- Jaksa Sita Truk dan Alat Berat Perusahaan Terkait Korupsi Distribusi Semen
- Pejabat Bank Tersangka Korupsi KUR di OKUT Tidak Ditahan karena Akan Menjalankan Ibadah Haji
- Diduga Menghalangi Penyidikan Kasus Korupsi, Staf Ahli Bupati Muba dan Oknum Pengacara Jadi Tersangka
- Sinergi Hadapi Musim Kemarau, Apel Karhutla Sumsel Bakal Digelar di Kampung Nelayan Sungsang pada 6 Mei 2026
- Resmi Dilantik, 325 Bintara Remaja TNI AD Siap Mengabdi untuk Negeri
Tidak Ada Lagi PSBB di Palembang
# Omzet PKL dan UMKM Merosot
PALEMBANG, SIMBUR – Pemerintah Kota Palembang memastikan tidak ada lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga akhir tahun ini meski berstatus zona merah atau daerah risiko tinggi penyebaran Covid-19. Hal itu diungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa. “Untuk PSBB tidak ada. Cukup PSBB pertama dan kedua,” ungkapnya, dikonfirmasi usai workshop yang digelar Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Palembang, di Hotel Beston, Sabtu (19/12).
Ratu Dewa menambahkan, terkait refocusing anggaran Covid-19, Pemkot Palembang telah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Lanjut dia, penggunaan anggaran tersebut telah diekspos secara terbuka. “Refocusing anggaran kami sesuaikan pengeluarannya untuk penanganan Covid-19,” terangnya.
Adapun langkah Pemkot mengatasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Palembang, tambah Ratu Dewa, dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Terutama pendekatan yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima (PKL). “Ini masalah perut (masyarakat). Pendekatan yang diambil bukan mengedepankan kekuasaan oleh aparat keamanan. Di samping, tidak lepas dari campur tangan kepemimpinan untuk menangani masalah pedagang kaki lima. Itu soal leadership,” tegasnya.
Pendekatan lainnya menyangkut daya beli masyarakat. Kalau belanja di mal, Rp1.000 dapat satu ikat. Kalau beli barang dengan pedagang kami lima, uang Rp1.000 bisa dapat lima ikat. “Pentingnya (peran) pedagang kaki lima,” tegasnya.
Belum lagi daya serap kerja, tambah Ratu Dewa, kini Pemkot Palembang mulai bersinergi dengan Pemprov Sumsel melalui dana insentif daerah. “Kami juga kucurkan bantuan dari BPR (Bank Perkreditan Rakyat) tanpa agunan. Selama ini kurang sosialisasi. Hadir APKLI yang ingin menjadi fasilitator,” ujarnya.
Bagi PKL atau UMKM yang belum mendapatkan bantuan presiden (banpres), Ratu Dewa meminta APKLI untuk menyampaikan data sebenarnya yang nanti akan diverifikasi dan divalidasi Pemkot Palembang sehingga bisa disampaikan ke Pemprov Sumsel. “Ini tolong dimanfatakan Bapak/Ibu, baik PKL maupun UMKM. Pemkot dan Pemprov tidak hanya ingin memulihkan kesehatan tapi juga ekonomi. Mudah-mudahan kondisi Palembang benar-benar stabil walaupun tetap harus mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua APKLI Kota Palembang, Harmoko Zakariah SPd mengatakan, pihaknya mampu membantu Pemkot agar bisa mencapai Palembang Emas. Dia hanya menyampaikan prorgam kerja jangka pendek, menengah dan panjang. “Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan melakukan bimtek pemberdayaan perempuan. Kami ajarkan ibu-ibu punya keahlian untuk menjahit,” ungkapnya.
Harmoko menambahkan, pihaknya juga akan membekali anggota dengan keterampilan IT, servis laptop dan Hp. Menurut dia, itu juga akan mengurangi pengangguran. Dirinya berharap ke depan dapat kembali berdagang. “Bagi yang lanjut usia kami kasih pembinaan. Dari mana uangnya, kami cari sama-sama,” tegas Harmoko menyentil Sekda.
Sementara, anggota APKLI Asep Sarnova mengatakan, pendapatan PKL sekarang merosot jauh sebelum adanya Corona. “Kami sendiri terjun langsung ke lapangan berdagang pakaian. Bisa membayar karcis dan makan sehari-hari saja sudah syukur. Untuk pedagang lain seperti menjual sayur, ikan, masih bisa bertahan. Akan tetapi, omzetnya tidak sebesar sebelum ada Covid-19,” kata dia. (rgs)



