Hilirisasi Industri Pulihkan Ekonomi, Buka Peluang Usaha Bantalan Rel Berbahan Karet

PALEMBANG, SIMBUR – Hilirisasi industri di Provinsi Sumatera Selatan ditandai dengan terbukanya peluang usaha bantalan rel berbahan karet. Hal itu disampaikan Gubernur H Herman Deru dalam rapat kerja dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, LaNyala Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Sultan B Najamudin beserta anggota senator lainnya.

“Perlu peningkatan kualitas harga karet di Sumsel. Untuk itu, kami akan buka akses informasi harga karet terkini. Di samping itu, kami akan upayakan membuat hilirisasi dengan membuka seluas-luasnya peluang usaha membuat bantalan rel berbahan baku karet,” ujar Gubernur Herman Deru di Griya Agung, Senin (21/9).

Bukan hanya karet, lanjut Gubernur, Pemprov terus merealisasikan pembangunan jembatan Bahtera Sriwijaya yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sepanjang 13,5 kilometer. “Titik tapaknya sudah disepakati antara kedua provinsi. Berlokasi di Desa Tanjung Tapa Kabupaten OKI Provinsi Sumsel dan Desa sebagin Kabupaten Bangka Selatan. Megaproyek tersebut telah direncanakan selesai pada 2024. Sudah ada progres pelaksanaan pembangunannya,” jelas Herman Deru.

Untuk menyelesaikan sengketa tanah, lanjut dia, perlu adanya pendekatan persuasif terhadap masyarakat. Karena Sumsel dikenal dengan brand zero conflict. “Sementara, pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat akan dibiayai dari APBD bersinergi dengan BPN Sumsel melalui DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial),” paparnya.

Masih kata Gubernur, kemajuan dan percepatan pembangunan daerah adalah satu hal yang harus segera dilakukan. Sedikitnya ada tiga program prioritas yang telah dilakukannya. Meliputi, infrastruktur jalan, bidang pertanian, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19..”Selama dua tahun kepemimpinan, saya bersama Wagub masih konsen pada pembangunan infrastruktur yang merata sampai ke pelosok desa. Juga peningkatan pertanian dan menggerakan perekonomian,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, masa pandemi Covid-19 Provinsi Sumel telah me-refocusing anggaran sesuai kondisi daerah sehingga pembangunan masih tetap berjalan. “Kami me-refocusing dengan mengondisikannya sesuai kondisi daerah sehingga pembangunan tetap berjalan. Saya juga selalu berdiskusi dengan DPRD Sumsel. Alhamdulilah pada masa refocusing ini setiap pembangunan tidak ada yang terlambat,” tegasnya.

Pada masa pandemi Covid-19, tambahnya, pertumbuhan ataupun pemulihan ekonomi juga menjadi fokus. Di antaranya bidang pertanian, perkebunan serta UMKM. “Kita termasuk yang paling tinggi di Pulau Sumatera. Pemulihan ekonomi yang saat ini adalah memberdayakan UMKM. Tidak hanya diberi modal tapi juga keterampilan, termasuk pemasaran. Saya sampai disebut ‘gubernur endorse’. Hal ini juga salah satu mempertahankan ekonomi melalui UMKM,” ungkapnya seraya menambahkan, pertanian dan perkebunan di Sumsel juga semakin baik. “Kalau pertanian surplus, temasuk provinsi lima terbesar di Indonesia penghasil pangan,” terangnya.

Gubernur Herman Deru mengaku sangat senang atas kehadiran rombongan. “Saya happy karena kunjungan dewan DPD RI komplet. Ketua, wakil ketua, dan semua ketua komite lengkap di sini,” imbuhnya.

Menurut Herman Deru, ini sebuah komitmen DPD yang langsung turun ke lapangan, lebih agresif. Lebih mencari informasi. Bukan hanya sekadar menerima. “Ini tentunya angin segar bagi daerah. Artinya, DPD bukan hanya sekadar tempat curhat untuk bertanya atau mengungkap keluhan. DPD juga akan ikut menyelesaikan sampai tahap produk undang-undang,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua DPD RI, LaNyala Mahmud Mattalitti mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sumsel yang telah menggelar rapat kerja ini. Dia menjelaskan bahwa dalam hubungan pusat dan daerah, DPD RI untuk memediasi dan memfasilitasi antara pemerintah pusat dan daerah, baik terkait otonomi daerah, pengelolan sumber daya alam dan ekonomi maupun pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

“DPD RI juga mendengar aspirasi dari stakeholder daerah, termasuk dunia usaha dan industri. Tujuan sebagai wakil daerah adalah menjadikan daerah sebagai kekuatan ekonomi. Saat ini kami juga sedang mengusulkan rancangan Undang-Undang Penanaman Modal di Daerah,” ungkapnya.

Lanjut LaNyala, pihaknya secara resmi akan meluncurkan tagline saat peringatan HUT ke-16 DPD RI pada 1 Oktober mendatang. “Kami para senator wajib memperjuangkan kepentingan daerah dengan tujuan akhir. Daerah Maju, Indonesia Maju. Daerah Makmur, Indonesia Makmur. Saya juga meminta Gubernur Sumsel untuk berkomunikasi secara intensif dengan senator asal Sumsel yang juga hadir dalam pertemuan ini. Mereka ini harus menjadi ujung tombak untuk Sumatera Selatan. Karena itu, saya minta Pak Gubernur untuk aktif berkoordinasi dengan mereka. Insya Allah persoalan-persoalan yang dihadapi dapat diurai satu per satu,”tandasnya.

LaNyala menambahkan, sudah menjadi tekad DPD RI periode ini untuk berusaha secara cepat dan tanggap membawa persoalan di daerah ke pusat. Tujuannya untuk mendapat perhatian dan penyelesaian dari eksekutif. “Terutama saat Sumsel dan semua provinsi di Indonesia merasakan pelambatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat dampak langsung dan tidak langsung dari pandemi Covid-19,” ujarnya.

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati, Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S, dan Kajati Sumsel Dr Wisnu Baroto. Hadir pula Danrem 044/Gapo Brigjen Tni Jauhari Agus Surasi SIP SSos, Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel Ohan Burhanudin Purwawangca, SH MHum.(cws01)