Pemerintahan

KEPRI, SIMBUR – Pemerintah daerah diminta untuk menyusun dokumen RKPD Tahun 2026 yang benar-benar selaras dengan arah kebijakan nasional dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud. Dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 belum lama ini. Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera mengintegrasikan 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Quick Wins ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik untuk…

JAKARTA, SIMBUR – Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa (29/4). Kegiatan resmi dibuka oleh Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah. Dalam arahannya Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, dengan pemanfaatan satu data terpusat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah dapat berkolaborasi lewat penyusunan program bersama untuk mengatasi kemiskinan. Terutama terkait pemenuhan hunian…

JAKARTA, SIMBUR – Pemerintah mulai mengambil langkah cepat untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pasca Pilkada serentak 2024. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025, pemerintah mengarahkan seluruh kepala daerah terpilih untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) periode 2025–2029. Instruksi ini berlaku bagi gubernur, bupati, wali kota, serta ketua DPRD di seluruh Indonesia. Dalam ketentuannya, penyusunan RPJMD wajib ditetapkan maksimal enam bulan setelah pelantikan…

JAKARTA, SIMBUR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan perencanaan pembangunan yang disusun mengakomodir kepentingan daerah dan nasional. Secara khusus, Mendagri meminta jajaran sekretaris daerah (sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) baik di provinsi, kabupaten, dan kota untuk bekerja secara profesional dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan. “Kami tahu bahwa kalau sudah berlaku kita membuat perencanaan, maka yang terjadi adalah money follow program. Jadi, kalau programnya sudah ditulis,…

PALEMBANG, SIMBUR – Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi di Daerah tahun 2025 dan Pembahasan Antisipasi Cuaca Ekstrim periode Idulfitri 1446 H diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) secara virtual, Senin (10/3). Mendagri Tito Karnavian meminta agar para kepala daerah menetapkan langkah antisipasi dalam penanganan cuaca ekstrem dan prediksi cuaca yang tepat, sehingga negara dapat benar-benar hadir saat bencana terjadi. “Negara harus hadir. Kehadiran Negara terutama untuk jangka pendek yakni harus tahu tentang prediksi…