 Maret 2026 di Jakarta menjadi salah satu peristiwa penting dalam dinamika profesi hukum di Indonesia. Kehadiran organisasi advokat baru selalu memantik perdebatan: apakah ia sekadar menambah fragmentasi organisasi profesi, atau justru membuka ruang pembaruan bagi profesi advokat itu sendiri. Namun jika dilihat dari pesan yang dibawa para pendirinya, deklarasi organisasi ini tidak semata-mata tentang pembentukan institusi baru. Ia mencerminkan kegelisahan yang…

Catatan Seorang Deklarator Peradi Profesional Oleh DR. Hendra Dinatha, S.H., M.H.   Artikel ini menganalisis kebutuhan mendesak akan lahirnya paradigma baru profesi advokat Indonesia di abad ke-21 dalam konteks perubahan sistem hukum, krisis etika profesi, serta transformasi sosial yang lebih luas. Melalui pendekatan normatif- kritis dengan landasan teori profesi, rule of law, dan etika hukum, tulisan ini menelaah posisi advokat sebagai salah satu pilar utama negara hukum yang memikul fungsi konstitusional menjaga rasionalitas hukum, keadilan…

Oleh Prof Dr Drs H Henri Subiakto SH MSi Hari ini tanggal 2 Januari 2026, UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) dan revisi KUHAP baru mulai berlaku resmi. Ini mengkhawatirkan. Salah satunya ada aturan baru terkait larangan Penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, atau lembaga negara. Beberapa tahun kemarin norma ini sudah tidak ada karena dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK), namun sekarang norma larangan pidana ini ada lagi di KUHP Baru sehingga bisa menjerat banyak…

Oleh Dr Ketut Sumedana (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)   KEJAKSAAN RI di bawah kepemimpinan ST Burhanudin telah mereformasi diri, baik secara kelembagaan terkait dengan penataan SDM. Yang paling menonjol dan terlihat adalah kinerja yang dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia; Penguatan kelembagaan dimulai dengan penataan SDM, dibangun merit System yang sangat ketat. Mulai dari assesment sampai pada penempatan yang harus melalui tahapan dan pendidikan yang selektif. Penerapan reward dan punisment juga sangat tegas dilaksanakan…