Pemerintahan

JAKARTA, SIMBUR — Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan 17 stadion oleh pemerintah daerah pada triwulan 1, belum lama ini. Evaluasi ini dilakukan pasca peresmian 17 stadion oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Maret 2025. Berdasarkan hasil monitoring, terdapat peningkatan signifikan dalam pemanfaatan stadion, baik untuk kegiatan olahraga maupun non-olahraga. Sejumlah stadion telah menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial, dimanfaatkan untuk konser, festival budaya,…

JAKARTA, SIMBUR — Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Terutama dalam penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Diseminasi Keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, beberapa waktu lalu. Kemendagri menyoroti berbagai aspek strategis dalam tata kelola ruang. Mulai dari kebijakan, regulasi, hingga tantangan implementasi di lapangan. “RTRW dan…

JAKARTA, SIMBUR — Penguatan ekosistem ekonomi kreatif (ekraf) di daerah kini menjadi perhatian serius pemerintah. Tanpa dukungan dari pemerintah daerah, sektor ini dinilai tidak akan berkembang secara maksimal. Isu ini menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), beberapa waktu lalu di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta. Rakornas ini bertujuan untuk mendorong sinergi antar sektor dan memperkuat peran daerah dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan di…

JAKARTA, SIMBUR – Penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, harus dilakukan secara tepat sasaran dan terintegrasi. Pernyataan ini disampaikan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dalam kegiatan Sosialisasi Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diselenggarakan secara daring belum lama ini. “Penghapusan kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada integrasi program, kesamaan arah, dan ketepatan sasaran agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat miskin,” ujar Restuardy dalam…

PAPUA, SIMBUR – Pemerintah Provinsi Papua Selatan tengah menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Dalam forum tersebut, dibahas pentingnya menyusun RPJMD yang tidak hanya menjawab kebutuhan daerah, tetapi juga selaras dengan kebijakan nasional. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman utama pembangunan Papua Selatan yang terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam memberikan sambutan di acara tersebut secara online, Dirjen Bina…

PAPUA, SIMBUR – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, yang mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan agenda nasional. Hal ini disampaikan secara daring saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025–2029 di Manokwari, beberapa waktu lalu. Restuardy menekankan bahwa pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23…

YOGYAKARTA, SIMBUR – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) menegaskan pentingnya peran strategis pemerintah daerah. Terutama dalam pemerataan akses internet dan penguatan keamanan siber nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi “Akselerasi Menuju Zero Blankspot dan Penguatan Kapasitas Keamanan Siber Nasional”. Rapat digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (26/6). Direktur SUPD II Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno, menekankan bahwa keberhasilan transformasi…

JAKARTA, SIMBUR – Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Restuardy Daud menegaskan pentingnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kegiatan tersebut sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, Musrenbang tidak hanya menjadi forum rutin tahunan, tetapi juga wadah untuk mengharmonisasikan dan mensinkronkan rencana pembangunan di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. “Di forum ini, program pusat dan daerah bisa dipertemukan, diselaraskan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang…

JAKARTA, SIMBUR — Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan Konsultasi Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2025–2029. Konsultasi ini dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud belum lama ini. Pada paparannya, Restuardy menegaskan pentingnya penyelarasan antara RPJMD provinsi dengan RPJMN 2025–2029, demi memastikan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. RPJMD Provinsi Papua Barat harus mampu menjawab kebutuhan daerah secara spesifik sekaligus…

JAKARTA, SIMBUR – Pemerintah terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Tahun 2025–2029. Sebagai arah kebijakan strategis pembangunan kesehatan nasional lima tahun ke depan sebagai turunan amanat dokumen perencanaan Pemerintah Pusat. Pembahasan tersebut dilakukan melalui kegiatan diskusi daring yang secara khusus membahas batang tubuh RPerpres RIBK. Fokus utama diskusi kali ini adalah menyelaraskan substansi RPerpres dengan dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. RIBK disusun sebagai tindak…