Ambil Alih Aset Negara yang Dikelola Asing, Wujudkan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia

# Presiden RI Joko Widodo Sampaikan Pidato Kenegaraan Terakhir

PALEMBANG, SIMBUR – Kekayaan alam yang ada di Indonesia diharapkan dapat dikelola sebesar- besarnya untuk kepentingan rakyat. Karena itu, negara telah mengambil alih aset yang selama ini dimiliki pihak asing. Hal itu diungkap Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali,” ujar Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Jumat (16/8).

Lebih jauh Jokowi menyebut, ketika seluruh negara mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia  tidak ingin kehilangan momentum. Menurutnya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor energi hijau. Mulai dari 3.600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi.

“Kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat,” ucapnya.

Dalam pidatonya kenegaraan Presiden Jokowi menegaskan, masa pemerintahannya telah berupaya melakukan pemerataan pembangunan di segala bidang di penjuru Indonesia.

“Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kami telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesiasentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar. Sampai saat ini telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru,” kata Jokowi.

Jokowi menilai,  pembangunan yang telah berjalan tersebut  berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023. Tidak hanya itu, semua itu dapat meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024.  “Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan,” tambahnya.

Begitu juga  dengan sektor teknologi dan digitalisasi, ia ingin masyarakat Indonesia mensyukurinya dimana untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki INA Digital yang merupakan digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan bagi masyarakat.

“Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99 persen di tahun 2024,  demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79 persen di tahun 2024. Cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan startup Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini,” jelasnya.

Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri.  “Dukungan tersebut karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat, dan bermanfaat maksimal untuk rakyat,” tambahnya.

Di akhir pidatonya Jokowi lalu berbicara mengenai transisi kepemimpinan Indonesia. Dia menyebut pada 20 Oktober mendatang tongkat estafet kepemimpinan Indonesia akan beralih ke Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih periode 2024-2029. “Kepada Presiden Terpilih, Bapak Prabowo Subianto, tahun depan, insyaallah, Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan,” tandasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H, M.S.E bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  (Forkopimda) Sumsel secara kompak mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. Kegiatan bertempat di ruang sidang Paripurna DPRD Sumsel, Jumat (16/8).

Adapun Forkopimda Sumsel yang hadir masing-masing Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. RA. Anita Noeringhati, SH.MH, Pangdam II/Sriwijaya,  Mayjen TNI M. Naudi Nurdika, Kapolda Sumsel Irjen Pol. A. Rachmad Wibowo, S.I.K,  Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Dr Yulianto, S.H, MH. Selain itu juga hadir para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Sumsel, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel dan para undangan penting lainnya.(kbs/red)