Terus Atasi 7.734 Sumur Minyak Ilegal di Muba

# Polres Pagaralam Dapat Bendera Hitam, Polres Muba Raih Bendera Putih

PALEMBANG, SIMBUR – Polres Pagaralam mendapat bendera hitam, sedangkan bendera putih diterima Polres Musi Banyuasin. Penilaian terhadap satuan wilayah (satwil) di jajaran Polda Sumatera Selatan itu disampaikan Kapolda Irjen Pol Toni Harmanto MH melalui Kabid Humas Kombes Pol Drs Supriadi MM.

“Bendera hitam maupun putih ditetapkan berdasarkan penggabungan nilai antara penilaian bidang operasional dan penilaian bidang pembinaan,” cetus Kabid Humas Kombes Pol Drs Supriadi MM saat Evaluasi terhadap gelar operasional (GO) rutin di bulan Juli – Agustus 2022 di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Senin (19/9).

Kabid Humas menambahkan, pada kegiatan gelar operasional (GO) diberikan juga piala kepada satwil jajaran terbaik dalam penanganan Harkamtibmas. Pertama, Polres Musi Banyuasin. Kedua diraih Polrestabes Palembang dan ketiga Polres Prabumulih.

Senada, Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto MH menegaskan, evalusi GO ini diharapkan dapat melihat kekurangan. Selain itu, diharapkan kinerja menjadi lebih optimal. “Dengan diadakannya evaluasi seperti ini, kami dapat mengetahui beberapa kekurangan, maka dapat diperbaiki ke depannya. Kegiatan GO kami adakan rutin untuk melakukan evaluasi, sehingga di bulan berikutnya kinerja makin optimal,” harap Kapolda.

Kapolda menambahkan, dalam kegiatan ini membahas mengenai peningkatan isu-isu masalah kasus kejahatan konvensional.  “Laporannya sudah saya dapatkan. Kalau dihitung, laporan itu di hari kerja mencapai 49, namun hari ini kami mendapatkan 14 laporan karena kemarin libur,” ujar Kapolda.

Kapolda juga ingin meningkatkan penegakan hukum seperti judi, sumur ilegal hingga tindak kejahatan lainnya di wilayah Sumsel untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. “Masalah sumur ilegal ini, yang kami terus berusaha mengatasinya, seperti di Muba ada 7.734 sumur ilegal. Itu belum termasuk daerah lainnya,” tegasnya sembari menekankan, agar dari evaluasi ini banyak mendapatkan masukan, untuk memperbaiki dalam perencanaan di bulan berikutnya.

Sementara, Kombes Pol Ucu Kuspriyadi SIk MH  juga memaparkan tentang pendataan pegawai Non ASN atau tenaga Honorer (PHL) Polri . Polda Sumsel lebih waspada dan melaksanakan pengawasan, guna menjaga marwah Institusi. “Ada dua isu yang harus kami waspadai. Pertama, adanya orang atau oknum yang memberikan isu bahwa pendataan PHL untuk diangkat langsung menjadi PNS Polri, dan adanya orang atau oknum yang mengatasnamakan anggota Polri atau PNS Polri atau orang BKN Pusat,” serganya.

Perbuatan itu, lanjut dia, hanya untuk mencari kesempatan dan keuntungan. “Dengan dalih bisa memasukan ke dalam database BKN, yang bisa langsung diangkat menjadi PNS dengan meminta atau memberikan sejumlah uang yang cukup banyak,” pesannya.

Ucu meminta kepada para Kasatwil jajaran, para Kasubbagrenmin dan Kabag SDM jajaran Polda Sumsel untuk lebih waspada dan melaksanakan pengawasan guna menjaga marwah Institusi Polri. “Perlu dipahami, pendataan PHL bukan langsung untuk diangkat menjadi CPNS Polri, tapi hanya bersifat pendataan saja. Ini akan digunakan untuk pemetaan terkait jumlah PHL, tingkat pendidikan, jenis tugas dan usia,” ujarnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah bahwa setiap orang yang akan diangkat menjadi CPNS ataupun PPPK, dilaksanakan melalui Tahapan Seleksi tes dan ujian. (nrd)