Kurang Patuh, Berakibat Maladministrasi

PALEMBANG, SIMBUR – Tidak patuh dalam memberikan layanan publik dapat berpengaruh pada maladministrasi. Hal itu diungkap Plh Kepala Ombudsman RI, Hendriko saat Workshop Kepatuhan Komponen Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

“Perlu diperhatikan. Kurangnya kepatuhan dan semangat layanan akan berakibat pada maladministrasi. Begitu sebaliknya. Kalau kepatuhan dan semangat tinggi, akan berpengaruh pada administrasi dan layanan yang berkualitas,” tukas Hendriko di Hotel Novotel, Palembang, Kamis (29/4).

Dalam workshop tersebut, kebijakan banyak disoroti yakni fasilitas umum (fasum), lalu layanan publik masih dianggap formalitas. Misalnya nomor aduan, pernah tim penilai mengecek  dengan dihubungi sampai 10 kali. Saat dicek tidak diangkat atau nomor aduan ini dikelola pribadi sampai diangkat anak-anak.

Menurut Hendriko, misalnya tahun 2017 Ombudsman Sumsel melakukan penilaian, dengan rincian 5 kabupaten dan kota, ditambah satu kabupaten baru, hasilnya hanya 2 di zona hijau, satu zona merah.  “Terakhir 2019 melakukan penilaian di 9 kabupaten/kota. Hasilnya 6 kabupaten/kota di zona hijau, 3 zona kuning. Kami berharap dengan adanya wrokshop untuk mengindentifikasi pelayanan harus dipenuhi, pada unit atau satker. Layanan publik dapat mengangkat integritas pemimpin, pemerintah pusat dan daerah,” jelasnya.

Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, orientasi dalam pelayanan ini bukan pada nilai atau simbol.  “Kalau orientasinya hanya simbol hijau, kuning, apalagi merah jelas tidak ada yang mau. Orientasinya itu, yang timbul adalah kepura-puraan. Atau pada segmen yang dinilai saja. Kami punya pengalaman. Itu kadang poin yang dinilai sudah disampaikan duluan. Adipura semisal, hanya kebersihan dan pendidikan saja yang dibagusi,” timbangnya.

Gubernur berharap pelayanan ini dilakukan disemua segmen dengan sepenuh hati. “Saya ingin melayani itu general luas, jangan hanya pada segmen tertentu. Ini dimulai dari ekspresi, ekspresi itu timbul dari suasana hati. Kalau iklas pasti baik, kalau suasana buruk, ya buruk, terus ada penilaian lagi dari Ombudsman, sudah pasti merah hasilnya,” cetus Deru.

Salah satu pemenang penilaian Ombudsman yakni Pemkab Musi Rawas, pemenang pelayanan dalam zona hijau tahun lalu. Pelayanan ini ada berbagai segmen, atau fokus pelayanan pada pemerintah lembaga, bahkan, tetapi semua tetap kembali ke pemerintah dan ini tergantung dari SDM-nya.

“Selain penilaian sampai dampak termasuk pungutan liar, baru kemarin di-launching Satgas Saber Pungli dipimpin Komjen Pol Agung Budi Maryoto dulu pernah kapolda di sini. Penilaian ini juga tidak hanya kasat mata saja, yang dibayangkan orang duduk di loket di Samsat, di loket PLN. Bukan itu saja, padahal pelayanan dinilai dari hulu ke hilir,” bebernya.

Contohnya pelayanan PTSP atau Dukcapil, Deru meminta agar dicari petugas yang memang bisa melayani, tidak identik dengan cantik, terkadang cantik juga bengis. Gestur itu sangatlah penting. “Rumah sakit misalnya, mulai dari sopir ambulan jadi fokus perbaikan. Kalau perawat, layanannya baik, pasien betah dan cepat sembuh,” ujarnya.

Deru menekankan, melalui workshop yang diikuti sejumlah pemerintah daerah telah mengirim delegasinya agar memperbaiki mental. Sederhananya kalau pelayanan bisa cepat kenapa lambat, atau kalau bisa mudah kenapa dibuat susah.  “Sejak WFH pelayanan menjadi online, ini bukan tidak banyak masalah. Tetap kuncinya dari wajah. Berikanlah pelayanan yang ramah dan ikhlas, sehingga masyarakat akan merasa dilayani dengan baik,” tukas Deru. (nrd)