Rangking Tertinggi Dunia, Sehari Sembilan Bencana

# Setahun 343 Karhutla, 1.260 banjir dan 900 kali Angin Puting Beliung

# Jokowi: Kuncinya Kecepatan, Pencegahan, dan Mitigasi Bencana

PALEMBANG, SIMBUR –  Momentum Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021 dijadikan evaluasi menghadapi bencana yang lebih baik lagi. Dengan tema “Indonesia Tangguh Hadapi Bencana” rakornas menerapkan disiplin prokes dan digelar secara virtual. Rakornas dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo dan dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Presiden RI Joko Widodo mengatakan, bencana telah memberikan pengalaman, pelajaran yang sangat luar biasa. Bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana non alam berupa Pandemi Covid-19. Hal itu menjadikan Indonesia menduduki rangking tertinggi atas bencana karena jumlah penduduk yang sangat besar.

“Menghadapi bencana kemanusiaan yang tidak pernah ada pembandingnya dalam sejarah. Sisi kesehatan, sisi ekonomi harus diselesaikan, dalam waktu yang bersamaan. Bukan hanya sekala daerah, sekala nasional, tetapi sekala global. Lebih dari 205 negara mengalami hal yang sama. Harus bekerja cepat, inovatif dan berkolaborasi dengan semua pihak. Dengan negara lain, dengan lembaga internasional,” ujar Presiden Jokowi dari Istana Merdeka Jakarta, Rabu (3/3).

Jokowi memberikan apresiasi, terimakasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran BNPB, yang telah mendedikasikan waktunya, bekerja dalam menangani dan menyelesaikan krisis sekarang ini. “Penanganan ini harus dijadikan momentum memperkuat ketangguhan dalam menghadapi segala bentuk bencana.  Peserta rakornas, saya mengingatkan bahwa negara dalam negara yang rawan terhadap bencana. Setahun kemarin saja menghadapi 3.253 bencana. Per hari sembilan bencana,” timbangnya.

Bukan sebuah angka yang kecil, kata Jokowi, tapi cobaan, ujian dan tantangan itu yang harus dihadapi. Baik bencana hidrometeorologi atau bencana geologi. Indonesia menduduki rangking tertinggi, karena jumlah penduduk juga besar. “Sehingga risiko jumlah korban terjadi. Apabila ada bencana juga sangat besar. Saya melihat kunci utama, dalam mengurangi risiko bencana ada pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Nah ini yang selalu saya sampaikan berulang-ulang, pencegahan, pencegahan, jangan terlambat, jangan terlambat,” harap Jokowi.

Hal ini bukan berarti aspek yang lain, dalam manajemen bencana, tidak kita beratkan. Tapi juga jangan sampai hanya bersikap reaktif saat bencana terjadi.  “Harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik. Detail, karena itu kebijakan nasional dan kebijakan daerah, harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana, baru kita pontang panting, ribut atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi. Sudah memiliki rencana induk, penanggulangan bencana 2020-2024 melalui Perpes No 7/2020,” tegasnya.

Point pentingnya, tegas Jokowi bukan hanya berhenti pada grand design jangka panjang. Akan tetapi, grand design itu, harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan, dalam perencanaan-perencanaan. “Termasuk tata ruang yang sensitif dan memerhatikan aspek kerawanan bencana, serta dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan tata ruang yang berjalan di lapangan. Bukan diatas kertas saja, ini sudah berulang-ulang saya sampaikan saya tegaskan,” paparnya.

Jokowi juga menegaskan dan mengingatkan beberapa hal penting dalam menghadapi bencana. “Pertama, jangan disibukkan membuat aturan, tapi yang utama adalah pelaksanaan di lapangan. Karena itu yang dilihat masyarakat, dilihat rakyat. Yang utama adalah aspek pengendaliannya dan penegakan standar di lapangan,” ujarnya.

Misalnya, berkaitan dengan gempa, standar bangunan tahanan gempa. Fasilitas umum dan sosial, hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaanya, harus diaduit dengan ketahanan bangunan, sesuai dengan standar. Sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, korban bisa dimimalisir dan segera melakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai dengan standar yang ada.

“Kedua, kebijakan mengurangi bencana harus terintegrasi, apa yang dilakukan di hulu, apa yang dilakukan di tengah dan di hilir, betul-betul di lihat, tidak ada tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada ego daerah. Semuanya benar-benar terintegrasi. Semuanya saling mengisi, tidak boleh ada yang merasa ini bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati ini bencana, berbeda dengan hal normal,” tegasnya.

Ketiga, kata Jokowi, manajemen tanggap darurat, serta melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat, ini penting sekali. “Pasca bencana, harus terus diperbaiki, karena kecepatan itu yang dilihat oleh rakyat. Jangan sudah ditunggu sudah lebih setahun belum nonggol, apa yang sudah disampaikan dan janjikan,” harap Jokowi.

Sistem peringatan dini harus bekerja dengan baik, bekerja dengan cepat dan akurat. Serta kecepatan respons yang terus ditingkatkan, semua rencana kontigenji dan operasi tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. “Sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban, sangat penting sekali,” ujar Jokowi.

Terakhir, memberikan edukasi dan literasi harus terus ditingkatkan, mulai dari lingkungan sosial paling kecil keluarga, simulasi bencana secara rutin, sehingga warga semakin siap menghadapai bencana. “Saya kira itu, rapat koordinasi penanggulangan bencana 2021 saya buka,” tukas Jokowi.

Sementara itu, setiap tahun Indonesia mengalami kerugian ekonomi akibat bencana mencapai Rp22-28 triliun. Belum lagi ditambah statistik jumlah korban jiwa dalam 10 tahun terakhir. Rata-rata 1.123 jiwa meninggal, akibat bencana. “Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia salah satu dari 35 negara dengan tingkat risiko ancaman bencana yang paling tinggi di dunia,” jelas Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Dikatakan Doni, sedari awal Februari 2020 – Februari 2021, BPBD mencatat ada 3.253 kali kejadian bencana di Indonesia. “Ini artinya setiap hari ada sembilan kejadian bencana yang terjadi. Baik gempa, tsunami, erupsi gunung merapi, karhutla, banjir bandang, tanah longsor, serta angin puting beliung. Setiap kali kejadian bencana, selalu diikuti dengan kehilangan harta benda dan korban jiwa,” ungkapnya.

Dari kleidoskop bencana selama satu tahun, lanjut Doni, sepanjang Februari 2020 – Februari 2021, telah terjadi 28 kali gempa bumi, 7 kali erupsi gunung api, 343 kali karhutla, dan 30 kali bencana kekeringan. Kemudian 1.260 kali banjir, 641 kali tanah longsor, ditambah 900 kali angin puting beliung, 44 kali gelombang pasang dan abrasi, serta 1 pandemi Covid 19. Total 3.253 kali bencana nasional.

Menurut Doni, pemerintah tentu tidak tinggal diam, Presiden Jokowidodo telah memberikan arahan pada Rakornas Penanggulangan Bencana, tanggal 22 Februari 2020 lalu di Sentul.  Seluruh instansi pemerintah, TNI-Polri dan pemerintah daerah, harus bersinergi melakukan berbagai upaya pencegahan, mitigasi dan kesiap-siagaan.

“Termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan yang berlandaskan, pengurangan risiko bencana. Melibatkan pakar untuk memprediksi ancaman, memperkuat sistem peringatan dini, menyusun rencana kontigensi, dan edukasi, serta pelatihan kebencanaan,” timbang Doni.

Melalui pendekatan kolaborasi, lapor Doni kepada Presiden, pemerintah bersama akademisi, dunia usaha, komunitas, relawan dan media terus berupaya meningkatkan kesiap-siagaan. “Mulai dari tingkat individu, keluarga dan masyarakat,” jelasnya.

Literasi kebencanaan, tambah dia, juga diperkuat pada semua lapisan. Sebab bencana tidak bisa dihadapi sendiri. Saat ini semua entitas bangsa, sedang berjibaku menghadapi pandemi Covid-19. Menjaga yang sehat tetap sehat dan sakit diobati cepat sembuh, serta mengurangi risiko kematian.

“Indonesia membuktikan pengendalian Covid-19 bisa dilakukan pararel. Dengan upaya menjaga kegiatan sosial ekonomi tetap berjalan. Warga tidak sedapat mungkin terpapar covid-19, tetapi juga tidak terdampak PHK atau kehilangan pekerjaan,” ujarnya.

Momentum satu tahun bencana Covid-19 adalah kesempatan untuk melakukan evaluasi, mempertahankan yang sudah baik, dan menyempurnakan yang masih kurang. “Kami harus optimis. Semua kebijakan yang digariskan Presiden akan membawa bangsa keluar dari masalah kesehatan dan ekonomi,” katanya.

“Presiden, rakornas virtual koordinasi penanggulangan bencana ini, dihadiri para menteri, lembaga, gubernur, para bupati, walikota seluruh Indonesia. Perwakilan dunia usaha, pakar dan akdemisi. Organisasi masyarakat, media dan relawan penanganan covid-19, serta relawan penanggulangan bencana, selama 4 hari,” terangnya.

Rakornas ini juga dihadiri ribuan posko, satgas dan posko kelurahan, desa, nagari, kampung, banjar, kecamatan, kabupaten kota tingga provinsi seluruh Indonesia. Diharapkan membangun gerak langkah yang selaras untuk menghadapi bencana lebih baik dan makin beragam.(nrd)