Indonesia Menuju Empat Besar Ekonomi Dunia, Jaga Netralitas ASN pada Pemilu 2024

PALEMBANG, SIMBUR – Indonesia menuju empat besar ekonomi dunia. Karena itu, netralitas aparatur sipil negara (ASN) harus terjaga saat Pemilu 2024. Hal itu diungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian BKN Tahun 2024 bertema ‘Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Bingkai Meritokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia’.

MenPANRB mengatakan, untuk mencapainya diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif, birokrasi yang profesional serta pelayanan publik yang berkualitas. “Indonesia akan menuju empat besar ekonomi dunia dan ini telah menjadi presentasi hampir seluruh pakar di dalam dan di luar negeri, untuk mencapai ini diperlukan SDM yang kompetitif dan birokrasi yang profesional. Oleh karena itu, birokrasi yang profesional ini menjadi tuntutan agar kedepan kita bisa berperan besar dalam rangka menuju empat besar pada tahun 2045,” kata Azwar Anas di The Stones Hotel Bali, Selasa (6/2) lalu.

MenPANB menekankan kenetralan ASN dalam Pemilu 2024 sangat penting untuk memastikan proses demokrasi yang adil, transparan dan bebas dari pengaruh politik tidak sehat. Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalisme ASN sebagai aparatur negara untuk tetap profesional, bebas dari kepentingan politik dan setia pada prinsip-prinsip keberimbangan.

“Seluruh jajaran birokrasi harus memastikan keberlanjutan dan kualitas pelayanan publik perlu dijaga agar tidak terpengaruh oleh perubahan politik. Netralitas ASN mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,” ucap MenPANRB.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dalam sambutannya mengatakan sebagai pelaksana kebijakan publik, maka ASN wajib melaksanakan tugas jabatan secara professional tanpa dipengaruhi kepentingan lain. ASN juga wajib memberi pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan atribut individu maupun sosialnya. “Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, maka ASN wajib menjaga kohesi sosial masyarakat agar tidak terpecah dan terpolarisasi berdasarkan kepentingan apapun,” ungkapnya.

Guna menjamin terjaganya netralitas ASN pada Pemilihan Umum (Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2024 ini, pemerintah telah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Di dalam SKB tersebut, BKN diamanatkan untuk membangun Sitem Berbagi Terintegrasi (SBT) yang akan menjadi sarana bersama untuk meningkatkan sinergitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas ASN, sehingga dilakukan pemantauan baik kinerja tim maupun efektivitas penanganan pembinaan dan pengawasan netralitas.

“Dengan kolaborasi tersebut, maka penanganan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN secara nasional dapat dilaksanakan transparan, akuntabel dan proporsional,” kata Haryomo.

Sementara itu, Pj Gubernur Provinsi Sumsel Agus Fatoni mengatakan dalam rangka mewujudkan netralitas ASN, Provinsi Sumsel telah menjadi yang pertama kali di Indonesia melakukan Deklarasi Netralitas ASN Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sekaligus secara serentak diikuti sebanyak 180.751 orang. Menurut Fatoni, netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada merupakan kewajiban yang harus dipegang teguh.

Oleh sebab itu Fatoni mengimbau agar Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk terus mendukung agar pesta demokrasi di Sumsel ini berjalan dengan aman, damai dan lancar. “Karena dengan kerjasama yang baik akan mewujudkan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 mendatang berjalan sukses. sekaligus ini juga menjadi komitmen bersama diwujudkan, agar Provinsi Sumsel untuk menjadi percontohan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada seluruh Indonesia,” tandasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Bersama

Sementara itu, Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menyebut, dibutuhkan sinergitas serta kolaborasi antara pemerintah, KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu. Hal itu diungkap Fatoni saat Rapat Sinergitas Kominda bersama KPU dan Bawaslu Menuju Pemilu dan Pilkada Mempertahankan Sumsel Daerah Zero Konflik, di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (7/2).

“Pemilu adalah tugas kita bersama dan kita bertanggungjawab agar pesta demokrasi ini sukses. Makanya upaya-upaya harus dilakukan masing-masing instansi sesuai tugas dan fungsi. Kolaborasi sudah dilakukan dengan sangat bagus kota bertekad Sumsel dapat menjadi percontohan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada 2024,” papar Fatoni.

Fatoni juga mengapresiasi Kominda serta Bupati dan Walikota se-Sumsel atas berbagai capaian dan prestasi yang telah dilakukan. Dia meminta agar mereka meningkatkan kinerja guna berdampak lebih luas dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Provinsi Sumatera Selatan juga menjadi yang pertama kali dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serentak Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel. Kemudian, deklarasi Netralitas ASN terbesar di Indonesia bersama Bupati/Walikota se-Sumsel bersama KPU dan Bawaslu. Selain itu ada juga sosialisasi pemilih pemula  yang diikuti hingga 17.000 peserta dan pengarahan serentak kepada 6.750 PPPK se-Sumsel.

Terkait penyelenggaraan Pemilu, Fatoni berharap iklim kondusif yang sudah ada dapat tetap terjaga sehingga citra dan status zero konflik dapat dipertahankan. Dia juga mengimbau agar masyarakat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu mendatang dan berbondong-bondong datang ke TPS pada 14 Februari mendatang.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sumsel Brigjen TNI Armansyah mengatakan, Provinsi Sumatera Selatan menjadi pelopor pertama di Indonesia yang menggelar Rapat Sinergitas Kominda bersama KPU dan Bawaslu Menuju Pemilu dan Pilkada Mempertahankan Sumsel Daerah Zero Konflik. “Mungkin kita yang pertama rapat Kominda dihadiri Gubernur. Ini artinya komunikasi di Sumsel hebat,” ucap Armansyah di Kantor Gubernur, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/2).

Melihat komunikasi yang dijalin antar Forkopimda, Armansyah optimis berbagai gangguan maupun ancaman menjelang Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari dapat diantisipasi bersama. Secara umum, Armansyah menjelaskan bahwa perkembangan situasi politik pada tahapan Pemilu 2024 di Provinsi Sumsel berlangsung aman dan kondusif. Dia berharap kondisi ini tetap terjaga sesuai tagline Sumsel sebagai Provinsi yang zero konflik. “Kalau membaca komunikasi malam ini kita yakin bisa antisipasi ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sumsel Andika Pranatajaya mengatakan mereka telah memastikan bahwa daftar pemilih tetap tidak ada perubahan dan itu menurutnya adalah kunci dari pelaksanaan Pemilu karena berkaitan dengan surat suara. Adapun jumlahnya sebanyak 6.326.348 surat suara dan jumlah TPS sebanyak 25.985 TPS. (kbs/red)