Pemerintahan

# Kemendagri Pantau Implementasi SPM di Makassar MAKASSAR, SIMBUR – Upaya menghadirkan pelayanan dasar yang lebih cepat, merata, dan berkualitas bagi masyarakat terus diperkuat. Salah satu langkah nyatanya dilakukan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial. Untuk memastikan penerapannya berjalan sesuai ketentuan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terpadu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (5/11). Kegiatan ini bertujuan memperkuat implementasi…

JAKARTA, SIMBUR — Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri TB. Chaerul Dwi Sapta menegaskan bahwa status UNESCO Global Geopark (UGGp) bukan hanya bentuk pengakuan internasional, namun juga amanah bagi pemerintah pusat dan daerah. Memastikan tata kelola kawasan tetap berstandar global, serta memberi manfaat bagi masyarakat melalui edukasi, konservasi, dan penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan. Hal ini ia sampaikan pada pembukaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Pengelolaan UNESCO…

JAKARTA, SIMBUR – Pemerintah tengah menyiapkan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif sebagai program baru untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran lewat bantuan sosial dan subsidi, membuka peluang kerja melalui program padat karya, serta memperkuat usaha kecil dan menengah agar lebih berkembang. Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Gedung Saleh Afif, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta beberapa…

PALEMBANG, SIMBUR – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan, Kamis (25/9). Sebelumnya, seluruh persiapan kunjungan kerja Wapres telah dikoordinasikan dengan pihak terkait. “Termasuk aparat keamanan dan perangkat daerah. Koordinasi telah dilakukan secara intensif. Memastikan kelancaran seluruh rangkaian agenda Wapres di Sumsel,” ungkap Sekda Edwar Chandra kepada pers. Diketahui, Wapres Gibran beserta rombongan tiba di Bandara SMB II Palembang pukul 07.30. Wapres bertolak melakukan panen Raya di Muara Sugih…

JAKARTA, SIMBUR – Kementerian Dalam Negeri menegaskan pemerintah daerah wajib memperkuat UMKM sektor kerajinan melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Kebijakan ini sejalan dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 yang menempatkan UMKM dan kewirausahaan sebagai motor pemerataan ekonomi nasional. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, dalam Rakernas Dewan Kerajinan Nasional 2025 di Jakarta mengatakan, setiap Pemda diminta mengalokasikan minimal 40 persen belanja barang/jasa untuk produk UMKM. Ketentuan ini diperkuat lewat Permendagri…

SLEMAN, SIMBUR – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bangda) Kemendagri, Restuardy Daud, meninjau langsung pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (11/9) lalu. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri agar pemerintah daerah memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dalam agenda tersebut, Restuardy menyambangi dua poskamling, yakni Poskamling RW 23 Kuncen dan Poskamling Blendangan di Kalurahan Tegaltirto, Kecamatan Berbah. Kegiatan berlangsung dalam…

JAKARTA, SIMBUR – Transformasi transportasi udara kembali menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah isu strategis mencuat sebagai kunci agar layanan penerbangan nasional tidak hanya modern dan kompetitif, tetapi juga mampu menjangkau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Isu-isu tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Ditjen Perhubungan Udara 2025 yang digelar beberapa waktu lalu di Ruang Mataram, Kementerian Perhubungan, Jakarta. Rakornis ini mengusung tema Transformasi Digital dan Manajerial yang Berorientasi Peningkatan Layanan Transportasi. Salah satu sorotan adalah percepatan…

BANDUNG, SIMBUR – Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (HUD Institute) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD). Sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Percepatan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan berlangsung di El Royal Hotel, Bandung belum lama ini. Kegiatan dihadiri berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, hingga perwakilan masyarakat. Acara dibuka oleh Ketua Majelis Tinggi HUD Institute dan turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar…