Jenderal Eko Indra: Dilaksanakan dengan Maksimal

# Surat Edaran Kapolri Tentang Selektif Penerapan UU ITE

PALEMBANG, SIMBUR – Surat edaran, nomor: SE/2/11/2021, tentang kesadaran budaya beretika, untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif, dikeluarkan Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo SIk MSi, kemarin (19/2/21).

Surat edaran Kapolri ini, berisi 11 point penting, tentang penerapan UU No 19 tahun 2016, tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), nilai kontradiktir terhadap kebebasan berekpresi. Serta mencegah penggunaan pasal-pasal karet dan kriminalisasi menggunakan UU ITE.

Dari 11 point isi surat edaran Kapolri, dua paling menonjol nomor 8 dan 9.  Point 8, bahwa terhadap para pihak atau korban yang akan mengambil langkah damai, agar menjadi bagian prioritas penyidik, untuk dilaksanakan restorative justice. Terkecuali, perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

Point 9, yakni korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, maka tersangka tidak dilakukan penahanan. Sebelum berkas diajukan ke JPU, agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.

Berikut seluruh pedoman yang ditulis Sigit dalam edaran tersebut:

  1. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.
  2. memahami budaya beretika, yang terjadi di ruang digital, dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.
  3. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif, melalui virtual police dan virtual alert, yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.
  4. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik. Yang berpotensi pidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.
  5. Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak, terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya, kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.
  6. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif, terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber(dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial, berdasarkan fakta dan data yang ada.
  7. Penyidik berprinsip bahwa, hukum pidana merupakan upaya terakhir, dalam penegakan hukum (ultimatum remidium). Kemudian mengedepankan restorative justice, dalam penyelesaian perkara.
  8. Terhadap para pihak atau korban yang akan mengambil langkah damai, agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice. Terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.
  9. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan, dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.
  10. Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan
  11. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Eko Indra Heri MM saat dikonfirmasi Simbur, terkait surat edaran Kapolri, berisi 11 point penerapan UU ITE lebih mengedepankan restorasi justice atau penegakan hukum yang berkeadilan, membenarkan hal tersebut. “Ya kita laksanakan dengan maksimal,” ujarnya.

Terpisah, advokat atau pengacara Palembang Titis Rachmawati SH mengatakan, terkait surat edaran Kapolri tentang penerapan UU ITE lebih selektif dan mengedepankan restorasi justice, tentu sangat baik.

“Karena restorasi justice ini, apabila pihak korban sudah memaafkan dan tersangka menyadari kesalahan, ditambah ada kesepatan damai. Jadi tidak perlu ada upaya hukum lagi, karena pidana tujuannya pembalasan, apabila diteruskan akan mengabisi energi, waktu dan biaya,” jelasnya.

Terkecuali yang berbau SARA, sebab tindakan ini menyerang komunitas, yang sensitif . “Penerapan UU ITE sendiri, harus lebih disosialisasikan lagi. Jadi tidak sedikit-sedikit saling lapor, padahalkan terkadang hanya penyampai aspiranya saja kurang tepat,” timbang Titis kepada Simbur, Selasa (23/2/21).

Menurut Titis, dengan surat edaran Kapolri ini, semoga penggunaan ruang digital dan medsos lebih sehat dan produktif. “Lebih sehat ruang digital, kemudian lebih bijak dalam penggunaan medsos, sehingga tidak terkena UU ITE, ancamannya 4 tahun pidana,” timpalnya.

Saat disiginggug pasal ini kerap di sebut pasal karet, Titis menegaskan sebab penafsiran pasalnya bisa bermacam-macam dan pendapat. Tukasnya. (nrd)

 

Share This: