Pemerintahan

JAKARTA, SIMBUR – Transformasi transportasi udara kembali menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah isu strategis mencuat sebagai kunci agar layanan penerbangan nasional tidak hanya modern dan kompetitif, tetapi juga mampu menjangkau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Isu-isu tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Ditjen Perhubungan Udara 2025 yang digelar beberapa waktu lalu di Ruang Mataram, Kementerian Perhubungan, Jakarta. Rakornis ini mengusung tema Transformasi Digital dan Manajerial yang Berorientasi Peningkatan Layanan Transportasi. Salah satu sorotan adalah percepatan…

BANDUNG, SIMBUR – Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (HUD Institute) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD). Sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Percepatan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan berlangsung di El Royal Hotel, Bandung belum lama ini. Kegiatan dihadiri berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, hingga perwakilan masyarakat. Acara dibuka oleh Ketua Majelis Tinggi HUD Institute dan turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar…

JAKARTA, SIMBUR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, kunci utama dalam penanganan tuberkulosis (TBC) adalah keseriusan kepala daerah, saat memimpin Forum 8 (Delapan) Gubernur Percepatan Eliminasi TBC di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, belum lama ini. Ia menjelaskan, indikator keseriusan itu dinilai dalam dua hal, yakni dibentuknya Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB), serta disusunnya rencana aksi daerah (RAD) dalam penanganan TBC. “Ini harus dikejar semua,…

DENPASAR, SIMBUR – Kemendagri menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa ditangani sendiri oleh daerah, melainkan harus berjalan searah dengan kebijakan nasional. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, TB Chaerul Dwi Sapta, menyampaikan, Sinkronisasi pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya fokus pada target lokal, tetapi selaras dengan sasaran nasional di tengah meningkatnya risiko bencana. “Bencana adalah isu lintas wilayah dan lintas sektor. Karena itu, pembangunan daerah tidak boleh…

BALI, SIMBUR – Pemerintah menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dipandang sebatas persoalan teknis. Akan tetapi, harus terintegrasi langsung dengan arah pembangunan daerah dan nasional. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penanggulangan Bencana Wilayah Tengah dan Timur 2025 yang digelar di Harris Hotel and Residence Sunset Road, Bali, belum lama ini. Rakortek PB tahun ini mengusung tema “Sinkronisasi Program Penanggulangan Bencana yang Lebih Terpadu, Terarah, dan Berkesinambungan.” Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III…

JAKARTA, SIMBUR – Kemendagri meminta Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Arahan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi di Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Selasa (26/8) lalu. Pertemuan tersebut membahas strategi bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Buol, sekaligus mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah. Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Suprayitno, menegaskan bahwa sektor perumahan merupakan kebutuhan dasar…

BANDUNG, SIMBUR – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmen untuk mempercepat penurunan stunting melalui penguatan koordinasi lintas sektor dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional II yang digelar di Bandung, beberapa waktu lalu. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, pada sambutannya menyampaikan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan agenda strategis guna mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. “Upaya ini bukan sekadar menurunkan angka prevalensi,…

PADANG, SIMBUR — Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud menegaskan pentingnya sinergi antarpemerintah daerah dalam mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini disampaikan pada Rapat Koordinasi SPM yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Restuardy menekankan bahwa penerapan SPM bukan semata kewajiban regulatif, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan hak dasar setiap warga negara. Pelayanan dasar yang…

PALEMBANG, SIMBUR — Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bersama Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) resmi menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Menjahit. Kegiatan digelar di Hotel Harper Palembang beberapa waktu lalu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal. Khususnya ibu rumah tangga dan masyarakat usia produktif yang belum memiliki pekerjaan. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, pada acara penutupan menyampaikan apresiasi atas inisiatif Dekranas yang…

JAKARTA, SIMBUR — Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menegaskan pentingnya implementasi kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) di lingkungan pemerintah daerah sebagai instrumen kunci pengendalian dan evaluasi pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud dalam Focus Group Discussion (FGD). Adapun temanya bertajuk “Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan MRPN Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah” dengan melibatkan Kementerian PPN/Bappenas dan BPKP. Kegiatan diselenggarakan di Jakarta. MRPN merupakan amanat dari Peraturan Presiden…