Terbengkalai, Aset Tinggal Bangkai

(EKSKLUSIF) SIMBUR, PALEMBANG – Pembangunan infrastruktur terus digenjot Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel termasuk intensitas pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA) yang ditopang dengan rencana pembangunan Deep Sea Port Tanjung Carat sebagai infrastruktur pendukungnya. Megaproyek tersebut sepertinya tidak sejalan dengan kondisi pelabuhan Sungai Lais dan infrastruktur dasarnya, yaitu akses jalan. Diketahui, pelabuhan tersebut adalah salah satu pelabuhan  bongkar muat yang dikelola PT Pelindo dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  dengan fungsi sebagai pelabuhan Sub bagi  Pelabuhan Boom Baru Palembang.

Berfungsinya Pelabuhan Sungai Lais yang mempunyai lahan seluas 118,24 ha dan panjang dermaga sekitar 475 meter, dikarenakan statusnya sebagai pelabuhan sub dan semakin padatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Boom Baru. Pelabuhan Sungai Lais selama ini disewakan kepada PT. London Sumatera dan beberapa perusahaan lain yang menempati wilayah tersebut termasuk Petronas yang dalam aktifitas bongkar muatnya menggunakan kendaraan kontainer berskala besar. Hanya saja, menurut narasumber berinisial D bahwa belum diketahui apakah keberadaan perusahaan-perusahaan itu sifatnya bermitra dengan Pelindo atau sewa lahan.

Untuk mencapai titik dermaga, tim harus bersusah payah melewati Jalan Phinisi Nusantara (nama jalan untuk masuk ke dermaga) karena kondisi jalan yang sangat tidak layak dan bahkan cenderung berlobang dalam skala besar dan dalam. Bahkan ditemukan ada jalan yang sudah amblas dengan diameter sekitar 1-2 meter sementara lebar jalan diperkirakan hanya sekitar 5-6 meter. Hal tersebut memaksa setiap mobil angkutan barang yang berpapasan harus menepi dulu agar bisa melewatinya. Lebih ironi lagi, ternyata tim dikagetkan dengan adanya 3 kubangan besar berdiameter kurang lebih 6-7 meter serta kedalaman setengah meter di bawah permukaan tanah dan kubangan itu tepat berada di depan gerbang Pelindo yang menjadi gerbang pelabuhan Sungai Lais.

Senada, salah seorang pengusaha terdampak yang tidak ingin disebutkan namanya, merasa bahwa selama ini dirinya dan pengguna jasa yang lain mengalami kendala disebabkan parahnya kondisi akses masuk dan keluar pelabuhan Sungai Lais. “Selain akses jalan mengalami kerusakan, pengusaha juga dihadapkan dengan cost keamanan ilegal yang dimotori dengan oknum preman yang ada di sekitar wilayah tersebut. Untuk satu tongkang, uang pengamanan mencapai 3,5 juta,” ungkapnya.

Sementara retribusi legal oleh PT Pelindo yaitu 5.000 rupiah per sekali masuk dan biaya lain yang harus dikeluarkan juga adalah biaya penumpukan sebesar 1.000 rupiah perkubik. “Harapan kami agar akses jalan di pelabuhan Sungai Lais segera di perbaiki apalagi dikawasan ini sudah berdiri perusahaan-perusahaan besar seperti PT London Sumatera, PT Trimitra dan Petronas. Selain itu, kapal-kapal kayu tidak boleh bersandar di pelabuhan Boom Baru, maka Sungai Lais inilah yang menjadi pelabuhan bongkar muat bagi kapal-kapal kayu,” harapnya.(mrf/mch)

(Baca berita selengkapnya hanya di surat kabar Simbur Sumatera edisi cetak Februari 2017)