Kepala BNPB Pastikan Pembangunan Hunian Tetap Pasca-Bencana di Sukabumi Cepat dan Tepat

SUKABUMI, SIMBUR – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr Suharyanto SSos MM melakukan peninjauan pembangunan hunian tetap (huntap) di Desa Wanajaya, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu (8/1). Rumah ini dibangun pasca kejadian banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sukabumi pada Desember lalu.

Pada fase ini, kondisi penanganan yang semula tanggap darurat, kini sudah memasuki masa peralihan ke transisi ke pemulihan. Hal ini tertuang dalam penetapan SK Bupati No. 300.2.1/kep.1009/BPBD/2024 tentang penetapan status transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan tanah longsor di Sukabumi.

Rumah contoh huntap itu bernama Riksa (Rumah Instan Kuat, Sehat dan Aman). Rumah berukuran 6×6 ini berdiri kokoh pada sebidang tanah yang tidak jauh dari jalan utama. Jika masuk kedalam, tampak dua ruang kamar, ruang tamu dan satu kamar mandi. Riksa ini dibangun dengan rekomendasi bangunan rumah tahan gempa.

“Saat ini kita lihat sama-sama dibelakang, sudah dibangun rumah contoh, karena pasca kejadian bencana di Sukabumi saat ini sudah masuk tahap pemulihan ke Rehabilitasi dan Rekonstruksi, jadi kita sudah mulai bangun kembali rumah yang rusak,” ujar Suharyanto.

Data sementara mencatat, rumah rusak akibat banjir dan tanah longsor di Sukabumi mencapai 2.106 rumah dengan rincian rusak berat 446 rumah, rusak sedang 470 rumah dan rusak ringan 1.190 rumah. Data ini dapat mengalami penambahan sejalan dengan proses verifikasi dilapangan yang masih berjalan hingga saat ini.

Dadang warga Desa Wanajaya selaku pemilik rumah juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah. Kini Dadang bersama istri dan anaknya sudah dapat kembali ke rumah dengan rasa bahagia.

“Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah, rumah saya sudah dibangun kembali, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa pulang ke rumah bersama istri dan anak saya,” ujar Dadang.

Pada kesempatan ini, Suharyanto juga membawa beberapa perwakilan dari 18 BPBD kab/kota di Indonesia untuk melihat progres pembangunan rumah contoh tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada pemerintah daerah lainnya untuk nantinya dapat diadopsi pada wilayah masing-masing yang sebelumnya terdampak bencana.

“Dengan 60 juta sudah bisa dibangun rumah seperti ini, silahkan dilihat dan diperhatikan secara seksama, supaya tidak ada lagi yang bingung nanti untuk bangun rumah rusak, sehingga dengan waktu tidak terlalu lama warga yang terdampak sudah bisa kembali ke rumah dan menikmati haknya,” tambah Suharyanto.

Suharyanto juga melakukan penanaman pohon di pekarangan rumah contoh sebagai bentuk pemulihan pascabencana. Total ada 13 pohon yang terdiri dari pohon durian dan pohon mangga.

Kedua pohon ini dipilih karena memiliki nilai ekologi dan ekonomi. Selain untuk peneduh, Nilai ekonomi didapat dari hasil dari buah, sedangkan nilai ekologinya dari akar pohon ini dapat digunakan untuk pengikat tanah sehingga dapat mengantisipasi potensi ancaman longsor.

Berkaca kejadian sebelumnya, kondisi tanah yang labil dan curah hujan tinggi menjadi salah satu pemicu terjadinya longsor di beberapa titik. Diharapkan dengan adanya penanaman pohon ini juga dapat diadopsi di daerah lain yang memiliki potensi risiko serupa sehingga dapat meminimalisir dengan melakukan pendekatan ekologi dan ekonomi.

Rakor Percepatan Pembangunan Huntap

Usai melakukan peninjauan, Suharyanto bersama rombongan segera bertolak ke Pendopo Palabuhanratu untuk memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Hunian Tetap masyarakat yang rusak akibat bencana tahun 2024.

Dalam arahannya, Suharyanto menekankan untuk pemerintah daerah segera proses pendataan terhadap rumah rusak di selesaikan berdasarkan tingkat kerusakan dan domisili warga. Dengan begitu, masa peralihan transisi darurat ke pemulihan dapat berjalan dengan baik.

“Untuk data rumah rusak segera diselesaikan, seperti pembangunan rumah huntap tadi dijadikan sebagai contoh, ini adalah wujud keseriusan pemerintah, kecepatan pemerintah dalam membantu kesulitan masyarakat terdampak bencana,” jelas Suharyanto.(red)