Kemendagri Siapkan Surat Edaran ke Pemda untuk Akselerasi Produksi Lifting Migas

JAKARTA, SIMBUR – Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud memimpin rapat koordinasi secara daring. Membahas peran Kemendagri dalam pengakselerasian produksi lifting migas di Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam rilisnya yang diterima redaksi, Rabu (3/7/2024), rapat yang dihadiri oleh perwakilan Kemenko Marvest, Ditjen Migas KESDM, SKK Migas dan Ditjen Keuda tersebut merupakan tindaklanjut dari hasil rapat sebelumnya dengan Menko Marvest. Dari rapat sebelumnya, secara garis besar, Kemendagri diarahkan untuk mendukung komunikasi dan koordinasi dengan Pemda…

Read More

Pemerintah Dorong Penurunan Angka Stunting melalui Akselerasi Intervensi Serentak

JAKARTA, SIMBUR – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menjadi salah satu narasumber pada kegiatan temu kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka akselerasi intervensi serentak dalam percepatan penurunan angka stunting yang diselenggarakan secara luring, beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BKKBN RI; Sekretaris Utama BKKBN RI; Dirjen Bina Pembangunan Daerah; Deputi III Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko Bidang PMK; Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak…

Read More

Koordinasi Pusat dan Daerah Tingkatkan Layanan Trantibumlinmas

JAKARTA, SIMBUR – Pemerintah daerah, dalam upaya menjamin ketersediaan pelayanan dasar yang cukup dengan kualitas memadai, terus mengupayakan koordinasi intens dengan pemerintah pusat. Khususnya dalam bidang Trantibumlinmas (Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat). Di samping, ketersediaan pelayanan dasar harus cukup dan berkesinambungan dengan kualitas yang memadai, cepat, mudah, terjangkau, terukur, serta tepat sasaran. Demikian disampaikan Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Wahyu Suharto, dalam sambutannya. Hal ini dilakukan dalam…

Read More

Manfaatkan Data Statistik Sektoral, Dasar Penentuan Target Indikator Daerah

# SIPD dan eWalidata, Platform Utama Integrasi Data Pusat dan Daerah   JAKARTA, SIMBUR – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan eWalidata SIPD menjadi platform utama untuk mengintegrasikan data pusat dan daerah. Di samping untuk memastikan sinkronisasi indikator prioritas nasional dan program kerja daerah. “Untuk implementasi data statistik sektoral daerah dalam eWalidata pada SIPD, diperlukan optimalisasi peran Bappeda dan Kominfo di daerah,” kata Daud saat membuka…

Read More

Integrasikan Kebijakan, Pemda Harus Tangguh Atasi Banjir

CIREBON, SIMBUR – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan asistensi dan supervisi integrasi kebijakan ketangguhan bencana banjir dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokrenda). Kegiatan berlangsung Kamis (20/6) di The Luxton Cirebon Hotel. Pertemuan tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana. Rapat ini dibuka dan dipimpin Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud dengan menyampaikan salah satu topik ketangguhan (resilience) bencana menjadi tujuan…

Read More

Maju Pilkada 2024, Penjabat Gubernur dan Bupati/Wali Kota Wajib Mundur

# Paling Lambat 40 hari sebelum Tanggal Pendaftaran Paslon JAKARTA, SIMBUR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan kepada penjabat (Pj) kepala daerah yang hendak menjadi calon gubernur dan wakil calon gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil wali kota untuk memenuhi syarat. Salah satunya tidak lagi berstratus sebagai Pj Gubernur, Pj Bupati maupun Pj Walikota. Mendagri mengatakan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang akan mencalonkan diri agar…

Read More

APBD Jadi Kunci Strategis Percepatan Penurunan Stunting

DEPOK, SIMBUR – Pemerintah pusat dan daerah bersama pakar perencanaan pembangunan dan keuangan daerah melakukan identifikasi bersama dalam penyusunan konsep penandaan dan penggunaan anggaran di daerah dalam percepatan penurunan stunting. Upaya itu dapat mengukur efektivitas anggaran daerah dalam penurunan stunting. Di samping menjadi bahan evaluasi terhadap desain intervensi dan program yang lebih menghasilkan dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Wahyu Suharto menyampaikan…

Read More

Kerja Sama Pemda, Pengembang, dan Masyarakat Memastikan Kualitas dan Keberlanjutan PSU

JAKARTA, SIMBUR – Dalam upaya menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang berkelanjutan di perumahan dan permukiman, Pemerintah Daerah perlu mengelola PSU secara transparan dan sesuai aturan. Salah satu langkah penting untuk mencapai tujuan ini adalah penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya pengelolaan PSU yang transparan dan sesuai aturan demi memastikan lingkungan yang nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi penghuni. Pernyataan ini disampaikan…

Read More

Dukung Sinergitas, Langkah Cepat Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba

JAKARTA, SIMBUR – Brigjen Pol Jayadi, Penyidik Utama Tingkat II Bareskrim Polri, menekankan pentingnya perubahan perspektif dalam penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia. Data 2023 menunjukkan angka yang cukup signifikan, dengan 145.782 orang penghuni narkotika di Lapas se-Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99.822 orang merupakan bandar, pengedar, penadah, dan produsen narkoba, sementara 45.960 orang lainnya adalah pengguna narkoba. “Angka-angka ini menunjukkan betapa seriusnya masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia,” katanya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (12/6)….

Read More

Kemendagri Sampaikan Solusi Penyelesaian Konflik Agraria

Kemendagri Sampaikan Solusi Penyelesaian Konflik Agraria

JAKARTA, SIMBUR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan workshop penyelesaian konflik agraria pada aset BMN/BMD, BUMN/BUMD yang dikuasai oleh masyarakat yang merupakan rangkaian kegiatan Road to Reforma Agraria Summit 2024. Kegiatan digelar dalam rangka membentuk sinergi penataan aset dan penataan akses sebagaimana komitmen pemerintah dalam melaksanakan amanat pembaruan agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. Workshop diselenggarakan secara luring di The Ritz-Carlton Jakarta, beberapa waktu lalu. Dihadiri oleh kementerian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah, akademisi, CSO,…

Read More
1 10 11 12 13 14 21