Media Harus Jaga Bahasa Indonesia sebagai Aset Bangsa

JAKARTA, SIMBUR – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Sujono Djojohadikusumo berharap agar SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) bisa menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Apalagi mengingat fungsi wartawan yang salah satunya menjadi pengawal budaya Indonesia.

“Saya mohon dari SMSI tolong membina anggotanya agar bahasa dijaga sebaik-baiknya,” ujar Hashim saat memberikan sambutan pada acara Dialog Nasional yang bertemakan “Optimisme Kaum Termarjinalkan dan Terpinggirkan Bersama Pemerintah yang Baru” di aula Dewan Pers, Sabtu (26/04).

Menurut Hashim, media terutama insan pers merupakan pengawal kelestarian Budaya Indonesia. “Wartawan Indonesia adalah custodian, pengawal dari budaya Indonesia termasuk bahasa Indonesia dan itu tanggung jawab, ada hak dan kewajiban berbahasa masing-masing,” ujarnya.

Hashim mengungkapkan tugas pers dalam menjaga Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional tidaklah ringan. Apalagi, adanya ancaman degradasi bahasa. “Bagaimna kita bisa memelihara bahasa nasional Indonesia, dengan murni, baku, dengan tata bahasa yang begitu bagus. Dan bagaimana kita bisa mencegah degradasi bahasa. Saya sudah ke 45 negara, saya melihat pentingnya bahasa pemersatu bangsa,” katanya,

Bahasa Indonesia, kata Hashim, merupakan salah satu aset bangsa yang luar bisa nilianya. “Kita bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian bahasa kita, keutuhan bahasa kita, ini adalah aset bangsa.”

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusomo yang menjadi pembicara kunci pada sesi sambutan berikutnya menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto sangat bersemangat menjalankan program pro-rakyat marginal.

Hashim menunjuk contoh program makan siang dan susu gratis akan langsung dilaksanakan begitu pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan. Bahkan, kata dia, program tersebut sedianya akan langsung dilaksanakan Prabowo saat ditetapkan menang Pilpres 2024.

“Prabowo ini agak gatel. Karena dia mau mulai hari pertama dia menjabat program makan gratis dan susu gratis untuk semua anak-anak dan ibu hamil sudah dilaksanakan,” kata Hashim.

Ia menyadari program makan dan susu gratis ini banyak mendapat ejekan dan hinaan dari kalangan masyarakat. Padahal, sebutnya, program itu sudah dicanangkan Prabowo sejak 17 tahun lalu. “Dia diejek, dia dihina (program) makanan gratis, uangnya dari mana. Ini program dia yang sudah dia rencanakan 17 tahun yang lalu, sebelum ada (Partai) Gerindra,” ujar adik dari Prabowo itu.

Hashim mengungkapkan, pernah dipanggil Prabowo untuk membahas masalah stunting di Indonesia pada tahun 2006. Saat itu, Prabowo prihatin karena 30 persen anak-anak di Indonesia mengalami stunting atau kekurangan gizi.
Untuk itu, Prabowo mencanangkan program makan siang serta susu gratis baik bagi anak-anak maupun ibu-ibu hamil. Hashim menyebut Prabowo meyakini Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju dan sejahtera apabila anak-anaknya mengalami kecacatan.

“Maka dia punya program tambahan gizi bagi anak-anak dan susu, makanya namanya dulu revolusi putih. Prabowo sudah bermimpi dan setiap saya bertemu dia bicara makanan gratis, bicara gizi,” tutur Hashim.

Ia mengutip data statistik resmi yang dikeluarkan Menko Ekonomi dan Menko PMK tahun lalu bahwa setiap harinya 18 juta anak di Indonesia masuk sekolah dalam keadaan lapar. “Angka 18 juta itu lebih dari jumlah penduduk negara Belanda. Optimisme saya rasakan karena program ini dicita-citakan Prabowo sejak 17 tahun lalu. Kaum marginal bersemangat karena sejak 2006 bisa mewujudkan mimpi keluar dari stunting dan kurang gizi,” katanya.

Hashim menyampaikan, program makan gratis untuk anak-anak dan ibu hamil dapat membuka 1,8 juta lapangan kerja baru. Nantinya, kata dia, yang diperbolehkan terlibat dalam program ini hanyalah UMKM agar dapat merangsang ekonomi kerakyatan.

“Kita perkirakan lapangan kerja baru 1,8 juta. Ini adalah ibu-ibu yang masak di desa, sekolah-sekolah, merangsang peternak ayam, pengusaha menengah dan kecil dan supplier telur karena kita butuh 83 juta butir telur setiap hari,” kata Hashim.

Sementara itu, tema yang berisi tentang daerah kepulauan dan daerah terpencil juga dibahas oleh salah satu narasum, Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabbagalet. Ia memaparkan sejumlah kondisi real para siswa SD hingga SMA di daerah yang dipimpinnnya yang cukup memprihatinkan.

“Optimisme untuk memperjuangkan daerah yang tertinggal. Karena kita dak sampai ke dewan ke DPRD dak sampai, lewat ini bisa sampai,” katanya Yudas yang menyambut baik adanya Dialog Nasional yang digagas SMSI dan bekerjasama dengan Vox Point.

Yudas juga ingin mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Pemerintahan Baru nantinya agar kewenangan SMA SMK tidak menjadi tanggung jawap Gubernur tetap cukup Bupati saja. “Karena daerah kami daerah kepulauan yang terpencil, jadi untuk koordinasi pihak sekolah dan Gubernur pun bersamalah,” ujarnya.

Ketua Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati mengungkapkan pihaknya sengaja mengadakan Dialog bersama SMSI dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Vox Point. “Kita ingin mengetaui apa masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, ternyata ada banyak hal yang harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Menurut Handojo, pihaknya akan tetap mengawal program-program pemerintah. Meskipun demikian pihaknya juga tetap akan membuka hati pemerintah tentang kenyataan yang ada di masyarakat Indonesia saat ini. “Dengan adanya kader-kader kita di pemerintahan, kita jadi mengetahui apa saja permasalahan yang ada di masyarakat. Kita tetap akan mengawal program pemerintah, tetapi kita juga ingin menunjukkan kenyataan yang ada.”

Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk bisa berbicara. “Masyarakat ayo berbicara. Dan saya berharap agar pemerintah bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarat.”

Dalam Dialog Nasional itu, Yohanes Handojo Budhisedjati, menekankan pentingnya memperhatikan kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Handojo mengungkapkan, meskipun Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka baru akan resmi memimpin pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, harapan besar telah terpancar dari jutaan rakyat Indonesia, khususnya kaum marginal.

“Kita perlu memberikan perhatian lebih terhadap mereka yang hidup dalam keterbatasan, seperti pengemis, pemulung, buruh, petani, dan orang-orang dengan penghasilan yang minim,” ujar Handojo.

Handojo selanjutnya mengingatkan data dari Badan Pusat Statistik pada Juli 2023 mencatat bahwa persentase penduduk miskin mencapai 9,36 persen, setara dengan 25,90 juta orang pada Maret 2023.

“Sangat mungkin bahwa sebagian besar dari mereka adalah kaum marginal dan terpinggirkan, yang membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah,” tambahnya.

Ia juga menyoroti isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang dianggapnya sebagai kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan tegas.

Handojo menekankan perlunya penanganan yang lebih profesional atas masalah ini oleh pemerintahan yang baru. “Dengan menangani masalah ini secara serius, kita dapat berharap untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Ketua Umum SMSI Firdaus mendapat kesempatan pertama menyampaikan pidatonya. Ia menyambut tema yang diusung dalam dialog nasional itu. “Kami siap bekerja sama untuk kegiatan-kegiatan berikutnya,” tutur Firdaus.

Masalah nasionalisme sebelumnya juga diungkapkan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMS) Firdaus. Dalam sambutannya, Firdaus mengungkapkan latar belakang pendirian SMSI sebagai portal NKRI.

“Kegelisahan media-media kecil yang ada di seluruh Indonesia akan masa depan pers Indonesia, kalau tidak asing akan mengusai lndonesia hingga ke daerah biarlah mainstream menguasai Jakarta, akhirnya kita membentuk SMSI sebagai portal NKRI,” kata Firdaus.(rel/smsi)