Kembali Tempati Sekretariat di Gedung Dewan Pers, PWI Pusat Gelar Tasyakuran

JAKARTA, SIMBUR — Pengurus PWI Pusat secara resmi kembali menempati sekretariat di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (25/9). Prosesi serah terima kunci dan pembukaan segel diawali dengan silaturrahmi antara Pengurus PWI dan Dewan Pers di lantai 7 Gedung Dewan Pers. Kunci kemudian diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, didampingi Wakil Ketua Totok Suryanto serta anggota Dewan Pers Abdul Manan, Muhammad Jazuli dan jajaran lainnya.

Dari PWI hadir Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, bersama Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Sekjen Zulmansyah Sekedang, serta pengurus pusat lainnya. Dalam sambutannya, Komaruddin Hidayat menyebut lantai 4 seperti ruang ‘horor’ bila dibiarkan kosong. Karena itu, ia merasa lega PWI akhirnya kembali berkantor di sana.

“Kami berharap PWI bisa segera beraktivitas, menjalankan konsolidasi, dan memperkuat sinergi bersama Dewan Pers. PWI juga jangan lupa melakukan regenerasi dan pengaderan agar lahir wartawan yang kompeten, profesional, dan berintegritas di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyampaikan apresiasi atas dukungan Dewan Pers. Ia menegaskan bahwa pembukaan kembali kantor atau sekretariat PWI ini menjadi momentum penting bagi PWI untuk melanjutkan agenda strategis dan program organisasi.

“Kami keluarga besar PWI mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pers. Kini kami bisa segera berkantor serta melaksanakan program kerja, mulai dari konsolidasi organisasi, penyelesaian dualisme, verifikasi kartu PWI, hingga penyempurnaan PD/PRT,” katanya.

Direktur LKBN Antara itu menambahkan, keberadaan PWI di lantai 4 bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga momentum untuk memperkuat kontribusi PWI dalam meningkatkan kualitas pers nasional.

“Lalu bagaimana kami turut berkontribusi pada ekosistem pers yang kuat, sehat, dan berintegritas. Untuk itu, kami harus kembali merancang pendidikan dan pelatihan. Selama ini PWI sudah menjalankan program seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Sekolah Jurnalistik Indonesia, dan berbagai pelatihan, agar wartawan khususnya anggota PWI memiliki kompetensi sekaligus menjunjung tinggi etika jurnalisme,” tegas Munir.

Gelar Tasyakuran

Sementara itu, Tasyakuran menjadi kegiatan pertama yang digelar oleh pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030 yang dipimpin oleh Akhmad Munir selaku ketua umum, di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/25).

Sebuah tradisi sederhana namun penuh makna, menyambut kembalinya organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia itu ke “rumah lama” mereka. Sekitar pukul 09.30 wib sebanyak 72 anak yatim piatu dari Yayasan Al-Hikmah dan Yayasan Harun Ar-Rasyid yang didampingi para pembinanya telah memadati markas PWI Pusat.

Membuka tasyakuran tersebut, Dr. Firdaus Turmudzi, S.Ag., M.Hum menyampaikan bahwa jika kita mendapat hikmah dari Allah maka syukurilah.

Dalam menyampaikan berita kepada masyarakat umum, Ia mengatakan bahwa perjalanan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia ini merupakan tugas mulia. “Mudah-mudahan profesi ini adalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta’ala,” harapnya.

“Saya sangat gembira hari ini yang akan mendoakan kita adalah anak-anak yatim yang insyaallah doanya akan diterima,” pungkasnya.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir yang juga didampingi Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Sekjen Zulmansyah Sekedang, serta pengurus pusat lainnya menyebut momen tasyakuran ini sebagai bagian dari ruwatan, sebuah ikhtiar spiritual agar perjalanan PWI ke depan berjalan lebih lancar.

Menurut Akhmad Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara ini, Tasyakuran tersebut juga merupakan hajat atas kelancaran dari proses pemilihan hingga menempati kantor PWI di Lantai 4 Gedung Dewan Pers. “Kami niatkan agar jalannya kepengurusan pwi pusat 2025-2030 dilancarkan, di ridhoi dan selalu senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta’ala”,” ucap Munir.

“Atas niat itu kami hari ini sengaja berdoa bersama atas bimbingan Dr. Firdaus Turmudzi, S.Ag., M.Hum dan kami juga memberikan santunan kepada adik-adikku Yayasan Al-Hikmah dan Yayasan Harun Ar-Rasyid, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita doakan ini menjadi awal yang baik,” harapnya.

Acara penuh khidmat yang dimulai dengan doa bersama tersebut sekaligus menandai babak baru perjalanan PWI. Kini, pintu kaca di lantai 4 Gedung Dewan Pers tak lagi terkunci. Lampu-lampu kembali menyala, meja-meja kembali terisi, dan riuh percakapan wartawan kembali terdengar. Setelah setahun hening, “rumah lama” PWI kembali hidup, kali ini dengan doa dan harapan baru.

Sebelumnya, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini sempat terasa sunyi. Ruangan yang selama puluhan tahun menjadi pusat aktivitas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu, sejak 1 Oktober 2024 lalu ditutup rapat-rapat. Kursi-kursi tertata rapi tanpa penghuni, meja-meja penuh berkas tak tersentuh, dan suasana seolah berhenti dalam ruang hampa.

Pengosongan itu bukan tanpa alasan. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 1103/DP/K/IX/2024 melarang organisasi wartawan tertua di Indonesia itu menggunakan kantor mereka, menyusul dualisme kepengurusan yang berkepanjangan antara kubu Hendri CH Bangun dan Zulmansyah Sekedang.

Tak hanya dilarang berkantor, PWI juga kehilangan kewenangan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Ketua Dewan Pers saat itu, Ninik Rahayu, menandatangani keputusan yang membuat lantai 4 bak “ruang horor”, kosong, dingin, tanpa kehidupan.

Namun, Kamis (25/9/25), suasana berbeda. Setelah setahun gelap, ruangan itu kembali terang. Dewan Pers yang kini dipimpin Komaruddin Hidayat secara resmi menyerahkan kembali kunci kantor kepada pengurus PWI Pusat periode 2025–2030 yang dikomandoi Akhmad Munir.

“Lantai 4 seperti ruang horor bila dibiarkan kosong. Kami lega akhirnya PWI bisa kembali beraktivitas di sini,” ujar Komaruddin, yang sore itu hadir bersama jajaran Dewan Pers lainnya, termasuk Wakil Ketua Totok Suryanto, Abdul Manan, dan Muhammad Jazuli.

Bagi Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, momen itu lebih dari sekadar serah terima kunci. Ia menyebutnya sebagai “kembali ke rumah lama” setelah perjalanan penuh dinamika. “Kami keluarga besar PWI berterima kasih kepada Dewan Pers. Ini momentum penting untuk melanjutkan agenda organisasi, konsolidasi, penyelesaian dualisme, verifikasi anggota, hingga penyempurnaan PD/PRT,” ungkapnya.

Ia menegaskan, keberadaan kembali di lantai 4 bukan hanya soal fasilitas fisik, melainkan simbol kebangkitan PWI untuk berkontribusi lebih besar pada pers nasional. Ia menyebut program andalan seperti UKW, Sekolah Jurnalistik Indonesia, dan pelatihan jurnalistik harus segera dijalankan kembali demi lahirnya wartawan profesional yang berintegritas.

“Pers yang kuat, sehat, dan beretika hanya bisa dibangun lewat wartawan yang kompeten. Itulah tugas besar PWI ke depan,” katanya.

IKWI Juga Harus Bersatu

Indah Kirana Atal S. Depari kembali ditunjuk menjadi Ketua Umum Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI), Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nomor: 086/PWI-P/LXXIX/IX/2025 tertanggal 26 September 2025.

Resmi menjadi Ketua Umum IKWI periode 2025-2030, Indah Kirana menjelaskan bahwa seharusnya yang menjabat adalah isteri dari Ketua Umum PWI Pusat. “Seharusnya yang menjadi Ketum IKWI itu adalah isteri dari ketua umum PWI terpilih, tapi istri beliau adalah ASN yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Sehingga Pak Munir menunjuk, merekomendasikan saya sebagai, Ketua Umum IKWI,” jelas Indah Kirana.

Menurut Indah, hal utama yang akan dilakukan oleh IKWI adalah mengadakan Kongres. Namun mengingat kondisi PWI yang baru terlepas dari permasalahan dualisme, Ia mengatakan akan melakukan komunikasi dengan ibu-ibu IKWI melalui zoom.

“Kami mencari cara bagaimana supaya lebih efisien, efektif, simpel. Mungkin lewat Zoom kami akan mengumpulkan ibu-ibu satu nusantara untuk mengadakan, silaturahmi pertama ya. Eh, mau menginformasikan bahwa saya sebagai Ketum Ikwii dengan sesuai dengan surat penunjukan ini. Kemudian akan saya informasikan bahwa pengukuhan atau pelantikannya nanti di HPN di Banten. Februari 2026,” paparnya.

Indah menyadari bahwa akan ada pertanyaan terkait tidak digelarnya Kongres. Namun dengan kondisi PWI yang saat ini, memurutnya harus diambil solusi yang tidak menyalahi PD/PRT. “Kondisinya seperti ini, kita harus ambil solusi yang tidak menyalahi PD PRT. Tetapi apa namanya? Jalannya lancar lah, gitu. Dokumen kita. Nanti pengukuhan akan ada,” ujar Indah.

Indah menambahkan, “Kalau program kami yang berikutnya banyak sih, nanti ada Mukernas ya. Namanya nanti diganti Konkernas, Konferensi kerja nasional, itu biasanya kami lakukan saat-saat di sela-sela HPN, dalam 5 tahun tuh sekali.”

Dampak Dualisme

Indah mengakui bahwa permasalahan dualisme PWI setahun terakhir juga sangat berpengaruh pada IKWI. “Waktu dualisme, IKWInya juga dualisme, mau nggak mau,” ujarnya.

Untuk itu, Ia mengatakan dalam zoom yang akan digelar nanti, akan diinformasikan agar IKWI harus bersatu kembali. “Kalau organisasinya terbelah itu biasa, tapi kita kan berjuanglah, berusaha untuk bersatu kembali. Nah, PWI udah bersatu lagi, IKWInya pun harus begitu,” pungkasnya.(red/rel)