Sesalkan Rectoverso pada Uang Baru

PALEMBANG – Masih tingginya keresahan masyarakat dengan logo Bank Indonesia (BI) di uang baru emisi 2017 membuat ulama Sumsel menyarankan BI untuk bersama-sama menjaga rasa aman, damai dan tenteram di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumsel, Prof Dr Aflatun Mochtar MA saat menjadi pembicara pada acara Silaturahmi dan Dialog Interaktif Bank Indonesia kantor wilayah provinsi Sumatera Selatan bersama ulama dan ormas Islam. Tujuannya sebagai upaya sosialisasi uang rupiah baru emisi 2017. Acara berlangsung di Hotel Daira Palembang Senin (6/2).

Menurut Aflatun, dialog hari ini penting karena biar suka tidak suka masalah uang baru dan logonya masih menjadi kontoversi di masyarakat, sehingga diharapkan dengan adanya penjelasan dari pihak BI, negara Indonesia akan lebih aman, damai dan tenteram. Baginya hal yang paling efektif adalah mengundang pihak yang paling kompeten untuk membahas uang baru tersebut. Dalam mencetak uang, ke depan BI jangan lagi memunculkan hal-hal yang kontroversial sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” harapnya.

Ditambahkan, sosialisasi kali ini bukan persoalan menerima atau menolak uang baru, tapi lebih ke permintaan penjelasan kepada BI tentang apa motivasi membuat rectoverso logo BI yang diduga mirip palu arit itu. “Semoga mereka akan sampaikan masukan ulama dan ormas Islam ke BI pusat agar ke depan tidak terjadi lagi isu-isu yang justru menciptakan keresahan di tengah-tengah masyarakat khususnya di Sumsel,” pungkasnya.

Sementara, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumsel, Seto Pranoto, menjelaskan jika selama ini banyak beredar berita bohong atau hoax terkait logo uang rupiah baru. Untuk itu, perlu adanya penyampaian informasi yang benar dari pemerintah dan pihak terkait lainnya kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 7/2011.

“Kami berharap kerjasama dari ulama agar  membantu mensosialisasikan uang rupiah baru emisi 2017 kepada masyarakat,” harapnya.

Menurut Seto, uang rupiah  merupakan hal yang strategis sebagai alat pembayaran sehingga mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya, perlu design dan model yang menjadikan uang rupiah tidak . Apalagi saat ini uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah.
Terkait dengan masukan dari ulama dan ormas Islam di Sumsel, Seto berjanji akan menyampaikan ke BI pusat sehingga kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang bisa mengarah kepada disintegrasi bangsa.

Untuk diketahui, dialog interaktif kali ini dihadiri oleh MUI dari berbagai kabupaten/kota di Sumsel, Front Pembela Islam (FPI) Sumsel dan beberapa ormas Islam. Sekjen FPI Sumsel, Habib Mahdi menyarankan kepada BI untuk mengubah logo rectoverso yang ada saat ini sebab sangat mirip dengan logo palu arit.

“Ada ribuan bahkan jutaan bentuk rectoverso lain yang bisa dipakai, kenapa mesti membuat logo yang justru menimbulkan keresahan,” pungkasnya.

Habib Mahdi berharap BI menjaga perasaan umat Islam dan merubah logo yang ada sebab takutnya gelombang protes akan semakin membesar dan tidak bisa dikendalikan lagi.
Ditempat yang sama, Majelis Mujahidin Sumsel menyayangkan langkah yang dilakukan BI pusat. Seharusnya BI melakukan sosialisasi atau uji publik sebelum uang dicetak dan berharap segera diadakan pengkajian emisi baru serta Logo BI tidak usah di modifikasi karena BI adalah milik negara.

Sementara, Ketua GNPF-MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), KH Ali Ibrahim meminta BI untuk menjaga keutuhan NKRI dan ikut membela agama Islam dan para Ulama yang dinista. “Selain menjaga perasaan umat Islam dengan tidak memasang logo yang diduga mirip palu arit, kami juga minta kepada BI agar mencabut pengaduan di kepolisian atas pernyataan Habib Rizieq Shihab tentang logo palu arit,” pungkasnya. (mrf)